INFOPOLISI.NET | SUKABUMI – Pengalokasian dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 kepada instansi vertikal menuai polemik di kalangan masyarakat sipil. Kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi yang mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi tersebut dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi regulasi, maupun prioritas pelayanan publik.
Berdasarkan data paket pengadaan yang bersumber dari satuan kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, tercatat paket pekerjaan rehabilitasi sarana prasarana fasilitas Kantor Kejari dengan pagu anggaran mencapai Rp1.848.220.000. Spesifikasi pekerjaan mencakup kategori gedung tidak sederhana dengan metode pemilihan penyedia melalui e-purchasing.
Menanggapi hal itu, Ketua LSM Koalisi Masyarakat Anti Korupsi Sukabumi (KLIMAKS), Agil Rachman, menyatakan bahwa kebijakan hibah tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah terkini serta menggeser prioritas belanja wajib masyarakat.
“Langkah pemerintah daerah ini perlu ditinjau ulang demi kepastian hukum serta menjaga objektivitas penegakan hukum di daerah,” ujar Agil dalam keterangannya di Sukabumi, Minggu (15/11/2026).
Pengetatan Regulasi dan Pemenuhan SPM
Agil menjelaskan, pemberian hibah APBD kepada instansi vertikal seperti TNI, Polri, maupun Kejaksaan kini diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Ia merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2026 yang memperketat pemberian hibah dari APBD kepada lembaga vertikal.
Menurut dia, ketentuan tersebut menegaskan larangan pemberian hibah tanpa persetujuan khusus dari pejabat pusat terkait, serta melarang penggunaan dana hibah APBD untuk membiayai kebutuhan yang telah dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Syarat paling krusial dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pengalokasian belanja hibah baru dapat dilakukan setelah pemerintah daerah mendahulukan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib, Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan urusan pilihan,” paparnya.
Ia mengingatkan, belanja hibah seharusnya bersifat tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus-menerus, serta tidak tumpang tindih dengan pembiayaan yang menjadi tanggung jawab anggaran pusat.
Sorotan Potensi TGR dan Objektivitas Hukum
Selain aspek regulasi anggaran, KLIMAKS juga menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap urgensi pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Sukabumi. Agil menilai, pemenuhan pelayanan publik seperti perbaikan jalan rusak, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan semestinya menjadi prioritas utama sebelum mengalokasikan dana hibah.
“Hibah yang tidak sesuai peruntukannya berisiko menjadi temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terutama jika terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan APBN,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti potensi konflik kepentingan atau rawan dengan suatu kasus menjadi barter apabila pemberian hibah dari pemerintah daerah kepada institusi penegak hukum dilakukan secara berulang. Menurutnya, skema dukungan fasilitas sebaiknya diarahkan melalui mekanisme pemanfaatan aset daerah yang sesuai koridor hukum, bukan melalui belanja hibah rutin.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi guna mendapatkan penjelasan dan hak jawab resmi terkait mekanisme serta dasar hukum pengalokasian anggaran hibah tersebut. (121ck)



