INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat menahan tersangka B.K., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung Tahun Anggaran 2024.
Penahanan dilakukan setelah penyidik Kejati Jawa Barat memeriksa B.K. sebagai tersangka selama kurang lebih enam jam pada Jumat (13/11/2026). Usai menjalani pemeriksaan, tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sricahyawijaya, S.H., M.H dalam siaran pers Nomor PR-29/Kph.2/11/2026 menyampaikan, penahanan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempermudah proses penanganan perkara lebih lanjut.
Kasus dugaan korupsi ini berkaitan dengan proyek pembangunan gedung CWP-03 UPI Bandung yang bersumber dari dana Pinjaman Luar Negeri Asian Development Bank (ADB) dan masuk dalam APBN melalui DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Proyek tersebut memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp47,16 miliar.
Dalam pelaksanaannya, dilakukan adendum pekerjaan tambahan yang menyebabkan nilai kontrak meningkat menjadi Rp52,48 miliar. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Arkindo sebagai penyedia jasa atau kontraktor dengan jangka waktu pelaksanaan awal selama 210 hari kalender, kemudian diperpanjang menjadi 231 hari kalender melalui adendum kontrak.
Dalam perkara ini, penyidik menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni D.W.R. selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta dan B.K. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Berdasarkan hasil penyidikan, D.W.R. diduga menggunakan sejumlah dokumen jaminan bank yang tidak sah atau palsu (bodong). Dokumen tersebut diterbitkan atas nama Bank BRI Tbk. dan Bank Mandiri.
Jaminan yang diduga dipalsukan meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan untuk kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, serta revisi jaminan pembayaran. Sementara itu, tersangka B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi terhadap keabsahan dokumen jaminan tersebut kepada pihak bank sebelum penandatanganan kontrak.
Penyidik juga menemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, bobot pekerjaan yang telah terpasang hanya mencapai 75,34 persen.
Namun, pembayaran kepada pihak kontraktor telah mencapai 100 persen dari nilai kontrak. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan bobot pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Berdasarkan Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, ditemukan kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut sebesar Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar. Sebelumnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka D.W.R. pada 10 hingga 11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah.
D.W.R. diketahui saat ini sedang menjalani hukuman pidana badan dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika. Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP, serta ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, keduanya juga disangkakan secara subsidiair melanggar Pasal 604 KUHP juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Kejati Jawa Barat menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan gedung CWP-03 UPI Bandung tersebut.(Red)
