INFOPOLISI.NET | BANJARAN KAB. BANDUNG – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gajah Putih ( mega paksi pusaka ) secara resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Panglima Garda DPP Gajah Putih sebagai langkah strategis memperkuat struktur organisasi, kedisiplinan internal, serta kesiapan pengawalan program organisasi hingga ke daerah. 15/12/2025
Ketua Umum DPP Gajah Putih, Sdr. Deden Somantri, menegaskan bahwa penerbitan SK Panglima Garda bukan sekadar penunjukan jabatan, melainkan kebutuhan organisasi untuk memastikan kerja-kerja DPP berjalan tertib, terarah, dan satu komando.
“Penetapan Panglima Garda DPP Gajah Putih didasarkan pada pertimbangan loyalitas, kapasitas, dan kebutuhan organisasi. Garda merupakan elemen penting dalam menjaga marwah, ketertiban, dan pengawalan kegiatan DPP,” tegas Deden.
Ia menambahkan, ke depan DPP Gajah Putih akan fokus membangun dan memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat DPD, DPC, dan PAC, agar pergerakan organisasi di daerah berjalan selaras dengan kebijakan pusat.
“Garda DPP memiliki peran strategis dalam mendukung struktur daerah dan menjalin sinergi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Organisasi harus hadir secara tertib, legal, dan bermanfaat,” ujarnya.
SEKRETARIAT PASTIKAN ADMINISTRASI DAN KOORDINASI BERJALAN TERTIB.
Sementara itu, Sekretaris DPP Gajah Putih, Sdr. Armed, menyampaikan bahwa sekretariat berperan penting dalam memastikan proses administrasi penerbitan dan penyerahan SK berjalan sesuai mekanisme organisasi.
“Walaupun ada keterbatasan waktu, proses penyerahan SK Alhamdulillah berjalan baik. Sekretariat memastikan seluruh administrasi sesuai instruksi Ketua Umum dan aturan organisasi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa setelah penyerahan SK, koordinasi antara DPP dan Garda DPP akan terus diperkuat melalui kolaborasi dan silaturahmi internal.
“Harapan kami, Garda DPP bersinergi dengan seluruh jajaran, dari DPP hingga DPC dan PAC, agar Gajah Putih Mega Faksi Pusaka semakin solid dan maju,” tambahnya.
PANGLIMA GARDA SIAP KONSOLIDASI dan JALANKAN AMANAH.
Panglima Garda DPP Gajah Putih, Sdr. Ragil, menyatakan kesiapannya menjalankan amanah sesuai AD/ART dan instruksi Ketua Umum.
“Alhamdulillah kami dipercaya. Ini amanah besar yang akan kami jalankan sesuai aturan organisasi. Langkah awal kami adalah konsolidasi dan koordinasi lintas bidang serta sayap organisasi,” ungkap Ragil.
Ia juga mengajak seluruh anggota Garda DPP untuk tetap solid dan bekerja bersama dalam satu komando.
“Mari kita solid, bareng-bareng menjalankan tugas Garda DPP sesuai amanat Ketua Umum,” tegasnya.
BIRO HUKUM: SK GARDA PERKUAT LEGALITAS dan SINERGI PEMERINTAH.
Dari aspek hukum, Biro Hukum DPP Gajah Putih Pusat, Sdr. Fredy Panggabean, SH., MH, menilai penerbitan SK Panglima Garda sebagai langkah positif dan strategis.
“Ini adalah hal yang baik. Dengan adanya Garda Gajah Putih, kekuatan organisasi di lapangan semakin tertata dan kuat. Garda akan menjadi garda terdepan dalam penyelesaian persoalan di lapangan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa ke depan Garda DPP harus berkesinambungan dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota adalah keharusan. Dalam setiap tugas, Garda harus tetap mengedepankan aturan dan hukum yang berlaku,” tegasnya.
SRIKANDI: DPP GAJAH PUTIH DUKUNG PENUH GARDA
Dukungan juga datang dari Srikandi DPP Gajah Putih Mega Faksi Pusaka, Sdr. Puja, yang menilai penyerahan SK sebagai momentum penguatan organisasi secara menyeluruh.
“Menurut saya ini luar biasa. Bukan hanya Garda, tapi seluruh struktur diperkuat. Kami siap menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Ia berharap Panglima Garda mampu merangkul seluruh jajaran dan memperkuat kekompakan.
“Saya mendukung 100 persen selama Panglima Garda siap bertanggung jawab. Ke depan, Garda dan Srikandi bisa bersinergi dalam kegiatan sosial dan pengabdian kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan diterbitkannya SK Panglima Garda DPP Gajah Putih, organisasi menegaskan komitmennya untuk membangun struktur yang kuat, legal, dan sinergis hingga ke daerah, serta berperan aktif dalam mendukung ketertiban organisasi dan kolaborasi dengan pemerintah. (Red)
