Infopolisi.net | Bandung – Mantan Hakim Agung Gazalba Saleh divonis bebas. Gazalba dibebaskan dari seluruh dakwaan mengenai keterlibatan menerima suap dalam mengurus perkara di Mahkamah Agung (MA).   Putusan bebas untuk Gazalba itu dibacakan Ketua PN Bandung Yoserizal.S.H.,M.H yang duduk sebagai ketua majelis hakim. Sidang digelar pukul 13.00 WIB hingga pukul 14.15 WIB.   Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memastikan akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung supaya putusan bebas untuk Gazalba bisa dianulir.   “Kita secepatnya menyatakan langsung kasasi. Nanti pertimbangan-pertimbangan kita untuk menyangkal putusan majelis, kita tuangkan di memori kasasi,” kata JPU KPK Arif Rahman, Selasa (1/8/2023).   Arif meyakini, Gazalba terlibat menerima suap saat mengurus perkara kasasi pidana terhadap Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman. Sebagaimana dalam dakwaannya, aliran dana yang didapat Gazalba yaitu sebesar SGD 20 ribu.   “Kami yakini ada persesuaian-persesuain itu. Baik itu petunjuk, mulai dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa. Kita akan kupas lagi di memori kasasi nanti,” pungkasnya.   Gazalba Saleh telah dituntut 11 tahun penjara di pusaran kasus suap di Mahkamah Agung. Gazalba diyakini terlibat secara bersama-sama untuk memengaruhi putusan kasasi pidana Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman.   Saat itu, Gazalba diyakini melanggar Pasal 12 huruf C jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif pertama.   Gazalba didakwa menerima uang senilai 20 ribu Dollar Singapura (SGD) dari total SGD 110 ribu untuk mengurus kasasi pidana KSP Intidana. Uang haram tersebut untuk mempengaruhi putusan Gazalba supaya Budiman Gandi Suparman dipenjara selama 5 tahun.   Modusnya dilakukan dengan cara uang SGD 110 ribu itu diberikan melalui perantara PNS MA. Mulai dari tangan Nurmanto Akmal, Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza. Sampai akhirnya, Gazalba Saleh kecipratan uang SGD 20 ribu yang diduga KPK untuk mempengaruhi putusan kasasi pidana Ketua Umum KSP Intidana Budiman Gandi Suparman. (E.S)

Infopolisi.net | Bandung – Pengadilan Tinggi Bandung memutus perkara banding yang diajukan Hakim Agung nonaktif Sudrajad Dimyati. Hukuman untuk Sudrajad dikurangi satu tahun dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara.   Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim PT Bandung pada Senin (31/7/2023). Duduk sebagai Ketua Majelis Muzaini Achmad dengan Agus Suwargi dan Lufsiana Abdullah sebagai anggota.   “Mengubah Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg, tanggal 30 Mei 2023, yang dimintakan banding, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (straafmaat), sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:,” demikian bunyi amar putusan tersebut.   “Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sudrajad Dimyati selama 7 Tahun serta pidana denda sebesar Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan,” tulis putusan itu.   Vonis untuk Sudrajad Dimyati ini pun lebih rendah 1 tahun dibanding putusan Pengadilan Tipikor Bandung. Namun, Pengadilan Tinggi Bandung tetap memerintahkan Sudrajad Dimyati ditahan selama menjalani masa hukumannya.   “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan dalam rumah tahanan Negara,” ungkap putusan tersebut.   Pertimbangan Majelis Hakim   Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PT Bandung punya pertimbangan mengenai hukuman untuk Sudrajad Dimyati itu dikurangi satu tahun. Salah satunya tentang kiprah Sudrajad sebagai PN MA hingga bisa diangkat menjadi Hakim Agung MA.   “Menimbang, bahwa terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan ini perlu mempertimbangkan masa pengabdian terdakwa pada Negara di Lembaga Mahkamah Agung RI yang lebih kurang selama 38 tahun lamanya,…,” demikian bunyi amar putusan tersebut sebagaimana dilihat LINews.   “…, kariernya dimulai diangkat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) Hakim, dilanjutnya menduduki jabatan beberapa kali sebagai Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi dan akhirnya menduduki jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI…,” tulis bunyi putusan itu.   Karier Sudrajad Dimyati ini lah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan majelis mengurangi hukuman penjaranya. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim PT Bandung lalu menyebut MA tidak bisa mengabaikan begitu saja masa pengabdian Sudrajad Dimyati tersebut.   “… Negera dalam hal ini Mahkamah Agung RI tidak bisa mengabaikan begitu saja masa pengabdian Terdakwa tersebut yang selama 38 tahun mengabdi melayani masyarakat pencari keadilan semuanya itu dilakukan untuk Negara, kesetiaan pengabdian pada Negara dimana dalam kurun waktu pengabdian tersebut belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana,” bunyi putusan itu.   “… Majelis Hakim Tingkat Banding menyadari bahwa Terdakwa telah yg km melakukan kesalahan, oleh karenanya harus dipidana namun lamanya hukuman yang akan dijatuhkan akan dikurangi dengan mengingat masa pengabdian Terdakwa pada Negara Cq. Lembaga Mahkamah Agung RI.”   Sebagaimana diketahui, Hakim Agung MA nonaktif Sudrajad Dimyati diputus bersalah dalam kasus suap penanganan perkara kasasi pailit KSP Intidana. Sudrajad Dimyati divonis selama 8 tahun kurungan penjara.   Vonis 8 tahun penjara untuk Sudrajad saat itu dibacakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bandung Yoserizal yang bertindak sebagai ketua majelis hakim, Selasa (30/5/2023). Sudrajad mengikuti sidang tersebut secara daring dari Rutan KPK.   “Mengadili, menyatakan terdakwa Sudrajad Dimyati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama,” kata Yoserizal di Pengadilan Tipikor Bandung.   “Menjatuhkan pindakan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 tahun,” ucap Yoserizal menambahkan.   Selain pidana badan, Sudrajad juga didenda Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selam 3 bulan.   “Serta denda sejumlah Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” ucap Yoserizal.   Sudrajad dinyatakan secara sah dan meyakinkan menerima suap SGD 80 ribu untuk mengurus perkara kasasi pailit KSP Intidana. Sudrajad dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf c Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwan pertama alternatif pertama. (E.S)

INFOPOLISI.NET | JAKARTA – Satu unit truk yang membawa kendaraan motor hasil tindak pidana pencurian berhasil digagalkan upaya pengiriman motor curian itu ke wilayah Lampung, pada hari Sabtu (29/07/23) sekitar pukul 02.00 WIB.   Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi mengatakan dari hasil yang diperikas itu Polisi kemudian mengintrogasi sopir dan juga kernet truk yang mengakui bahwa motor tersebut merupakan motor curian.     “Jadi memang hasil pengungkapan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyidik di unit Reskrim Polsek Tambora, bahwa memang kendaraan yang kita amankan ini rencananya akan dibawa ke Lampung.” ucapnya dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (31/07/23).   Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi menambahkan pengungkapan truk tersebut bermula dari polisi yang sedang melakukan penyelidikan sebuah kasus di wilayah Tambora melihat satu unit truk berada di pinggir jalan saat didekati truk langsung tancap gas di jalan Kamal Raya, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Polisi yang mencurigai truk itu kemudian mengikuti hingga mengarah ke dalam tol Tangerang arah Merak. Di sekitar Gerbang Tol Cikupa kemudian truk tersebut diberhentikan.   “Sebelum masuk ke Gerbang Tol Cikupa, penyidik langsung menyergap dan memeriksa kendaraan bermotor tersebut yang awalnya ditutup dengan terpal warna orange, kemudian di atasnya diisi dengan karung karung berisi peralatan rumah tangga, seperti kasur, lemari, kursi. Karena kejelian petugas, tumpukan-tumpukan karung itu dibongkar dan ternyata di bawahnya ada sepeda motor sebanyak 8 unit,” imbuhnya.   Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi melanjutkan truk itu kemudian digiring dan dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan pemeriksaan, yang ternyata nomor-nomor berbagai kendaraan yang berada di motor adalah plat palsu.   “Dilakukan penggeledahan, kemudian meng-crosscheck data yang ada di STNK yang nempel di motor tersebut, kami crosscheck dengan Samsat Polda Metro Jaya, ternyata ada ketidaksesuaian, ketidakcocokan antara baik itu alamat, nomor rangka, nomor mesin dari motor tersebut, sehingga kami pastikan bahwa identitas yang ada di kendaraan di STNK ini adalah tidak sesuai dan dinyatakan palsu.” lanjutnya.   Kombes Pol M Syahduddi menerangkan Selain 18 unit sepeda motor yang disita dari penggagalan pengiriman dan pengembangan kasus pencurian sepeda motor itu, polisi juga menyita 10 STNK palsu.   “1 unit kendaraan truk yang digunakan untuk mengangkut sepeda motor tersebut hasil curian, kemudian STNK asli ada 14 lembar, STNK diduga palsu ada 10 lembar.” terangnya.   Kombes Pol M Syahduddi memaparkan untuk kasus diduga pemalsuan surat kendaraan bermotor berupa STNK, ini berhasil diungkap oleh unit Reskrim Polsek Tambora. Ada kurang lebih 10 STNK diduga palsu.   “Dalam kasus tersebut polisi menangkap 6 orang tersangka yang mempunyai peran-peran berbeda yaitu berinisiall AANY (31), AP (23) pengirim hasil curian sebagai supir dan kernet truk, U (46) sebagai penadah, E (30) dan AM (27) sebagai eksekutor curanmor, dan S (19) yang menjadi pengawas.” paparnya.   Kombes Pol M Syahduddi menjelaskan selain para tersangka yang ditangkap, polisi juga memburu 7 orang lain yang masuk dalam daftar pencarian orang bernama S, T, A, F, yang berperan sebagai penadah di Lampung, P alias J sebagai pembuat STNK Palsu, G dan AT yang berperan sebagai eksekutor.   “Kami masih melakukan pengembangan kasus tersebut untuk mencari tersangka yang berperan untuk memalsukan STNK itu, termasuk mendalami apakah ada oknum yang terlibat.” jelasnya.   Kombes Pol M Syahduddi menegaskan di dalam upaya pengembangan kemarin yang bersangkutan masih berstatus daftar pencarian orang, karena dari yang diinformasikan oleh pelaku yang sudah kita amankan, yang bersangkutan dinyatakan yang membuat STNK diduga palsu tersebut, namun belum berhasil kita amankan,” paparnya.   “Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, tim sedang melakukan pendalaman dan penyelidikan mudah-mudahan dalam waktu dekat yang bersangkutan bisa kita amankan. Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 481 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 363 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana sembilan tahun penjara.” tegasnya.   (Nfn/phay)