INFOPOLISI,NET | JAKARTA – Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Muchendi Mahzareki menemui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Prof. Rachmat Pambudy, di Jakarta, Kamis, (11/12).
Dalam pertemuan itu, Muchendi membawa usulan program pembangunan prioritas agar singkron dengan pemerintah pusat di tahun 2026 mendatang.
Mengawali paparannya Muchendi memastikan dukungan penuh Pemkab OKI terhadap program prioritas Presiden Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), sekolah rakyat, hingga penguatan 326 Kopdes Merah Putih.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa infrastruktur yang belum mantap kerap menghambat pelaksanaan agenda nasional tersebut.
“Wilayah kami terluas di Sumatera, penduduk 800 ribu jiwa, dan ekonomi ditopang pertanian, perkebunan, serta perikanan.
Dengan potensi itu, dukungan pusat sangat menentukan percepatan pembangunan,” kata Muchendi.
Beberapa usulan prioritas yang ia sampaikan antara lain pengembangan kawasan perikanan Pantai Timur melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan listrik, hingga dermaga pengumpan.
Untuk kawasan perkotaan Kayuagung, ia mendorong pembangunan jalan lingkar, pengolahan sampah terpadu, serta jaringan gas perkotaan.
Di sektor pangan, Muchendi mengajukan program listrik masuk sawah, pompanisasi, padi apung, dan pelestarian kerbau rawa Pampangan.
Ia juga menyoroti perlunya pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sungai Baung Air Sugihan, yang didukung keberadaan PT OKI Pulp & Paper Mills.
Usulan berupa pembangunan pasar, pelabuhan sungai, jalan poros, storage air bersih, dan normalisasi kanal.
Pemkab OKI turut mengajukan pengembangan agrowisata Teluk Gelam dan penambahan RSUD Tipe D di Pampangan untuk meningkatkan mendekatkan akses layanan kesehatan kepada masyarakat.
Menteri Rachmat Pambudy merespons positif seluruh usulan tersebut.
Ia menyatakan akan mengoordinasikan dukungan lintas kementerian agar pembangunan OKI dapat masuk dalam penganggaran mulai 2026.
“OKI punya peluang besar untuk maju jika potensinya difokuskan dan disinkronkan dengan program pusat,” ujar Pambudy.
Ia juga menyinggung penurunan transfer ke daerah (TKD), yang menuntut pemerintah daerah lebih agresif meningkatkan PAD dan menggandeng dunia usaha, termasuk lewat skema KPBU.
Menurut Pambudy, dengan potensi besar dan kepemimpinan yang aktif menjemput dukungan pusat, OKI memiliki peluang kuat melakukan lompatan pembangunan.
(Kadim)
