info polisi

Februari 22, 2024 5:35 pm

Tiga Pelaku Korupsi Anggaran Dana BOS Tahun 2018/2019 di Kanwil Kemenag Jawa Barat Sudah di PTDH

Foto: Ahmad Sidik Ka Tim Umum dan Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat

 

 

INFOPOLISI.NET | BANDUNG

Berdasarkan beberapa temuan dari Tim Media, kami perlu meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai mengakibatkan adanya dugaan terjadinya kerugian Negara di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

 

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sehingga perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Menindaklanjuti Surat yang di layangkan oleh Redaksi infopolisi.net terkait “Konfirmasi Pemberitaan terkait Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat”

 

Surat yang dikirim pada Tanggal 02 Oktober 2023 kepada Kanwil Kementrian Agama Jawa Barat. Sura jawaban baru dikirim pada Tanggal 1 Desember 2023.

 

Surat jawaban dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat:

 

“Menjawab Surat Saudara Nomor : 011/PERS/INFO POLISI/S-Konfirm/X/2023 Tanggal 2 Oktober 2023, Perihal: Konfirmasi Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai dan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di Lingkungan Kemenag Jabar, berupa penyimpangan pengelolaan Dana BOS Madrasah Tahun 2018. Maka dengan ini saya sampaikan, permasalahan dimaksud sudah diproses dan ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

 

Pada Tanggal 21 Oktober 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana BOS Madrasah. Selanjutnya para tersangka telah menjalani pemeriksaan, penahanan, dan persidangan.

 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada pihak yang berwenang menanganinya.
Kami berkomitmen untuk terus mendukung langkah aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Dan kami sudah melakukan tindakan administratif terhadap para pelaku.”

Bunyi jawaban surat dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat.

 

Dengan adanya jawaban dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. Tim Awak Media mendatangi Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. Untuk meminta keterangannya agar jelas, dan diterima oleh Ahmad Sidik Ka Tim Umum dan Humas di ruangan kerjanya.

 

Ahmad Sidik ketika di konfirmasi memberikan penjelasannya,” Terkait KKM (Kelompok Kerja Madrasah) itu semua sudah ditangani oleh APH baik Mi ataupun Mts, dan KKM Mi sudah ditetapkan tersangka yaitu saudara Agus Kosasih dan KKM Mts yaitu Euis selaku Ketua KKM 2018. Kemudian tersangka yang ke tiga yaitu Ai Lathopah selaku Bendahara KKM Mts 2018, dan mereka sudah dilakukan pemeriksaan dan sidang beberapa kali dan mereka di putus oleh hakim hukuman 4 tahun kurungan penjara dan sudah inkrah ” ucap Ahmad Sidik.

 

Setalah tiga orang tersangka telah di vonis dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, tindakan dari kami Kanwil Kementrian Agama yaitu melakukan PTDH kepada Agus Kosasih dan Ai Lathopah, dikarenakan Euis sewaktu menjadi tersangka sudah pensiun dan tidak di PTDH karena sudah pensiun ,” jelasnya.

 

Kerugian Negara yang di korupsi oleh ketiga tersangka tersebut hasil dari putusan pengadilan nilainya sebesar 65 Miliar, nilai yang sangat fantastis sekali, apakah ke tiga tersangka telah mengembalikan kerugian tersebut kepada negara dan siapa yang bertanggungjawab untuk mengembalikan apakah dari pihak Kanwil Kemenag Jabar atau dari ke tiga tersangka?

 

Lanjut Ahmad Sidik, dengan kejadian korupsi yang dilakukan oleh ke tiga tersangka di tahun 2018-2019 Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah di ubah aturannya mengenai data-data bagi kelengkapan soal-soal ujian, yaitu tidak berupa kertas soal dan sekarang menggunakan sistem data (CAT) jadi tidak akan ada lagi kertas soal yang di gandakan,” ujarnya.

 

Bentuk pengawas dari Kanwil Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, yaitu bentuknya monitoring apabila pelaksanaan di setiap Mi, Mts dan Ma, jadi tidak akan adanya kejadian seperti tahun 2018-2019 yaitu disalahgunakan dengan jalan korupsi anggaran,” pungkas Ahmad Sidik.

 

Hingga berita ini diterbitkan kami akan mengkonfirmasi pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat demi kepentingan masyarakat umum.(Red)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Solverwp- WordPress Theme and Plugin