info polisi

April 16, 2024 5:04 pm

Bupati Perintahkan Camat! Kawal 85 Dana Desa diduga Untuk Bayar PH, Kembalikan ke Kas Desa

INFOPOLISI.NET | SUKABUMI

Beredar kabar tersebar di berbagai jejaring seluler kontak perpesanan WhatsaApp, adanya lampiran Surat Perintah yang ditetapkan dan juga ditandatangani oleh Bupati Sukabumi Drs. H. Marwan Hamami, MM., pada tanggal (29 September 2023) ditujukan kepada para Camat (data terlampir) dengan No : 700.122/7960/Inspektorat/2023.

Hal tersebut diketahui atas soal sorotan para tokoh aktifis, praktisi hukum dan mahasiswa serta sejumlah masyarakat, hingga saat ini masih terpantau tetap menyoroti dalam mengawal soal Pendampingan Hukum (PH) terhadap Desa, yang dibiayai dari sumber anggaran Dana Desa (DD) tahun 2023, melalui pembayaran dengan cara transfer nomor rekening Desa di Kabupaten Sukabumi.

Dengan demikian apa yang telah terjadi atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa, untuk pembiayaan kontrak jasa pendampingan hukum yang bermodus untuk warga miskin serta aparat Kades dan perangkat lainnya, agar segera di kembalikan ke tempat asal kas Desa.

Selain itu menurut informasi dari berbagai sumber yang dihimpun, bahwa atas perintah yang ditetapkan tersebut sebagaimana terlampir dalam surat yang berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dengan Nomor : 700.2,12/3552/Sekret/2023, pada tanggal 21 Desember 2023, atas pelaksanaan Anggaran guna bantuan Hukum untuk masyarakat yang bersumber dari Dana Desa, pada 85 pemerintahan Desa di Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2023.

Memerintahkan kepada camat dengan catatan data terlampir antara lain, untuk:
(a). Mengoptimalkan peran dan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam surat sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
Dengan Nomor: 400.10.2.4/52008/DPMD/2023, Tanggal 07 juli 2023, tentang pengelolaan dan penggunaan keuangan Desa TA 2023.

(B). Melaksanakan monitoring atas psnyelesaian tindak lanjut pengembalian ke rekening kas Desa, sebagaimana daftar Desa terlampir.
`
Dengan adanya kegaduhan yang terjadi soal dugaan penyalahgunaan Dana Desa, sebagaimana diketahui telah dilakukan Laporan Dugaan (lapdu) oleh pihak Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sukabumi, kepada pihak Kepolisian POLRES SUKABUMI pada Kamis, (27 Juli 2023) sejak dua bulan lalu.

Sebelum dilakukan lapdu oleh HMI Cabang Sukabumi, adapun sejumlah elemen lembaga masyarakat lainnya tetap fokus dalam menyoroti dan mengkritisi sebagai kebijakan yang ngawur, khususnya pada soal pendampingan hukum (PH) yang dibiayai atau melalui anggaran dari Dana Desa, tampa melalui aturan proses perencanaan semestinya dan jika sudah ditetapkan melalui Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi.
`
Jadi intinya menurut dari berbagai sorotan masyarakat, bukan secara tiba-tiba sudah berjalan selaku atas nama (PH) Desa, dengan judul SUPERMEN untuk menolong warga miskin serta aparat Kades dan perangkat dibayar tunai melalui no-REK, tetapi nyatanya hasil kerja hanya sia-sia jadi gaduh viral kemudian harga diri marwah ternyata rendah. Dengan istilah kata pepatah, tampang dan gaya bicara terkesan memiliki ilmu yang tinggi tetapi kelakuan seperti koboi perampok jalanaan alias begal dalam melakukan pekerjaan dengan cara apapun segala di halalkan.

Dari hal tersebut masih tetap berlanjut, saat itu dari berbagai gelar orasi terus dilakukan oleh sejumlah masyarakat yang mengatasnamakan sebagai tergabung Laskar Pasundan Indonesia (LPI), melakukan gerakan Seruan Aksi tuntutan atau menggugat “Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa” proses oknum LBH yang terima anggaran, bertempat dihalaman kantor DPMPD Kabupaten Sukabumi, pada tanggal (27 Juli 2023). Kini dari kelanjutan Seruan Aksi tersebut, diduga hilang bak ditelan bumi.
`
Setelah itu dari berbagai aksi sorotan masyarakat, diduga sempat tersirat dalam benak bahwa terkait prihal tersebut akan diakhiri melalui agenda pertemuan bersama Anggota DPRD Komisi I Kabupaten Sukabumi, dengan pendampingan hukum yang dimaksud, juga para perwakilan kelompok Atas Nama an.MARWAH wartawan dari sejumlah awak media yang saat itu diketahui akan melakukan laporan (LP) karna marwah terasa panas serasa di injak-injak, pertemuan itu disebut sebagai Rapat Gelar Pendapat (RDP) yang diduga jadi rehee sepi-sepi bae tidak jelas suara nada ketukan palu dari penutup RDP tersebut yang digelar oleh Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi, apakah seperti nada ketukan palu irama kopi dangdut atau irama slank balikin dan lainnya.
`
Selanjutnya atas soal dugaan penyalahgunaan Dana Desa, oleh oknum kelompok pendampingan hukum lowyer Law Firm & Partners tunggal disinyalir telah menerima uang puluhan juta rupiah dan tidak luput kemungkinan uang yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah dari sekian puluh Desa, melalui cara kiriman transfer nomor rekening (No-REK) berbagai macam bank dari Desa Desa, kepada no-REK yang dituju oknum PA.

(Erick Morales)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin