(Penulis : Dody Usman Tomagola -Wasekjen PB HMI 2021/2023. Kandidat Ketum PB HMI 2024/2026).

INFOPOLISI.NET | JAKARTA

Acap kali jelang pemilu, kita selalu disunguhkan dengan term partisipasi. Betul, partisipasi adalah jantung demokrasi yang memompa siklus kenormalan dalam negara yang menganut sistem demokrasi-politik.

Kalau kita lihat konsep utuhnya, demokrasi dan partisipasi itu ibarat dua mata koin yang saling berdampingan. Satu diantaranya terpisah, bisa ambyar Negara. Kerangka partisipasi pada demokrasi, dianggap sebagai wujud dari penyaluran hak politik warga negara dalam pemilu. Hal ini, sudah tertuang dalam semangat awal lahirnya demokrasi yang menghendaki partisipasi politik warga negara, jadi sesuatu yang final dan melekat sejak entitas masyarakat itu ada (privilege). Sehingga keterlibatan warga negara dalam mengawasi, melakukan kontrol, dan kritikan, tentu hal yang paling substansi dalam menegakkan nilai dan fungsi warga negara sebagai watchdog mewujudkan demokratisasi.

Menyetir argumentasi seorang sosiolog kelahiran Austria, Peter L. Berger, mengungkapkan bahwa asumsi yang kuat mendasari keberadaan partisipasi dalam konteks demokrasi ialah setiap orang tahu apa yang baik untuk dia. Artinya, individu atau masyarakat dapat melakukan tindakan partisipasi cenderung mengikuti apa yang menurutnya berdampak baik. Tindakan itu, melalui mekanisme demokrasi yang sudah disepakati sebagai konsensus.

Karena itu, partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh warga negara tidak harus dipolitisir oleh partai politik atau kekuasaan negara dan bersifat suka rela, juga tidak untuk pegawai negeri, politisi. Partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan tertentu. Dalam literatur politik, terdapat dua bagian besar tatacara dalam partisipasi politik yaitu tatacara konvensional dan non-konvensional.

Tatacara konvensional berkaitan dengan pemilu dan kampanye sedangkan tatacara non-konvensional berkaitan dengan gerakan sosial baru, misalnya kelompok presure group: pro lingkungan, feminist, dan protes mahasiswa.

Kalau sekarang kita amati, partisipasi politik justru menemukan momentum terbaiknya, karena setiap warga negara dapat dengan cepat, tegas, dan tepat mengunakan internet untuk menjalankan partisipasi politiknya. Tidak harus door to door ke rumah-rumah membujuk dan mengajak tetapi dengan sekali klik sudah bisa nyangkut, dan masuk ke rumah-rumah warga desa global.

Gabriel Almond (2001), dalam ulasan Yagkin Padjalangi, setidaknya telah mendeteksi ada tiga indikator dorongan keterlibatan warga negara untuk berpartisipasi yaitu: modernisasi, intelektual dan komunikasi massa modern, serta adanya keterlibatan pemerintah yang cukup luas dalam aspek sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Untuk membaca signifikansi dan runutan tiga indikator diatas itu begini, modernisasi telah melahirkan kemajuan kuat pada komunikasi dan informasi (internet), dengan adanya infarstruktur modern itulah, memicu adanya semangat baru kaum intelektual untuk dapat melakukan konsolidasi basis masa maya, contohnya, petisi online dan kanal-kanal lain yang digunakan sebagai gerakan sosial baru. Sementara pemerintah, makin luas berkomunikasi dan berbagi informasi di masyarakat.

Semakin terbukanya aksesibilitas instrumen partisipasi politik, semakin gila pula partisipasi politik milenial dalam ruang-ruang publik kita. Ada tiga karakteristik partisipasi politik milenial dalam proses politik di Indonesia. Pertama, mereka didorong oleh isu (issue-driven) yang sedang booming di internet. Isu itu akan memicu adanya pembahasan yang kuat dari kelompok milenial.

Misalnya, isu kerusakan lingkungan, korupsi, kekerasaan seksual. Kedua, pada proses politik, mereka selalu bersandar pada rujukan digital (embrace a digital-first approach), kerena meraka menganggap media digital adalah yang utama dalam mendorong milenial melakukan gerakan sosial, misalnya menginisiasi bentuk donasi, mengajukan petisi online, dan mengikuti diskusi-diskusi online. Ketiga, milenial terkesan individualis, sifat ini yang membuat milenial memiliki kecederungan pada kebebasan dan kemerdekaan. tidak mau diarahkan.

Di pemilu, partisipasi milenial sangat diharapkan, oleh karena kelompok milenial punya proporsi yang sangat tinggi dibanding pemilih lain, hal ini terkonfirmasi saat pemilu tahun 2019.

Setidaknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 juta – 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih atau 35%-40%. Tren jumlah pemilih muda diproyeksikan melonjak jauh di pemilu 2024. Berdasarkan survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) memperkirakan bahwa Pemilu 2024 akan didominasi oleh generasi Z dan milenial yang berada di rentang usia 17-39 tahun. jumlah kedua generasi tersebut mendekati 60% dari total pemilih.

Tentu populasi milenial dalam satu dekade terakhir pemilu kita, masih menjadi juru kunci dan penentu kemenangan dalam kompetisi politik, Pilpres, Pileg dan Pilkada. Politik hitung-hitungan Kekuatan milenial, memberikan kalkulasi tersendiri atas geliat politik para figur yang kelak berkontestan. Tak jarang, rayuan maut bernada milenial dirajik sedemikian rupa mengikuti selera milenial dan sangat penetratif pada simpul pemilih ini. Mau Ganjar Pranowo, Anis Baswedan, Ridwan Kamil, dan Prabowo, saling berebut posisi dihati milenial sehingga meraka saling tikung-menikung pada urutan survei Capres yang populer di kalangan generasi milenial.

Walau begitu, nama-nama yang sudah mengerucut diatas, masih berpikir kelompok milenial sebatas memperkuat kantong-kantong politik belaka. Buktinya, belum kita temukan komitmen yang kuat untuk melerai dan menemukan jalan baru, memutuskan problem dan isu yang digandrungi milenial saat ini. Perubahan iklim misalnya, satu isu lawas yang belum bisa diatasi sampai sekarang, kendati sudah gontak-gantik kepemimpinan.

Ancaman serius yang akan kita alami adalah berhentinya rotasi kehidupan manusia, akibat dari kenaikan air laut, gelombang panas, ancaman tenggelam, dan kenaikan intensitas badai. Apalagi Indonesia yang sangat rentan dengan dampak perubahan iklim dunia. Hampir 70% kota-kota di Indonesia terdampak, Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar, Samarinda,
sebagai pertanyaan urgensi pada debat kandidat Capres 2024 sekaligus para capres membangun komitmen publik menyiapkan langkah mitigasi menekan kelambatan dampak perubahan iklim di Indonesia.

Ganjar, Anis, dan Ridwan Kamil, tentu tiga nama yang terlebih dahulu menjabat sebagai kepala Daerah dan banyak disukai kelompok milenial akan cendrung mendapat tantangan lebih mewujudkan Indonesia layak huni. Harapan ini, kontigen dengan keinginan milenial yang menunjukkan generasi Z (17-26 tahun) dan milenial (27-35 tahun) mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap isu krisis atau perubahan iklim.(Red/Hajan Tomagola)