Pj. Bupati Lotim Mendukung UNDP, SBMI di FGD Terkait Tata Kelola Migrasi dan Kebijakan Daerah

INFOPOLISI.NET | LOMBOK TIMUR
Lembaga yang bernaung di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni United Nations Development Programme (UNDP) beserta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan pendalaman tema Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah tata kelola Migrasi untuk Pembangunan Berkelanjutan Indonesia.
FGD yang digelar UNDP, Bappenas RI dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) NTB itu digelar selama dua hari, yakni dari tanggal (20/21) Februari di Hotel Santika Mataram, turut serta dihadiri oleh Pj. Gubernur NTB dan Pj. Bupati Lombok Timur.
Dalam sambutannya, The Head of Democratic Governance and Poverty Reduction Unit UNDP, “Siprianus Bate Sorome menyatakan alasan digelarnya FGD itu adalah untuk mengetahui alasan masyarakat memilih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dan apa yang mereka kerjakan setelah purna menjadi PMI.
“Kami ingin mengetahui secara langsung apa yang menyebabkan mereka harus mencari kerja ke luar negeri, dan berapa lama mereka di luar negeri, dan apa yang dialami selama mereka bekerja sebagai pekerja migran Indonesia dan setelah purna apa yang dilakukan,” katanya. Rabu (21/02/2024).
Sementara itu, Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Bappenas RI, “Ir. Muhammad Iqbal Abbas, M.BA menerangkan acara FGD itu sangat penting bagi pihaknya untuk mengetahui informasi secara langsung guna dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah kedepannya.
“Dari FGD ini kami bisa mendapatkan informasi secara langsung dengan para purna PMI, mantan korban calon PMI dan keluarga PMI. Sehingga nanti informasi yang kami serap secara langsung akan kami jadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan kedepan,” ungkapnya.
Kemudian, Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, Drs. HM. Juaini Taofik, M.AP sangat mengapresiasi FGD yang digagas oleh UNDP, Bappenas RI dan SBMI NTB itu, sebab kata dia masalah yang dibedah dalam FGD itu akan membantu pemerintah daerah (Pemda) dalam mengurai persoalan buruh migran, khsususnya di Lombok Timur.
“FGD ini sangat bagus untuk kita jadikan dasar dalam melakukan penyusunan kebijakan perencanaan dan anggaran daerah terkait Pekerja Migran Indonesia, khsususnya kami di Lombok Timur,” paparnya.
Lebih jauh, dia menyebut dalam satu tahun terakhir angka kasus masalah PMI di Lombok Timur selaku daerah penyumbang PMI terbesar di NTB mengalami trend penurunan yang cukup signifikan. Hal itu sebut dia, tak lepas dari pengawasan NGO, seperti SBMI dan lainnya yang aktif berpartisipasi dalam upaya perlindungan PMI. “Kasus permasalahan PMI di Lombok Timur relatif alami penurunan,” ujarnya.
Lebih jauh, dia meminta OPD terkait di Lombok Timur seperti Bappeda, Dinas Koperasi UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial dan Dinas P3AKB Lombok Timur untuk menimbang hasil Focus Group Discusion (FGD) yang dilakukan itu dalam perencanaan dan penganggaran dalam kebijakan perlindungan dan pemberdayaan PMI di Lombok Timur.
“Kami meminta Kepala OPD terkait untuk menjadikan hasil dan rumusan FGD ini untuk menjadikan dasar perencanaan kebijakan dalam perlindungan serta pemberdayaan PMI di Lombok Timur,” ujarnya.
Terkait hal itu, Ketua SBMI NTB, Usman sangat menyambut baik arahan dari Pj Bupati Lombok Timur kepada OPD teknis terkait dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan PMI, Purna PMI dan keluarganya di Lombok Timur.
“Kami sangat menyambut baik arahan dari bapak Pj Bupati dalam upaya bersama dalam perlindungan dan pemberdayaan PMI, Purna PMI dan keluarganya di Lombok Timur, dan kami dari SBMI siap untuk berkolaborasi dalam hal tersebut,” tuturnya.
Masih lanjut dia, berdasarkan pendalaman dari pihaknya, upaya perlindungan dan pemberdayaan memang relatif kurang dilakukan oleh pemerintah di Lombok Timur, dan atau bahkan di NTB. Sehingga jika betul nantinya, arahan dari Pj Bupati itu dijalankan, maka Usman memastikan pihaknya akan konsisten berpartisipasi dan mengawasi jalannya kebijakan tersebut.
“Apa yang diinginkan oleh Pj Bupati ini sangat baik, dan kami memastikan SBMI mendukung penuh dan siap berkolaborasi demi kesejahteraan PMI dan keluarga PMI,” tandasnya. (Red Abu Ibad)
Tinggalkan Balasan