INFOPOLISI.NET | JAWA BARAT

Dugaan korupsi di Bank BJB berupa pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan masalah periklanan Bank Jabar Banten Tbk (BJB) memasuki babak baru.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dalam penyidikannya semakin mantap menangani kasus dugaan korupsi penempatan dana iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk tersebut .

Sebelumnya, kasus ini telah naik ke tahap penyidikan, sekarang tekuak fakta yang mencengangkan mengenai praktik mark up hingga ratusan miliar rupiah.

Fakta ini, diakui sendiri oleh Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu. Pihaknya tengah mengusut kasus ini hingga tuntas.

“KPK sedang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, terkait iklan BJB,” ucap Asep.

Lalu, Asep menuturkan bahwa modus operandi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, terbilang sederhana namun sangat merugikan negara. Selama ini, dari tahun 2021 hingga 2023, Bank BJB diduga telah melakukan mark up anggaran pemasangan iklan di berbagai media.

“Misalnya, setiap pemasangan iklan pada media, seharga Rp 200 juta dalam satu kali placement, akan digelembungkan hingga Rp400 juta,” ungkap salah satu sumber.

Praktik mark up ini dilakukan dengan sangat sistematis dan terstruktur, yang mengakibatkan kerugian negara berkisar Rp 200 miliar. Adapun aliran dana hasil mark up tersebut diduga mengalir ke sejumlah pejabat dan pihak-pihak terkait sebagai suap.

KPK menetapkan lima tersangka
KPK menegaskan bahwa pihaknya telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini. Dari kelima orang tersebut, termasuk petinggi pihak internal Bank BJB itu sendiri.

“Kami sudah mengantongi cukup bukti untuk menetapkan para tersangka,” Asep menambahkan keterangannya.

Ironisnya, dana tersebut juga mengalir ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai suap agar kasus ini bisa ditutupi.

Kasus Dugaan Korupsi, Bank BJB Rombak Jajaran Petinggi Akibat kasus ini, di tengah sorotan masyarakat dan saat penyelidikan KPK berlangsung, Bank BJB melakukan pembenahan manajemen dengan merombak jajaran komisarisnya. Langkah ini ditengarai sebagai upaya untuk mengaburkan fakta dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi.

“Kami akan terus mendalami kasus ini hingga tuntas dan membawa seluruh pelaku ke meja hijau,” tegas Asep.

Pemilik Dana Pensiun Lembaga Keuangan Mendadak Kaya

Ipin Tasripin, seorang pegawai alih daya di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, tengah menjadi perbincangan hangat setelah di rekening Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) miliknya ditemukan saldo tak terduga sebesar Rp 7,8 miliar.

Ipin yang awalnya mengira hanya ada saldo ratusan ribu rupiah, sangat terkejut saat memeriksa ulang melalui aplikasi mobile banking. “Saya pikir ada kesalahan sistem. Tapi setelah pengecekan berkali-kali, angkanya tetap sama,” kata Ipin.

Terkait hal itu, pihak Bank BJB saat ini tengah melakukan penelusuran untuk memastikan apakah ada kesalahan sistem atau adanya indikasi penyaluran dana yang tidak tepat.

Saat itu juga, Pemerintah Kota Tasikmalaya langsung ikut terlibat dalam investigasi ini. Ketika diperhatikan secara seksama, pria asal Kecamatan Cihideung itu langsung bergidik karena ternyata saldo yang tercantum menunjukkan angka Rp 7,8 miliar, angka yang sangat fantastis mengingat dia belum pernah mendapati saldo sebesar itu.

Hal ini sontak membuatnya gembira sekaligus bingung karena tidak terbayang dari mana asal uang tersebut.

“Makan pun kurang berasa karena kepikiran terus,” lanjut Ipin kebingungan.

Apakah kasus “uang gaib” pemilik dana pensiun lembaga keuangan yang mendadak kaya ini ada hubungannya dengan rentetan skandal dugaan korupsi Bank BJB? Layak untuk disimak selanjutnya. (Red)