INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung menyalurkan bantuan pangan melalui Program Bantuan Pangan untuk Daerah Rentan Rawan Pangan dan Risiko Stunting (Pangersa). Program ini menyasar 1.832 keluarga di 12 kecamatan dan 16 kelurahan.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memastikan bantuan pangan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Presiden melalui para menterinya sudah memberikan perintah kepada pemerintah daerah agar menyalurkan bantuan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan,” ungkapnya di Kelurahan Sarijadi, Selasa (8/9).
Menurut dia, kebutuhan masyarakat terhadap bantuan pangan tidak memiliki batas. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan pemberian bantuan dengan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penerima manfaat merupakan kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Penyaluran Pangersa dilakukan bersama perangkat daerah, pemerintah kewilayahan, puskesmas, hingga pengurus di tingkat kecamatan, kelurahan dan RW. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk menyalurkan bantuan pangan,” tandasnya.
Berbeda dengan bantuan yang hanya berupa uang tunai atau bahan pangan pokok tertentu, Pangersa memberikan sejumlah bahan makanan hasil pertanian. Bantuan tersebut antara lain beras, ikan, daging ayam, telur dan sayuran.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung Gin Gin Ginanjar menerangkan, Pangersa merupakan bentuk kehadiran Pemkot Bandung untuk memastikan kelompok rentan memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, aman dan terjangkau.
“Program ini juga menjadi bagian dari upaya untuk mengurangi angka kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, dan pencegahan stunting,” tuturnya.
Konsumsi Pangan Beragam
Dia menyebut, Pangersa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan pangan, tetapi juga memiliki aspek edukasi mengenai pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) Kota Bandung.
Peta tersebut, lanjut Gin Gin, menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan wilayah yang memiliki kerentanan pangan dan risiko stunting.
Adapun sasaran program terdiri dari keluarga yang mengalami kerawanan pangan serta keluarga dengan balita yang berisiko stunting.
Penerima diprioritaskan dari masyarakat yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-4 dan belum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk keluarga berisiko stunting, sasaran diberikan kepada Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
“Penetapan penerima dilakukan secara terarah dan berbasis data yang kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh kewilayahan agar bantuan tepat sasaran. Dari total 1.832 penerima manfaat, sebanyak 1.232 merupakan keluarga rawan pangan dan 600 keluarga dengan balita berisiko stunting,” terangnya.
( Suhardi Sinaga )
