info polisi

Juli 22, 2024 12:12 am

Dit Tipikor Bareskrim Polri Akan Periksa Pejabat Kemendag

INFOPOLISI.NET | BANDUNG

Pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) di kabarkan akan diperiksa pihak Bareskrim Polri terkait dugaan pengadaan gerobak dagang yang sudah dibuat oleh penyedia barang untuk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada tahun anggaran 2018-2019, yang menimbulkan kerugian negara.

 

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Bareskrim Polri akan memeriksa pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag). Diketahui penyidik sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang.

 

“Pasti kita akan klarifikasi kepada pihak tersebut,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Cahyono Wibowo dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2022).

 

Meski begitu, dikutip inews.id – Cahyono belum mengungkapkan secara gamblang sosok pejabat Kemendag yang akan diperiksa perkara tersebut.

 

“Di tingkat kementerian ada pejabat di tingkat kementerian. Sabar,” ujar Cahyono.

 

Dalam kasus ini, Cahyono menyebut, diduga gerobak dagang yang sudah dibuat oleh penyedia barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan jumlah yang tertuang dalam kontrak sehingga menimbulkan kerugian negara. Pengitungan kerugian negara saat ini dalam tahap proses BPK RI.

 

“Berdasarkan hasil penyidikan, Penyidik menemukan ada aliran dana yang mengalir kepada Pejabat terkait pengadaan barang/ jasa di Kemendag RI dan pihak lain yang berhubungan dengan perkara,” ucap Cahyono.

 

Cahyono mengungkapkan, adanya laporan terkait dugaan korupsi ini telah ditingkatkan ke tahap penyidikan usai melakukan gelar perkara pada 16 Mei 2022. Dalam pengusutan perkara ini, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 20 orang saksi.
Meski telah meningkatkan ke tahap penyidikan, Cahyono mengungkapkan, belum ada orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan gerobak dagang di Kemendag ini.

 

Dalam perkara ini, Bareskrim Polri menerapkan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

 

(Red)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin