INFOPOLISI.NET | BANDUNG — Kongres Advokat Indonesia (KAI) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KAI Jawa Barat resmi melantik kepengurusan lima Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk masa bakti 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Sabtu (22/8/2026).
Lima DPC yang dilantik meliputi DPC KAI Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Depok, dan Kota Cirebon.
Momentum tersebut tidak sekadar menjadi pergantian dan pengukuhan struktur organisasi, tetapi juga menjadi penegasan komitmen KAI Jawa Barat untuk memperkuat profesionalisme advokat, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, serta menghadirkan organisasi yang semakin dekat dengan anggota dan masyarakat.
Ketua DPD KAI Jawa Barat, Adv. Deny M. Ramdhany, S.H., CMe., CPCLE., CLMA., CCD, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus, anggota, tamu undangan, serta perwakilan organisasi profesi yang hadir.
Dalam sambutannya, Deny menegaskan bahwa pelantikan harus dimaknai sebagai awal dari tanggung jawab dan pengabdian, bukan sekadar seremoni organisasi.
“Pelantikan ini bukan hanya sekadar agenda seremonial atau formalitas organisasi. Ini harus menjadi wujud komitmen kita sebagai pengurus terhadap jalannya organisasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan pelayanan hukum yang profesional,” ujar Deny.
Menurutnya, setiap jabatan dalam organisasi merupakan mandat moral yang harus dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata. Karena itu, para pengurus DPC diminta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, menjaga marwah profesi, serta tetap berpedoman pada kode etik advokat.
Deny juga mendorong pengurus membangun kolaborasi dengan lembaga hukum, organisasi advokat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil. Ia menilai kolaborasi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum sekaligus memperluas manfaat keberadaan organisasi advokat bagi masyarakat.
“Penguatan pendidikan hukum dan pembinaan internal terhadap anggota harus menjadi bagian dari program organisasi. DPC merupakan ujung tombak karena bersentuhan langsung dengan anggota dan masyarakat,” tegasnya.
Kepengurusan Lima DPC Ditetapkan untuk Periode 2026–2031
Komposisi dan kepengurusan lima DPC KAI kemudian dibacakan oleh Sekretaris DPD KAI Jawa Barat, Adv. AA Jaelani, S.H., CLD., CLCT., CCLM.
Kepengurusan tersebut ditetapkan untuk periode 2026–2031 berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI tertanggal 22 Agustus 2026.
Untuk DPC KAI Kota Bandung, sejumlah nama yang tercantum dalam kepengurusan antara lain Adv. Dr. (C). Rudi Novrianto, S.H., M.H., C.Me., Adv. Andrie Hidayat, S.H., Adv. Yulia Indah Susanti, S.H., Adv. Listiana Untari, Sft., Ftr., S.H., M.H.Kes., Adv. Rina Ramdani, S.H., Adv. Wa Marcella, S.H., Adv. Riska Dipraja, S.H., Adv. Dhita Restu Putri Ramadhani, S.H., Adv. Muhamad Habib Akhbar, S.H., dan Adv. Farkhan Umarudi, S.H., M.H.
Sementara itu, DPC KAI Kabupaten Bandung Barat mendapatkan kepengurusan baru diantaranya AKP. (Purn). Adv. Bambang Dedi Mistaviono, S.H., M.H., Adv. Herman Subekti, S.H., Adv. Aas Muhamad Asor, S.H.,M.H. NLP., Adv. Pipit Budi Haryanto, S.H., Adv. Cucu Yanti, S.H. MK.n. sebagai bagian dari keberlanjutan dan penguatan organisasi di wilayah tersebut.
Untuk DPC KAI Kabupaten Garut, sejumlah nama yang disebut dalam susunan kepengurusan periode 2026–2031 antara lain Adv. Arip Akbar, S.H., Adv. Yogi, S.H., Adv. Restu Nurasyiah, S.H., Adv. Komarudin, S.H., Adv. Heri Hasan Basri, S.H., S.IP., M.H., M.Si., Adv Asep Zaenal Aripin, S.H., Adv Ranie Rian Sopiani, S.H., Adv. Rangga Rahmat Suryadi, S.H., Adv. Mochamad Rizki Nuruzaman, S.H., Adv. Aan Nurjaman, S.H., Adv. Yudha Darisman, S.H., Adv. Budi Susanto, S.H., dan Adv. Setiya Afandi, S.H.
Untuk pengurus DPC KAI Kota Depok periode 2026–2031 antara lain Adv. Muslim, S.H., SHI., Adv. Dr. Abdul Hayy Nasution, S.H.,M.H
Adv. Syahrian, S.H
Adv. Moerti Woedarto, S.H., M.H.,M.Si., Adv. Adam Hasan, S.Pt., S.H.,ME., Adv. Yoshua Agung Yulianus Timothea, S.H., CCL.,Cme.,CPM., Adv. Nurul Huda, S.H.,
Adv. Poernomo A Soelistyo, S.H.,MBA., CIL., CRA.,
Adv. I Gusti Ayu Anita Lakshana, S.H.
Sedangkan pengurus DPC KAI Kota Cirebon periode 2026–2031 antara lain Adv. Tuti Sulastri, S.H., M.H.,
Adv. Reno, A.MD.KOM., S.H., CCD., CIRP., Adv. Apep Syaifrudin, S.H.
Adv. Amirudin, S.H.,
Adv. Ainun Nisha, S.H., Adv. Herawati Fadliliyah JN, S.H.,
Adv. Moh. Junaedi, SH., Adv. Subhan Fadhilah, S.H.
Adv. Sukarno, S.H.
Penetapan kepengurusan tersebut diharapkan memberikan kepastian organisasi sekaligus menjadi fondasi bagi pelaksanaan program kerja KAI di tingkat cabang selama lima tahun ke depan.
Diyah Sasanti: Jabatan Organisasi Adalah Amanah, Bukan Sekadar Kebanggaan
Dalam kesempatan yang sama, Adv. Diyah Sasanti R., S.H., MBA., M.H., MKN., CIL., CLA., CLI, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh presidium dan pengurus DPC yang baru dilantik.
Diyah mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi advokat bukan sekadar persoalan jabatan, melainkan amanah yang menuntut komitmen, waktu, tenaga, dan kesediaan untuk bekerja bagi kepentingan organisasi.
“Menjadi pengurus atau pimpinan di satu organisasi bukan hanya suatu kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab moral dan beban yang tidak ringan,” ungkap Diyah.
Menurutnya, para pengurus yang telah menerima mandat harus siap memberikan kontribusi nyata. Komitmen tersebut diperlukan agar roda organisasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat.
Diyah juga menyoroti sistem kepemimpinan presidium yang diterapkan KAI. Menurutnya, sistem tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang untuk membangun pola kepemimpinan yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan responsif.
“Untuk menyamakan persepsi dari beberapa presidium menjadi satu sistem yang fleksibel dan lebih lincah adalah tantangan tersendiri. Tidak mudah menyatukan pendapat, tetapi ketika mekanismenya dijalankan bersama, hal tersebut dapat menjadi kekuatan organisasi,” jelasnya.
Ia meminta para presidium tidak mengambil keputusan strategis secara individual. Setiap keputusan penting harus dibahas melalui mekanisme organisasi dan disepakati bersama.
Diyah juga mengingatkan pentingnya memahami Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta standar operasional prosedur yang menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi.
“Teman-teman yang sudah dilantik menjadi presidium DPC harus siap mewakafkan waktu dan tenaga untuk urusan organisasi. Jangan menjadikan jabatan hanya sebagai simbol, tetapi harus dibuktikan dengan kerja nyata,” tegasnya.
DPC Harus Menjadi Ujung Tombak Organisasi
Lebih jauh, Diyah menilai DPC memiliki posisi strategis karena menjadi struktur organisasi yang paling dekat dengan anggota.
Karena itu, lima DPC yang baru dilantik diharapkan mampu membangun pola kerja yang aktif, inovatif, responsif, dan terkoordinasi dengan DPD KAI Jawa Barat.
“Ke depan saya berharap DPC lebih aktif, lebih memiliki inisiatif dan selalu berkoordinasi dengan DPD. Kita juga perlu mengevaluasi apa saja yang dapat menjadi support system bagi DPC,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para pengurus untuk mengedepankan kedewasaan dalam berorganisasi. Perbedaan pandangan, menurutnya, harus ditempatkan sebagai bagian dari dinamika organisasi dan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah.
“Kalau sudah menjadi presidium, jangan baperan. Kepemimpinan presidium bukan berarti seseorang bisa mengambil keputusan strategis sendiri. Semua harus dibicarakan dan disepakati bersama,” katanya.
Menurut Diyah, mekanisme organisasi yang telah dibangun juga masih terbuka untuk penyempurnaan. Evaluasi secara berkala dinilai penting agar tata kelola organisasi semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan anggota.
Hadirkan Semangat Kolaborasi Antarorganisasi
Pelantikan lima DPC KAI Jawa Barat turut dihadiri sejumlah perwakilan organisasi advokat dan institusi pendidikan, di antaranya PERADI, IKADIN, dan Universitas Langlangbuana (UNLA).
Kehadiran lintas organisasi tersebut menunjukkan pentingnya komunikasi dan kolaborasi dalam membangun ekosistem hukum yang sehat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bagi KAI Jawa Barat, keberadaan organisasi advokat tidak semata-mata menjadi wadah profesi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung akses masyarakat terhadap keadilan dan pelayanan hukum yang berkualitas.
Pelantikan lima DPC tersebut sekaligus menjadi titik awal bagi pengurus baru untuk menerjemahkan mandat organisasi ke dalam program kerja yang konkret.
Dengan terbentuknya kepengurusan periode 2026–2031, DPD KAI Jawa Barat berharap konsolidasi organisasi semakin solid, pembinaan anggota semakin kuat, dan pelayanan hukum kepada masyarakat terus mengalami peningkatan.
Pelantikan bukan akhir dari sebuah proses, melainkan awal dari pengabdian. Lima DPC kini memikul amanah untuk menjaga marwah profesi, memperkuat organisasi, serta menghadirkan advokat yang profesional, berintegritas, beretika, dan berpihak pada tegaknya hukum serta keadilan.
Selamat mengemban amanah kepada seluruh pengurus DPC KAI Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kota Depok, dan Kota Cirebon periode 2026–2031. Semoga dedikasi, integritas, dan kerja nyata menjadi fondasi bagi semakin kuatnya Kongres Advokat Indonesia di Jawa Barat. (Tedy)
