INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Pelaksanaan Lomba Jurnalistik Polda Jawa Barat menegaskan komitmen tinggi terhadap independensi dan profesionalisme pers.
Proses penilaian karya jurnalistik dalam ajang ini diserahkan sepenuhnya kepada dewan juri independen yang diisi oleh para pimpinan redaksi dan redaktur senior media arus utama di Jawa Barat tanpa intervensi sedikit pun dari pihak kepolisian.
Jajaran dewan juri yang mengawal objektivitas ajang ini terdiri dari : Irwan Natsir – Ketua Dewan Juri (Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat
Azam Munawar – Anggota Dewan Juri (Pimpinan Redaksi Radar Bandung)
Brilliant Awal – Anggota Dewan Juri (Redaktur Pelaksana Harian Umum Koran Gala)
Gin Gin Tigin Ginulur Anggota Dewan Juri (Redaktur Utama Inilahkoran.id)
Ketua Dewan Juri, Irwan Natsir, menyampaikan apresiasinya atas komitmen Polda Jabar yang memberikan kebebasan mutlak kepada dewan juri selama proses penjurian. Menurutnya, tidak adanya intervensi dari pihak kepolisian menjaga ruh utama jurnalistik, yaitu independensi.
“Independensi merupakan ruh media. Karena itu kami mengapresiasi Polda Jabar yang memberikan kebebasan penuh kepada dewan juri tanpa intervensi dalam menentukan pemenang,” tegas Irwan.
Ia menjelaskan, seluruh karya yang dinilai merupakan hasil liputan jurnalis media arus utama di Jawa Barat yang disusun sesuai kaidah jurnalistik.
Topik-topik yang diangkat pun beragam, mulai dari sisi humanis Polri, ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, hingga kiprah kepolisian di tengah masyarakat. Irwan berharap ajang ini terus berlanjut untuk mendorong lahirnya karya jurnalistik yang edukatif dan kritis.
Dalam penganugerahan lomba tersebut, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat, Irjen Pol. Dr. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa keterlibatan para tokoh media profesional sebagai juri menjadi bukti nyata komitmen Polda Jabar untuk terus bersinergi secara terbuka.
Irjen Pipit menilai media arus utama memiliki peran strategis sebagai benteng penyaji informasi yang faktual dan terverifikasi di tengah maraknya hoaks di media sosial.
“Dalam penegakan hukum kami tidak bisa bekerja berdasarkan asumsi atau persepsi. Semua harus faktual dan terverifikasi. Begitu juga informasi yang disampaikan kepada masyarakat,” ujar Irjen Pipit, Kamis (30/7/2026)
Ia juga menegaskan bahwa Polda Jabar tidak anti-kritik dan siap menerima masukan berbasis fakta dari insan pers demi perbaikan pelayanan publik.
“Kalau memang ada yang perlu dikritisi dan itu berdasarkan fakta, silakan dikritisi. Kami akan memperbaikinya,” lanjutnya.
Sinergi ini turut didukung oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Hendra Rochmawan, S.I.K., M.H., yang mengajak seluruh insan pers untuk terus menjadi mitra kritis dan kolaboratif melalui gerakan Jawara, Jaga dan Rawat Jawa Barat. (Mustopa)
Bid Humas Polda Jabar
