INFOPOLISI.NET | BEKASI – Dewan Pimpinan Cabang Korps Indonesia Muda (KIM) Kabupaten Bekasi melayangkan tantangan keras kepada Inspektorat, Kejaksaan negeri maupun Badan Pengawasan Keuangan.
KIM mendesak audit menyeluruh terhadap kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Studi Tiru yang dinilai memboroskan anggaran negara yang sudah terlaksana sekitar dua Minggu yang lalu di hotel Bandung.
Sorotan ini bermula dari surat undangan Yayasan Meraki Management Indonesia nomor 009/UND-MERAKI/III/2026 yang ditujukan kepada Kepala Desa se-Kabupaten Bekasi.
Kegiatan dengan tema “Studi Tiru & Pengawasan Anggota Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026” tersebut memicu kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran pemerintah pusat.
Ketua DPC KIM Kabupaten Bekasi, Devied menegaskan bahwa narasi dalam undangan tersebut terkesan dipaksakan. Penyelenggara mencoba menghubungkan kompleksitas tugas kepala desa di akhir masa jabatan dengan urgensi melakukan studi tiru yang menelan biaya besar.
“Uang rakyat miliaran rupiah ini digunakan untuk apa?Rinciannya apa aja, ada Dampaknya tidak yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kami menantang Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi terkait untuk segera memeriksa pihak Event Organizer (EO) kegiatan tersebut,” ujar Devied dalam keterangannya. Rabu (13/5/26).
Menurutnya, ditengah efesiensi anggaran, kegiatan Bintek tersebut harus transparan penggunaan dananya.
“Efesiensi anggaran tapi masih ada Bintek, kalaupun ada semestinya penggunaan dananya harus transparan,” lanjutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, setiap desa mengirimkan tiga sampai empat orang perangkat desa dengan biaya sebesar Rp 7 juta per orang. Dengan jumlah desa yang mencapai ratusan di Kabupaten Bekasi, total anggaran yang terserap diprediksi mencapai angka miliaran rupiah.
Keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini Yayasan Meraki, juga dipertanyakan efektivitasnya.
Pola kerja sama ini diduga hanya menguntungkan pihak EO dan memberikan fasilitas mewah bagi perangkat desa di atas uang negara, sementara masyarakat kecil masih sangat membutuhkan intervensi anggaran yang lebih mendesak.
CEO Yayasan Meraki mengkonfirmasi sekitar 102 sampai 110 desa yang ikut dalam kegiatan tersebut dari 360 perangkat desa, kepala desa yang hadir sekitar 80 orang sisanya perangkat desa.
“Ada kurang lebih sekitar 110 desa yang ikut, sekitar 360 orang terdiri dari 80 kepala desa dan sisanya perangkat desa. Kami boking kamar sekitar 200 kamar, lose 25 kamar,” kata Ismail Marzuki CEO yayasan meraki saat dihubungi via telepon.
Ketika ditanya berapa harga boking hotel dari 200 kamar, dirinya enggan berkomentar dan menyarankan untuk menanyakan langsung ke pihak hotel.
“Mohon maaf bisa langsung saja tanyakan ke pihak hotel, saya ga bisa menjawab karna itu privasi hotel,” lanjutnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi terkait potensi dugaan pemborosan anggaran dalam kegiatan Bintek yang sudah berlangsung dua Minggu lalu.(DG)
