INFOPOLISI,NET | KOTA PALEMBANG – Kapolres Ogan Komering Ilir (OKI) AKBP Eko Rubiyanto, S.H., S.I.K., M.H., memimpin jajaran Polres OKI mengikuti rapat koordinasi secara virtual (video conference) mengenai pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (21/7/26).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Vidcon Polres OKI itu dihadiri Wakil Bupati OKI Supriyanto, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten OKI, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan dinas terkait.
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud sinergi dalam mengawal distribusi energi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Sumatera Selatan bersama unsur pemerintah daerah, TNI, Pertamina, dan pemangku kepentingan lainnya membahas pengawasan pendistribusian serta penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Pembahasan difokuskan pada upaya memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui forum tersebut, seluruh jajaran kepolisian di wilayah Sumatera Selatan diminta meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi BBM guna mencegah berbagai bentuk penyimpangan, seperti penimbunan, penyalahgunaan, maupun praktik penjualan yang merugikan masyarakat.
Kapolres OKI AKBP Eko Rubiyanto mengatakan Polres OKI siap menindaklanjuti arahan Kapolda Sumsel dengan memperkuat koordinasi bersama instansi terkait dan melakukan pengawasan secara berkelanjutan di wilayah Kabupaten OKI.
“Ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat. Karena itu, kami akan terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan penyaluran BBM berlangsung aman, tertib, tepat sasaran, serta menindak tegas setiap bentuk pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar AKBP Eko Rubiyanto.
Ia menambahkan, pengawasan distribusi BBM tidak dapat dilakukan oleh kepolisian semata, melainkan memerlukan kolaborasi aktif antara pemerintah daerah, TNI, Pertamina, serta seluruh instansi terkait agar penyaluran energi tetap terjaga dan tidak disalahgunakan.
Rapat koordinasi tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pengawasan yang ketat, distribusi yang tepat sasaran, penjualan yang transparan, serta penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mendukung stabilitas ekonomi di Kabupaten OKI maupun Provinsi Sumatera Selatan.
(Kadim)
