INFOPOLISI.NET | JAKARTA

Kepala daerah merupakan jabatan yang sangat berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Pengelolaan & pelaksanaan program di daerah yang telah dilakukan perlu menjadi perhatian para kepala daerah & pejabatnya agar terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.

Beberapa titik rawan korupsi yang harus menjadi perhatian para penjabat pemerintah daerah adalah terkait pengadaan barang & Jasa, pengelolaan kas daerah, hibah & bansos, pengelolaan aset, hingga penempatan modal pemda di BUMD atau pihak ketiga, serta korupsi pada sektor penerimaan daerah.

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat & pemda, karena tanpa bersinergi, kebijakan antara pusat & daerah mustahil dapat diimplementasikan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

(Red)