INFOPOLISI,NET | KOTA PALEMBANG – Lembaga Kajian Pembangunan Sumatera Selatan (LKPSS) menyatakan kesiapannya untuk memberikan kontribusi pemikiran strategis kepada Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi berbagai persoalan perkotaan, khususnya banjir yang kerap terjadi.
Ketua LKPSS, Dr. Ir. H. Rahidin H. Anang, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat internal guna merumuskan berbagai gagasan dan hasil kajian yang akan disampaikan langsung kepada Wali Kota Palembang, Ratu Dewa.
“Kami akan melakukan audiensi dengan Bapak Wali Kota.
LKPSS ingin berbagi pengalaman, ilmu, serta hasil kajian sebagai bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan Kota Palembang,” ujarnya.
Menurut Rahidin, salah satu fokus utama yang akan disampaikan adalah solusi penanganan banjir.
Ia menilai, persoalan banjir di Palembang membutuhkan pendekatan yang serius, terencana, dan berbasis kajian ilmiah.
“Mengatasi banjir tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Dibutuhkan tenaga, waktu, serta anggaran yang tidak sedikit. Namun yang paling penting adalah keseriusan semua pihak,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kondisi geografis Palembang yang dilalui oleh Sungai Musi.
Menurutnya, potensi ini seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai saluran utama pengendalian air.
“Kota Palembang sudah memiliki banyak kolam retensi.
Pertanyaannya, mengapa air banjir tidak diarahkan secara maksimal ke Sungai Musi? Ini perlu kajian teknis yang komprehensif,” jelasnya.
Dalam upaya penanganan banjir, LKPSS juga mendorong pembentukan tim khusus yang bersifat independen, profesional, dan bebas dari intervensi kepentingan.
“Tim ini harus benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Anggaran bisa dari dinas terkait, tetapi diisi oleh tenaga profesional dan independen agar hasil kajiannya objektif,” tambahnya.
Selain banjir, LKPSS juga menyoroti sejumlah persoalan lain yang dinilai mendesak, seperti instalasi kabel yang semrawut, pengelolaan parkir, serta minimnya penerangan jalan umum.
Rahidin menilai, keberadaan kabel yang tidak tertata seperti kabel PLN, kabel provider, bahkan diduga dipasang di saluran drainase, dapat memperparah kondisi lingkungan dan tata kota.
“Kalau memungkinkan, kabel seharusnya ditanam di bawah tanah agar kota terlihat lebih rapi dan aman,” katanya.
Di sektor lain, LKPSS juga mengungkap potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir yang dinilai belum dikelola secara optimal.
“Parkir ini potensi besar untuk PAD, tetapi pengelolaannya masih terkesan terfragmentasi.
Ada yang dikelola Dinas Perhubungan, ada juga oleh Bapenda.
Ini perlu dikaji ulang agar lebih profesional dan transparan,” ujarnya.
Permasalahan penerangan jalan juga tak luput dari perhatian.
Rahidin menyebut masih banyak lampu jalan yang mati, bahkan di sejumlah wilayah utama seperti di Ampera.
“Masyarakat sudah memenuhi kewajibannya dengan membayar tagihan listriknya.
Jika tidak membayar listrik maka diputus listriknya.
Tapi masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan penerangan lampu jalan.
Sedangkan PLN sudah memberikan kontribusi untuk PAD.
DPRD harus mengawasi anggaran untuk lampu jalan.
Lampu jalan adalah hak masyarakat.
Namun kenyataannya masih banyak yang tidak berfungsi, sehingga berdampak pada kenyamanan dan keamanan,” ungkapnya.
LKPSS berharap Wali Kota Palembang dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi masyarakat dan akademisi dalam memberikan masukan demi pembangunan kota yang lebih baik.
“Kami berharap pemerintah tidak apatis terhadap kritik. Ini semua demi mewujudkan Palembang yang lebih baik, menuju Palembang Darussalam,” pungkasnya.
Melalui rencana audiensi tersebut, LKPSS optimistis berbagai gagasan dan solusi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan strategis bagi kemajuan Kota Palembang. (Kadim)
