Lompat ke konten utama

Info Polisi

info polisi

Rawan Barter Kasus! Ketua LSM KLIMAKS Minta Pemkab Sukabumi Tinjau Ulang Alokasi Hibah Kejari Rp1,84 Miliar

mustopa salim by mustopa salim
November 17, 2026
in Sorotan
0
Rawan Barter Kasus! Ketua LSM KLIMAKS Minta Pemkab Sukabumi Tinjau Ulang Alokasi Hibah Kejari Rp1,84 Miliar

INFOPOLISI.NET | SUKABUMI – Pengalokasian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 kepada instansi vertikal menuai polemik di kalangan masyarakat sipil. Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi tersebut dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi regulasi, maupun prioritas pelayanan publik.

​Berdasarkan data paket pengadaan yang bersumber dari satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, tercatat paket pekerjaan rehabilitasi sarana prasarana fasilitas Kantor Kejari dengan pagu anggaran mencapai Rp1.848.220.000. Spesifikasi pekerjaan mencakup kategori gedung tidak sederhana dengan metode pemilihan penyedia melalui e-purchasing.

​Menanggapi hal itu, Ketua LSM Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sukabumi (KLIMAKS), Agil Rachman, menyatakan bahwa kebijakan hibah tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkini serta menggeser prioritas belanja wajib masyarakat.

​“Langkah pemerintah daerah ini perlu ditinjau ulang demi kepastian hukum serta menjaga objektivitas penegakan hukum di daerah,” ujar Agil dalam keterangannya di Sukabumi, Minggu (15/11/2026).

​Pengetatan Regulasi dan Pemenuhan SPM

​Agil menjelaskan, pemberian hibah APBD kepada instansi vertikal seperti TNI, Polri, maupun Kejaksaan kini diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 yang memperketat pemberian hibah dari APBD kepada lembaga vertikal.

​Menurut dia, ketentuan tersebut menegaskan larangan pemberian hibah tanpa persetujuan khusus dari pejabat pusat terkait, serta melarang penggunaan dana hibah APBD untuk membiayai kebutuhan yang telah dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

​“Syarat paling krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengalokasian belanja hibah baru dapat dilakukan setelah pemerintah daerah mendahulukan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan pilihan,” paparnya.

​Ia mengingatkan, belanja hibah seharusnya bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus-menerus, serta tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab anggaran pusat.

​Sorotan Potensi TGR dan Objektivitas Hukum

​Selain aspek regulasi anggaran, KLIMAKS juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap urgensi pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sukabumi. Agil menilai, pemenuhan pelayanan publik seperti perbaikan jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan semestinya menjadi prioritas utama sebelum mengalokasikan dana hibah.

​“Hibah yang tidak sesuai peruntukannya berisiko menjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama jika terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan APBN,” tegasnya.

​Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan atau rawan dengan suatu kasus menjadi barter apabila pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada institusi penegak hukum dilakukan secara berulang. Menurutnya, skema dukungan fasilitas sebaiknya diarahkan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah yang sesuai koridor hukum, bukan melalui belanja hibah rutin.

​Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi guna mendapatkan penjelasan dan hak jawab resmi terkait mekanisme serta dasar hukum pengalokasian anggaran hibah tersebut. (121ck)

Previous Post

Polisi Amankan 205 Botol Miras Dalam Operasi Pekat

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kecamatan Babakan Ciparay

Oman Rohman Dilantik Sebagai Ketua RW 07 Sukahaji, Lurah Tekankan Peran Strategis RW Hadapi Tantangan Sosial

Kepala KUA Kecamatan Andir Kota Bandung

Ketua Umum SPAI

Rawan Barter Kasus! Ketua LSM KLIMAKS Minta Pemkab Sukabumi Tinjau Ulang Alokasi Hibah Kejari Rp1,84 Miliar

Polisi Amankan 205 Botol Miras Dalam Operasi Pekat

Kapolda Jabar Pimpin Upacara di SMAN 25 Bandung, Ajak Pelajar Tertib Berlalu Lintas dan Jauhi Narkoba

Wakapolda Jabar Pimpin Gatur Pagi di Pertigaan RS Santo Yusuf Cicadas, Wujud Nyata Kehadiran Polri Layani Masyarakat

Polda Jabar Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Wujudkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

SATBRIMOB POLDA JABAR ANUGERAHKAN WARGA KEHORMATAN KORPS BRIMOB POLRI PADA HUT KE-81

  TRENDING
Rawan Barter Kasus! Ketua LSM KLIMAKS Minta Pemkab Sukabumi Tinjau Ulang Alokasi Hibah Kejari Rp1,84 Miliar November 17, 2026
Polisi Amankan 205 Botol Miras Dalam Operasi Pekat November 17, 2026
Kapolda Jabar Pimpin Upacara di SMAN 25 Bandung, Ajak Pelajar Tertib Berlalu Lintas dan Jauhi Narkoba November 17, 2026
Wakapolda Jabar Pimpin Gatur Pagi di Pertigaan RS Santo Yusuf Cicadas, Wujud Nyata Kehadiran Polri Layani Masyarakat November 17, 2026
Polda Jabar Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Wujudkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas November 17, 2026
Next
Prev

Ikuti Kami Di :

Menu
  • Home
  • Redaksi
  • Utama
  • Sorotan
  • Populer
Copyright © 2022 Info Polisi | Alright Reserved
No Result
View All Result

© 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.