INFOPOLISI.NET | JAKARTA PUSAT – Momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap 1 Juni kembali dimaknai sebagai penguat komitmen kebangsaan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum dan penguatan kesadaran konstitusional masyarakat.
Bertepatan dengan semangat tersebut, Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Dirgantara Indonesia (PPKHDI) melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) secara resmi meresmikan sekretariat dan kantor pusat organisasi di kawasan strategis Jakarta Pusat.
Sekretariat DPP PPKHDI beralamat di Lantai Dasar 1 Nomor 3, Cosmo Terrace Thamrin City, Jalan K.H. Mas Mansyur, Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, tepat di samping Bank Jatim Cosmo Terrace Thamrin City.
Peresmian tersebut menjadi simbol dimulainya babak baru pengabdian organisasi dalam memperkuat peran advokat dan konsultan hukum sebagai pilar penting dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan nilai-nilai kebangsaan yang berakar pada Pancasila.
Ketua Umum DPP PPKHDI, Prof. Sabela Gayo, menegaskan bahwa peresmian sekretariat pada momentum Hari Lahir Pancasila bukanlah sebuah kebetulan, melainkan bentuk penghormatan terhadap ideologi bangsa yang menjadi fondasi kehidupan bernegara.
Menurutnya, Pancasila harus terus diaktualisasikan dalam praktik penegakan hukum agar hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pancasila merupakan sumber nilai yang menjadi pedoman dalam setiap langkah pengabdian profesi hukum. Advokat dan konsultan hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah hukum sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah berbagai tantangan zaman,” ujar Prof. Sabela Gayo, Rabu 3 Juni 2026.
Ia menambahkan bahwa keberadaan sekretariat DPP PPKHDI diharapkan menjadi pusat koordinasi, pendidikan, pengembangan kompetensi, serta penguatan integritas para praktisi hukum yang tergabung dalam organisasi.
“Kita ingin membangun organisasi yang tidak hanya besar secara kelembagaan, tetapi juga kuat secara moral, intelektual, dan profesional. Hukum harus menjadi instrumen yang melindungi masyarakat serta menghadirkan kepastian dan keadilan bagi semua,” katanya.
Lebih lanjut, Prof. Sabela Gayo menekankan bahwa Indonesia membutuhkan insan hukum yang tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
“Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, profesi hukum dituntut menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi, memperkuat persatuan nasional, dan memastikan setiap warga negara memperoleh akses terhadap keadilan. Inilah semangat yang ingin kami bangun melalui PPKHDI,” tegasnya.
Peresmian sekretariat tersebut juga menjadi wujud komitmen DPP PPKHDI dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berlandaskan etika, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat.
Organisasi ini bertekad menghadirkan kontribusi nyata melalui edukasi hukum, pendampingan masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia hukum, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan diresmikannya kantor pusat DPP PPKHDI, diharapkan lahir berbagai gagasan dan program strategis yang mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Momentum Hari Lahir Pancasila tahun ini pun menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga oleh tegaknya hukum yang berkeadilan, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Dalam semangat itulah DPP PPKHDI meneguhkan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. (Red)
