INFOPOLISI.NET | KABUPATEN BANDUNG BARAT — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dr. Wihaji, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat (KBB) untuk meninjau pelaksanaan program percepatan penurunan stunting sekaligus memperkuat peran Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Kunjungan tersebut dikemas melalui kegiatan temu kader yang berlangsung di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (30/9/2026).
Kehadiran Wihaji bersama rombongan kementerian disambut Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, jajaran pemerintah daerah, perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan tersebut, Wihaji menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan petugas lapangan agar program kependudukan serta penanganan stunting benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
Ia meminta aparatur pemerintah dan petugas di lapangan tidak terjebak dalam rutinitas administratif maupun terlalu banyak melakukan diskusi tanpa diikuti tindakan konkret.
“Jangan banyak diskusi, jangan banyak seminar, turun ke lapangan, selesaikan masalah,” tegas Wihaji.
Menurutnya, persoalan kependudukan dan gizi membutuhkan penanganan langsung serta pengawalan berkelanjutan sampai ke tingkat keluarga. Karena itu, keberadaan kader dan petugas pendamping menjadi bagian penting dalam memastikan berbagai program pemerintah tepat sasaran.
Wihaji juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok sasaran seperti ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Berdasarkan hasil peninjauan, distribusi program tersebut melalui berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berjalan cukup luas.
Meski demikian, ia mengingatkan agar aspek kualitas dan keamanan makanan tetap menjadi perhatian utama. Pengawasan diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan dalam pelaksanaan program di kemudian hari.
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, memaparkan cakupan pelayanan program kependudukan dan keluarga berencana yang cukup besar. Tercatat sebanyak 300.618 pasangan usia subur (PUS) di wilayah ini, dengan 209.212 pasangan di antaranya merupakan peserta keluarga berencana aktif.
Ia menjelaskan, pelayanan tersebut didukung oleh 69 penyuluh keluarga berencana serta puluhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu yang tersebar di sejumlah kecamatan. Dengan kondisi geografis dan luas wilayah yang harus dijangkau, petugas lapangan terus memaksimalkan sarana mobilitas yang tersedia.
“Pemerintah daerah juga mengusulkan penguatan fasilitas operasional guna mendukung mobilitas petugas dan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke wilayah yang sulit dijangkau,” ucapnya.
Di sisi lain, intervensi terhadap keluarga berisiko stunting turut melibatkan ribuan kader Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di desa-desa. Mereka menjadi ujung tombak dalam melakukan pendampingan, memantau tumbuh kembang anak, memberikan edukasi kesehatan reproduksi, hingga mendorong penerapan pola asuh yang tepat di lingkungan keluarga.
Jeje menambahkan, pemerintah daerah bersama instansi terkait pun menegaskan komitmen untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Penanganan stunting dinilai tidak cukup hanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan akses air bersih, sanitasi layak serta upaya pencegahan pernikahan usia anak.
“Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas pendampingan keluarga sekaligus mendukung terwujudnya generasi yang sehat, tumbuh optimal dan berkualitas di Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya. (GHS)
