info polisi

Juli 20, 2024 5:43 pm

Kategori: Hukum

Tuntutan Perkara TPPO Terkesan Dipaksakan? Jaksa Ketut Budiyanti Sulit Dikonfirmasi

Tuntutan Perkara TPPO Terkesan Dipaksakan? Jaksa Ketut Budiyanti Sulit Dikonfirmasi

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Menindaklanjuti pemberitaan perkara TPPO yang menjerat terdakwa AZ dimana pihak JPU menuntut 7 tahun 6 bulan dan denda 500 juta, awak media mendatangi Kejaksaan Negeri Bandung untuk meminta keterangan di Jl. Jakarta No.42-44, Kamis 18 Juli 2024.   Saat di lokasi, awak media tidak dapat menemui pihak kejaksaan dalam hal ini Ketut Budiyanti selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut dikarenakan sedang cuti dan berada di Bengkulu serta tidak diketahui kepulangannya.   Selanjutnya, Awak media juga mempertanyakan kepada petugas agar ada pihak dari Kejaksaan untuk memberikan keterangan terkait perkara TPPO. Namun, petugas mengatakan bahwa untuk mendapat penjelasan harus langsung kepada yang jaksa yang menangani perkara tersebut.   Diketahui, dalam persidangan pada hari Selasa 16 Juli 2024 beberapa waktu lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan handphone milik saksi IG Als. Gayot dan handphone milik terdakwa AZ yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dengan No. Lab. 1446/FKF/ 2024 tanggal 27 Maret 2024 menyimpulkan, bahwa tidak ditemukannya informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan atau pasal TPPO.   Hingga berita ditayangkan, awak media masih berupaya untuk mengklarifikasi pihak Kejaksaan terkait perkara TPPO yang menjerat terdakwa AZ.   Sementara itu, Adv. Hasidah S. Lipung SS, S.H., M.H., saat dihubungi mengatakan, “Pada fakta fakta persidangan, sejak awal kami sudah meyakini bahwa perkara ini terkesan sangat dipaksakan. Mulai dari tingkat Polres hingga pihak JPU,” katanya.   Ia juga menjelaskan, bahwa dalam fakta persidangan dari awal pembacaan dakwaan sampai dengan selesainya pemeriksaan saksi dan terdakwa, tidak terdapat korban TPPO, yang hadir sebagai korban dalam persidangan adalah PSK yang bekerja atas keinginan sendiri ditempat prostitusi yang digerebek dan dikelola oleh IG.   “Para PSK yang digerebek dalam fakta persidangan mengakui, bahwa mereka melakoni profesi tersebut karena desakan ekonomi, artinya tidak ada korban TPPO, tidak ada manusia yang diperdagangkan dan tidak ada manusia yang dieksploitasi serta direnggut kemerdekaan HAM nya, jadi atas dasar apa sehingga klien kami disangkakan pasal TPPO,” terangnya.   “Yang jelas kami akan melakukan pledoi/pembelaan dan kami sangat yakin majelis hakim yang mengadili perkara ini akan memutus vonis perkara berdasarkan pertimbangan fakta persidangan,” tutupnya.(Red Tim)

Polres Cilegon Beserta Jajarannya Ungkap Kasus Penyelundupan Sabu Seberat 30 Kilogram di Pelabuhan Merak

Polres Cilegon Beserta Jajarannya Ungkap Kasus Penyelundupan Sabu Seberat 30 Kilogram di Pelabuhan Merak

INFOPOLISI.NET | CILEGON  Jajaran Polres Cilegon kembali berhasil menggagalkan penyelundupan sabu seberat 30 kilogram dari dua pelaku diduga kurir, di Dermaga Eksekutif, Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, 12 Juli 2024. Kapolres Cilegon lalu.   Penemuan sabu ini berawal dari patroli cipta kondisi yang dilaksanakan Satlantas Polres Cilegon di Merak pada Jumat (12/7). Polisi mencurigai mobil Kijang Innova yang nomor polisinya berbeda antara depan dan belakang.   “Jadi awal mula pada saat pemeriksaan, bermula dari kendaraan mobil Kijang Innova yang mana plat nomornya beda antara depan dan belakang. Dengan adanya perbedaan itu adalah indikasi bahwa di sana ada hal-hal dicurigai, di sana kita lakukan penggeledahan orang maupun kendaraan,” jelas Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Mulya Sugiharto.   Kemudian kami bawa kendaraan dan tersangka ke Polsek KSKP Merak untuk di lakukan pemeriksaan oleh penyidik dan hasilnya terdapat kecurigaan di balik pintu dan diketahui ditemukan barang bukti 30 kilogram di 4 pintu, depan dan tengah,” ujarnya. Hal yang sama juga di sampaikan oleh Kapolsek KSKP Merak, AKP Hotma PA Manurung bahwa benar Pada hari ini Jum’at tanggal 12 Juli 2024 sekitar 12.00 Wib dilaporkan bahwa telah diamankan 1 unit mobil KIJANG INOVA warna Hitam dengan Nopol B 2132 UKC BB dengan 2 orang diduga pelaku yang membawa Sabu berjumlah 30 Bungkus pelastik yang disimpen di dalam pintu samping kiri, samping kanan dan pintu belakang yang dimana barang tersebut akan di bawa dari Sumatera menuju Jakarta.   Mobil tersebut berangkat dari Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni menuju Pelabuhan Penyeberangan Merak dengan menaiki KMP PORTLINK III yang sandar di Dermaga VI Pelabuhan Penyeberangan Merak.   Menurut keterangan dari diduga pelaku bahwa Sabu tersebut sebelumnya tidak tahu bahwa ada di dalam mobil dikarenakan diduga pelaku mengambil mobil di suatu tempat dan di seseorang yang mana mereka disuruh membawa mobil tersebut ke jakarta. AKBP Kemas Indra Natanegara pada ekspose ungkap kasus narkoba di aula Polres Cilegon, Selasa (16/7), mengatakan penyelundupan sabu senilai Rp30 miliar yang dikemas dalam 30 bungkus berwarna perak itu, diakui para pelaku didatangkan dari Pekanbaru untuk dikirim ke wilayah tujuan Jakarta.   “Dua orang kurir berinisial HR dan TR berdasarkan pengakuan pelaku berasal dari Pekanbaru dengan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 30 kg hingga saat ini polisi masih melakukan pengembangan temuan ini, sedangkan 2 pelaku akan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman pidana seumur hidup.” Tutup AKBP Kemas Indra Natanegara.(Budi)

Kejari Geledah Kantor ULP Bandung, Dugaan Pengaturan Proyek Lelang Pekerjaan

Kejari Geledah Kantor ULP Bandung, Dugaan Pengaturan Proyek Lelang Pekerjaan

Foto: Kajari Kota Bandung Irfan Wibowo (tengah), Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan (hitam, kanan), Kasi Pidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan (kiri)     INFOPOLISI.NET | BANDUNG Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung menggeledah kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar). Penggeledahan itu dilakukan setelah kejaksaan mencium adanya dugaan pengaturan proyek lelang pekerjaan. penggeledahan dilakukan pada hari ini, Rabu (10/7/2024) dari pukul 11.00 WIB hingga pukul 17.30 WIB. Dari hasil tindakan tersebut, Kejari menyita sejumlah dokumen, laptop hingga HP milik anggota Pokja ULP Kota Bandung berinisial R dan R.   “(Penggeledahan) ini kami lakukan sebagai fungsi kami melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, demi perbaikan tata kelola layanan barang dan jasa pada Pemkot Bandung,” kata Kajari Kota Bandung Irfan Wibowo.   Selain di kantor ULP, penggeledahan berlanjut ke kediaman anggota pokja Unit Layanan Pengadaan. Tapi, kejaksaan belum menetapkan siapa tersangka atas kasus yang sedang diselidiki tersebut.   “Upaya penggeledahan ini kami lakukan untuk membuat terang perkara. Kami mengumpulkan barang bukti yang ada untuk kelengkapan berkas perkara, termasuk untuk mencari tersangka ini siapa-siapa aja,” ucapnya.   Kasi Pidsus Kejari Kota Bandung Ridha Nurul Ihsan mengatakan, dari hasil penggeledahan, pihaknya menyita 74 barang bukti dari mulai dokumen, laptop hingga HP. Ia menyatakan, kasus itu hingga saat ini masih didalami kejaksaan.   “Kasusnya masih kami dalami. Jumlah dari barang yang kita amankan ada 74 barang bukti dari hasil penggeledahan,” katanya.   Di tempat yang sama, Kasi Intel Kejari Kota Bandung Wawan Setiawan membeberkan bagaimana modus dugaan pengaturan lelang proyek di ULP. Sebelum proyek itu ditenderkan, pihak ULP diduga membocorkan sejumlah dokumen ke pengusaha yang akan ikut lelang tersebut.   “Jadi dari penyelidikan yang kita lakukan, ada indikasi transaksional antara pihak penyedia dan pihak Pokja ULP. Maka itu kita segera ambil tindakan dengan menyita barang-barang elektronik yang kemudian bisa membuat terang permasalahan ini,” pungkasnya.   Wawan Setiawan mengatakan, dari hasil penyelidikan, ada indikasi transaksional yang terjadi antara pihak ULP dengan pengusaha calon peserta lelang. Pokja ULP pun akan membocorkan sejumlah dokumen seperti detail engineering design (DED), rancangan anggaran belanja (RAB) hingga harga perkiraan sendiri (HPS) yang harus dibayar dengan sejumlah uang.   “Modus yang dilakukan sementara ini pihak Pokja (ULP) membocorkan (dokumen) dengan iming-iming penyedia dapat memenangkan tender. Dengan menyerahkan uang penyedia ini, kemudian penyedia akan mendapatkan DED, HPS dan RAB,” katanya di Kantor Kejari Kota Bandung, Rabu (10/7/2024).   Untuk besaran setorannya yaitu berkisar Rp 5 hingga Rp 10 juta dari setiap pengusaha. Berdasarkan informasi yang dihimpun, praktik ini sudah dilakukan dengan mencapai 14 proyek pengadaan.   “Dengan menyerahkan DED itu, penyedia mengetahui berapa besaran yang bisa dilakukan dan kuncian-kuncian apa yang bisa dilakukan yang ada di dalam paket pekerjaan tersebut,” ujar Wawan. (Red-Tim Jabar)

Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan Praperadilan Pegi Setiawan

Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan permohonan Praperadilan Pegi Setiawan

Foto: Hakim Tunggal Eman Sulaeman S.H., M.H dalam sidang putusan Praperadilan Pegi Setiawan      INFOPOLISI.NET | BANDUNG Pengadilan Negeri Bandung akhirnya mengabulkan permohonan praperadilan yang dilakukan dari pihak kuasa hukum Pegi Setiawan dan untuk seluruhnya dibebaskan atas status tersangka kasus pembunuhan Vina dan M Rizky atau Eky di Cirebon pada 2016 silam.   Dalam putusannya, Hakim Tunggal PN Bandung Eman Sulaeman S.H.,M.H menyatakan sejumlah pertimbangan atas perkara tersebut. Hakim menyebut Polda Jabar tidak melakukan pemeriksaan sesuai prosedur, di antaranya tidak memeriksa Pegi sebelum ditetapkan menjadi tersangka.   “Menimbang bahwa hakim tidak sependapat dengan dalil dari termohon yang mengatakan tidak perlu pemanggilan atas pemohon,” kata Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin (8/7/2024). Menurut Eman, tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomo 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Sehingga, Eman menyatakan penetapan DPO terhadap Pegi Setiawan tidak sah secara hukum.   “Karena keluarga harus tahu pemohon masuk ke dalam DPO,” ucapnya menambahkan.   Pertimbangan lainnya, Hakim Emanpun tidak sependapat dengan termohon dalam hal ini Polda Jabar maupun ahli yang dihadirkannya mengenai prosedur penetapan tersangka. Menurut hakim, proses penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka tersebut.   “Hakim menimbang penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup, dua alat bukti harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu,” ungkapnya.   Hakim pun menyatakan penetapan tersangka tidak hanya bukti permulaan cukup dan bukti cukup dua alat bukti karena harus ada pemeriksaan calon tersangka dulu. Ia mengatakan, putusan mahkamah konstitusi terkait pemeriksaan calon tersangka bersifat mengikat dan harus dipatuhi.   “Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka,” pungkasnya. Sementara, Kabid hukum Polda Jabar Kombes.Nurhandi Handayani mengatakan setelah selesai putusan, bahwa kami sangat menghargai dan menghormati putusan Hakim tunggal PN Bandung Eman Sulaeman untuk dilaksanakan.”ujarnya. Didalam putusan tersebut Hakim Eman Sulaeman S.H yang telah mengabulkan permohonan untuk seluruhnya atas praperadilan Pegi setiawan di Pengadilan Negeri Bandung mengatakan, bahwa putusan tersebut adalah, Final, dan semua pihak harus menghormatinya.”ungkap Eman.(E.S)

Sidang praperadilan Pegi Setiawan Kuasa Hukum Pertanyakan Perbedaan Ciri-ciri DPO Oleh Polda Jabar

Sidang praperadilan Pegi Setiawan Kuasa Hukum Pertanyakan Perbedaan Ciri-ciri DPO Oleh Polda Jabar

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Kuasa hukum Pegi Setiawan mengungkap ciri-ciri sosok Pegi dalam daftar pencarian orang (DPO) yang disebut pembunuh Vina Cirebon berbeda dengan Pegi yang kini ditangkap dan dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat. Hal tersebut diungkap dalam sidang praperadilan di PN Bandung, Senin (1/7/2024).   Sidang praperadilan ini diketuai hakim tunggal Eman Sulaeman S.H.,MH Pihak kuasa hukum Pegi Setiawan diwakili belasan kuasa hukumnya, sedangkan Polda Jabar diwakili tim Bidang Hukum yang berjumlah 15 orang.   Sidang dengan nomor perkara 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg ini pada pekan lalu ditunda karena pihak Polda Jabar tidak hadir. Untuk itu sidang kali ini merupakan pembacaan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka Pegi Setiawan.   “Pegi adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direskrimum Polda Jabar tanggal 21 Mei 2024. Bahwa penerapan tersangka itu Pegi dianggap melakukan perbuatan yang melanggar. Penetapan tersangka baru diketahui oleh pemohon saat proses penangkapan,” ucap salah satu kuasa hukum Pegi saat membacakan permohonan praperadilan.   Dalam sidang praperadilan itu, kuasa hukum Pegi menyebut tidak ada langkah penyidikan dalam menetapkan Pegi tersangka. Padahal seharusnya, penetapan tersangka harus dilakukan berdasarkan hasil penyidikan minimal dua alat bukti untuk dibuktikan”Ujarnya.   “Namun perlu diketahui apabila mengacu surat penangkapan itu, tidak ada surat penyidikan terhadap pemohon. Padahal polisi punya tugas melakukan penyidikan,” ujarnya.   Kuasa hukum Pegi juga menyebut, Polda Jabar sempat mengumumkan adanya 3 DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 15 Mei 2024 dimana salah satu dari DPO itu disebut bernama Pegi alias Perong.   Dari pengumuman DPO yang disebar itu, kuasa hukum meyakini betul ciri-ciri antara Pegi Setiawan yang saat ini menjadi tersangka dengan Pegi alias Perong sangat jauh berbeda.   “Termohon sebelumnya telah mengumumkan DPO pada tanggal 15 Mei 2024. Khusus untuk atas nama Pegi alias Perong berusia 22 tahun pada tahun 2016, 30 tahun pada tahun 2024 dengan ciri-ciri khusus,” ujarnya.   “Sebagaimana yang diumumkan sangat jauh berbeda dengan ciri-ciri yang melekat pada diri Pegi Setiawan bukan pegi alias perong yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka,” lanjutnya.   Hingga berita ini ditulis, proses sidang praperadilan masih berlangsung. Kuasa hukum Pegi Setiawan masih membacakan permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Pegi yang dilakukan Polda Jabar. Agenda sidang besok Selasa (2/7/2024)akan digelar kembali, dari pihak termohon yaitu Polda Jabar akan memberikan jawaban dan sekaligus replik dari pihak pemohon sedangkan duplik dari termohon. (E.S)

Polisi Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Seorang Narapidana

Polisi Berhasil Ungkap Kasus Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Seorang Narapidana

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Polda Jabar dibantu oleh Kalapas LP Cipinang ungkap kasus dugaan tindak pidana Asusila yang dilakukan oleh seorang narapidana berinisial Sdr. MA dengan cara melakukan pemerasan terhadap korbannya dan mengancam foto sera video yang bermuatan kesusilaan milik korban akan disebarkan di grup WhatsApp.   Hal tersebut dikatakan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Jules Abraham Abast, S.I.K pada saat gelaran Konferensi Pers di Gedung Direktortat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar. Jum’at 28 Juni 2024.   Berdasarkan Penjelasan Kombes Pol. Jules Abraham Abast mengatakan, awal kejadiannya sekira bulan Maret 2024 anak pelapor Sdr. AN (13 th) (Korban), berkenalan dengan seseorang yang mengaku berinisial Sdr. C (pemilik akun instagram @cakr_alv) dari media social instagram. Kemudian percakapan mereka beralih ke WhatsApp (WA) sekira bulan Juni 2024.   “Awalnya Sdri. AN tidak menceritakan kepada pelapor selaku ayahnya, namun pada hari Sabtu 8 Juni 2024 pelapor dan istrinya menerima pesan WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenal mengirimkan foto dan video anaknya Sdri. AN tanpa busana”, ucap Jules.   Dilanjutkannya, kemudian pelapor dan istrinya menanyakan kepada Sdri. AN dan korban menceritakan bahwa dirinya pernah mengirimkan foto dan video tanpa busana kepada Sdr. C (pemilik akun instagram dengan username @cakra_alv), lalu pelaku meminta uang kepada korban sebesar Rp600 ribu disertai dengan ancaman “kalau tidak transfer akan dibagikan dan disebarluaskan ke sekolah yaitu kepada guru dan teman teman supaya malu”. Selain kepada pelapor dan istrinya, pelaku juga membuat grup WhatsApp dengan peserta grupnya terdiri dari korban dan empat orang teman temannya.   “Adapun foto Sdri. AN tanpa busana digunakan untuk display picture WA grup tersebut dan foto serta video bermuatan asusila milik Sdri. AN sudah disebarkan melalui grup tersebut. Atas kejadian tersebut pelapor dan istrinya saksi menjadi shock dan istri pelapor pun mengalami trauma. Pelaku terus menghubungi dan mengirim pesan WhatsApp untuk meminta uang dengan ucapan dan janjinya akan menghapus foto dan video Sdri. AN yang bermuatan asusila, lalu pelapor menuruti keinginan pelaku dengan mentransfer uang sebesar Rp100 ribu ke rekening BCA dengan Norek 3910235337 a.n. Rusnaini pada tanggal 9 Juni 2024 sekira jam 11.59 WIB”, jelasnya.   Jules juga menyebutkan, dari kejadian tersebut kami berhasil mengumpulkan barang bukti yang diantaranya, 1 Bundel Screenshot Chat WhatsApp, 1 Buah Flashdisk, 1 Buah HP merk OPPO A3S − 1 Buah HP merk OPPO A54S , 1 buah Simcard , 1 buah SIM card Telkomsel , 1 buah kartu dan buku rekening BCA a.n. Muhammad Akbar, M-Banking Bank BCA dengan a.n Rusnaini, M-Banking Bank BCA a.n Lenny Mulyanti, M-Banking Bank BCA a.n Natasha Debora dan Akun Instagram @cakra_alv.   “Undang-Undang dan Pasal yang disangkakan dugaan tindak pidana kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”, ujarnya.   Ditegaskannya, ancaman hukuman Pasal 45 ayat (10) Jo Pasal 27b ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar rupiah dan Pasal 4 dan Pasal 5 UU RI No. 12 tahun 2022 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar rupiah”, tutup Jules Abraham.(Red-MS)

Masih Belum Lengkap, Kejati Jabar Kembalikan Berkas Perkara Pegi Setiawan Ke Polda Jabar

Masih Belum Lengkap, Kejati Jabar Kembalikan Berkas Perkara Pegi Setiawan Ke Polda Jabar

INFOPOLISI.NET |BANDUNG  Berkas perkara yang diserahkan tim penyidik Polda Jawa Barat (Jabar) terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar, terkait tersangka Pegi Setiawan (PS) akhirnya di kembalikan karena dinyatakan belum lengkap.   Dikatakan Kasi Penkum Kejati Jabar, Nur Cahyawijaya, baru-baru ini tim jaksa peneliti Kejati Jabar menyatakan berkas perkara PS yang diterima pada Kamis (20/6/24), dinyatakan P18.   “Baru-baru ini tim Jaksa Peneliti Kejati Jabar telah menyatakan P18 atau berkas perkara dinilai belum lengkap,” kata Nur Cahyawijaya, kepada wartawan baru-baru ini.   Kaitan dengan P18 atau belum lengkapnya berkas perkara tersebut, lanjut Nur Cahyawijaya, tim Jaksa Peneliti Kejati Jabar sudah mengirimkan surat pemberitahuan terhadap penyidik Polda Jabar.   “Tim jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penelitian belum lengkap pada tim penyidik Polda Jabar,” ujarnya.   Dijelaskan Nur Cahyawijaya, tim dari jaksa peneliti sudah melakukan pengecekan kelengkapan berkas perkara PS selama tujuh hari, alhasil, masih terdapat materi yang perlu dilengkapi.   “Masih ada materi (dalam pemberkasan) yang perlu dilengkapi, karenanya Jaksa Peneliti Kejati Jabar telah bersurat ke penyidik Polda Jabar,” jelasnya.   Meski begjtu, menurutnya, berkas perkara PS tersebut belum dikembalikan terhadap penyidik di Polda Jabar, karena tengah menunggu petunjuk kesempatan dari Jaksa sesuai dengan Undang-Undang (UU).   “Terkait berkas tersebut belum di kembalikan karena menurut UU masih di berikan kesempatan kepada jaksa untuk membuat petunjuk dan akan di kirim ke peyedik Polda Jabar,” ungkapnya.   “Terkait alat bukti dan berkas masih ada yang belum memenuhi unsur sehingga itu di berikan lagi penyidik Polda Jabar untuk di lengkapi,” pungkasnya.(ES/EA)

Massa Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung Datangi PN Bandung, Tolak Adanya Intervensi Sidang Oleh Terdakwa Adetya

Massa Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung Datangi PN Bandung, Tolak Adanya Intervensi Sidang Oleh Terdakwa Adetya

INDOPOLISI.NET | BANDUNG “Saksi kesal Sidang Kembali ditunda” Forum Komunikasi Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Bandung jalan LL.RE Martadinata kota Bandung, Selasa 25 Juni 2024.   Massa yang datang, langsung melakukan orasi yang mendukung perangkat hukum di Indonesia, baik Hakim, Jaksa untuk menghormati lembaga Peradilan.   Menurut Dena Hadiat Kordinator massa aksi, menjelaskan bahwa elemen Forum Komunikasi Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung merasa terusik dengan adanya Lembaga Peradilan yang dilecehkan, saat sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Adetya alias Sasha, pada Kamis 19 Juni 2024 lalulalu, dimana ruang sidang dipadati pendemo yang merupakan pendukung Terdakwa, serta Terdakwa keluar dari ruang sidang saat tim kuasa hukum keluar dan menolak melanjutkan sidang. “Kami bergerak untuk menyelematkan Lembaga Peradilan yang bersih yang sehat, dengan kejadian adanya aksi demo di dalam ruang sidang kami meminta Ketua PN Bandung untuk tegas melanjutkan persidangan sesuai dengan kontruksi hukum kasus yang ditangani, ” jelas Dena dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa 25 Juni 2024.   Dena menegaskan, aksi damai ini sebagai bentuk dukungan moril kepada penegakan hukum di Indonesia tanpa ada intervensi.   “Kami akan mendukung langkah pengadilan tanpa intervensi pihak manapun, ” terang Dena.   Dena menilai Lembanga penyelengara peradilan harus di hormati guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan , tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan , martabat dan kehormatan badan peradilan yang di kenal sebagai “Contemp of Court”.   “Peristiwa yang di lakukan oleh pengacara terdakwa dengan cara meninggalkan ruang sidang bersama terdakwa merupakan preseden buruk serta penghinaan dan menjatuhkan kewibaaan , martabat penyelengara peradilan dalam penegakan hukum, ” jelas Dena.   Dalam aksi damai tersebut, mengeluarkan sembilan pernyataan sikap dalam menyikapi kasus penipuan dan penggelapan dengan orang terdakwa Adetya alias Sasha, yakni :   1. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menghargai segala proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung transparansi dalam persidangan kasus Adetya alias Sasha.   2. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung mendesak agar semua pihak, termasuk majelis hakim, jaksa, dan pengacara, untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme dalam menangani kasus ini.   3. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung Mendesak Pengadilan Negeri Bandung, khususnya bagi majelis hakim yang mangadili perkara tersebut untuk bersikap tegas dan menjalankan proses persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku.   4. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menyikapi terkait penundaan sidang akibat adanya massa yang ricuh dalam persidangan adalah pelecehan terhadap pengadilan. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah hal yang tidak boleh di intervensi, hal ini menjadi bagian dari komitmen kami bahwa Indonesia adalah negara hukum.   5. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung meminta agar Adetya Yessy Seftiani alias Sasha menjalankan segala proses hukum yang berlaku di indonesia, karena pada dasarnya seluruh masyarkat di Indonesia wajib mengikuti hukum yang berlaku.   6. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menentang keras atas perilaku Adetya Yessy Seftiani alias Sasha yang berlindung dibalik isu perempuan dan melibatkan atau menyeret masyarakat yang tidak tahu menahu dalam persoalan ini.   7. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung akan terus mengawal, mendorong serta mendukung Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk menegakan keadilan sesuai dengan aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.   8. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, mengingat nilai transaksi yang mencapai miliaran rupiah dan dampaknya terhadap masyarakat.   9. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pihak yang terlibat.   Sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan Terdakwa Adetya alias Sasha sendiri akan digelar Selasa 25 Juni 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, dimana pada sidang Kamis 19 Juni 2024 lalu sidang ditunda karena adanya aksi walk out tim kuasa hukum Adetya.   Saat persidangan kasus penipuan dan penggelapan yang digelar Selasa 25 Juni 2024 diruang sidang III pengadilan negeri Bandung, dengan Terdakwa Adetya Alias Sasha, menghadirkan empat orang saksi.   Ketiga saksi yang sedianya akan memberi keterangan di Pengadilan yakni Mariana Chandra, S.H.,M.Kn (Notaris Kabupaten Bandung Barat), Reza Imran Fauzi, S.H.,M.Kn (ASN BPN Kantor Pertanahan Kota Cimahi) dan Ilena Tjandra (Agen J Property).   Salah satu saksi Reza Imran Fauzi mengaku kesal dengan sidang yang sudah dua kali ditunda.   “Ya ditunda sampai dua kali, dan ini membuat saya kesal dan cukup menyita waktu. Apalagi saya sudah dipindah tugas ke Ciamis, perihal ini pun sudah saya sampaikan ke Ketua Majelis Hakim saat sidang Kamis 19 Juni 2024 lalu, ” terang Reza. (ES)

Hakim Prapradilan Pegi Setiawan Sebut Dirinya Tak Bisa Dipengaruhi Siapapun !

Hakim Prapradilan Pegi Setiawan Sebut Dirinya Tak Bisa Dipengaruhi Siapapun !

INFOPOLISI.NET |BANDUNG  Hakim Prapradilan yang akan memimpin jalannya sidang di PN Kelas 1A Bandung atas permohonan Pegi Setiawan dan tim kuasa hukumnya, menegaskan tidak akan terpengaruhi oleh siapa pun karena tidak memiliki kepentingan.   Pernyataan tegas hakim tunggal tersebut diungkap Eman Sulaeman pasca memeriksa dokumen kelengkapan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan, di ruang sidang PN Kelas 1A Bandung, Senin (24/6/24).   “Saya tak bisa di pengaruhi siapapun, jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi, saya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhi,” tegas Eman Sulaeman.   Eman Sulaeman bahkan mempertaruhkan kredibiltasnya selama ini sebagai seorang hakim, ia pun menyebutkan, bahwa tidak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.   “Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, jadi jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh-aneh,” ungkapnya.   Sambil melempar canda terhadap para kuasa hukum Pegi Setiawan, Eman Sulaeman pun juga menyatakan bahwa kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Cirebon, dimana Eman Sulaeman sempat menjadi hakim di PN Sumber pada tahun 2016-2018.   “Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jadi saya tegaskan lagi, tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan,” ucapnya.   Seharusnya, sidang praperadilan Pegi Setiawan bisa digelar Senin (24/6/2024), namun karena pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan, maka sidang ditunda hingga pekan depan, tepatnya pada 1 Juli 2024, Eman Sulaeman pun kembali menegaskan jika termohon tidak hadir kembali, maka sidang akan tetap dilanjutkan.   “Jika pihak termohon (tim penyidik Polda Jabar) tidak hadir, maka sidang sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut,” tambahnya.   “Menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon, jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas,” pungkasnya.(ES/EA)

Anwar Bunuh Istri Karena Terlilit Hutang Pada Calon TKI Gagal Berangkat

Anwar Bunuh Istri Karena Terlilit Hutang Pada Calon TKI Gagal Berangkat

INFOPOLISI.NET | LOMBOK TIMUR-SELONG Polres Lombok Timur berhasil menangkap Nurul Anwar tenaga honor di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lombok Timur yang merupakan pelaku pembunuhan terhadap istrinya sendiri Lilis Sukmawati di rumahnya di Dusun Ketangga, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong.   Pelaku diringkus petugas ketika sedang bersembunyi di rumah ibu tirinya di Dusun Semaya, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, Kamis malam (21/6/2024) sekitar pukul 23.00 WITA.   Pelaku saat ini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sementara mayat korban saat ini masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram untuk diautopsi.   Dari keterangan pihak kepolisian pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan parang karena sakit hati dan terlilit utang.   “Motif pelaku membunuh istrinya karena sakit hati karena sering dimarahi dengan kata-kata yang tidak pantas,” ungkap Kasatreskrim Polres Lombok Timur AKP I Made Dharma Yulia Putra Selain itu pelaku tega membunuh istrinya karena terlilit utang. Sebelum kejadian nahas ini, pelaku sempat memberitahukan istrinya jika yang bersangkutan memiliki utang di TKI yang gagal diberangkatkan. Kabarnya ada sekitar 14 calon TKI yang akan diganti uangnya dengan nilai Rp 1 juta per orang.   Ia pun meminta istrinya membantu menyelesaikan utang tersebut. Dari sanalah terjadi ceckok dan pertengkaran antara pelaku dan korban hingga berujung pembunuhan.   “Dari keterangan pelaku bahwa yang bersangkutan memiliki utang di TKI yang telah direkrutnya. Uang para TKI telah diambil tapi tak kunjung diberangkatkan,” tuturnya.   Melihat kondisi di TKP, kasus pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 14.00 WITA, Kamis (20/6/2024). Dan baru diketahui setelah magrib. Kejadian tersebut pertama kali diketahui oleh pihak keluarga.   Itu bermula kecurigaan pihak keluarga karena korban tidak bisa dihubungi. Mereka pun akhirnya mendatangi rumah korban. Sampainya di sana kondisi rumah sepi dan tertutup.   Keluarga pun akhirnya membuka paksa pintu rumah dan korban sudah ditemukan dalam kondisi terkapar bersimbah darah.   “Korban mengalami luka di bagian leher dan beberapa bagian tubuh lainnya. Jenazah korban untuk sementara masih kita titip di Rumah Sakit Bhayangkara dan hari ini akan kita lakukan autopsi,” tutupnya. (lie)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin