INFOPOLISI,NET | KOTA PALEMBANG – Aktivis Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Ivan, kembali menggemparkan ruang publik dengan kritik pedasnya terhadap rendahnya tingkat kehadiran anggota DPRD Kabupaten PALI dalam rapat paripurna terbaru.
Dari total 30 anggota dewan, hanya 16 orang yang hadir, sehingga rapat nyaris tidak memenuhi syarat kuorum.
“Lucu sekaligus memalukan.
Gedungnya megah, kursinya empuk, tapi semangatnya kempes.
Dari 30 orang wakil rakyat, cuma 16 yang datang. Kalau cuma buat absen aja nggak sanggup, ya sudah, biar saya saja yang jadi anggota DPRD! Minimal saya datang dan kerja sungguh-sungguh untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” sindir Ivan dengan nada sarkas.
Ia menegaskan bahwa ini bukan pertama kalinya anggota DPRD Kabupaten PALI menunjukkan sikap malas-malasan menghadiri rapat paripurna.
Menurutnya, perilaku seperti ini telah menjadi contoh buruk bagi wajah politik lokal dan menandakan bahwa sebagian wakil rakyat sudah kehilangan rasa tanggung jawab terhadap jabatan yang mereka emban.
“Ini bukan pertama kalinya mereka malas hadir. Ini sudah jadi kebiasaan buruk yang seolah dibiarkan.
Bagaimana masyarakat bisa percaya kalau wakilnya sendiri tidak punya disiplin dan etika hadir di forum resmi negara? Ini preseden buruk bagi generasi muda dan citra lembaga DPRD PALI sendiri,” tegasnya.
Ivan menilai absennya hampir setengah anggota dewan merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah rakyat.
Ia menegaskan, kehadiran dalam rapat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari tanggung jawab moral dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kalau rakyat saja bisa datang ke TPS dengan panas-panasan demi memilih, masa wakilnya malah tak sanggup datang ke ruang ber-AC untuk rapat? Jangan sampai rakyat berpikir DPRD itu cuma tempat cari gaji, bukan tempat kerja,” ujarnya dengan nada tajam.
Selain mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten PALI untuk bertindak tegas, Ivan juga menyoroti peran partai politik yang menaungi para anggota dewan tersebut.
Menurutnya, partai politik tidak boleh cuci tangan atas perilaku kadernya di lembaga legislatif.
“Partai juga harus berani bersikap. Kalau kadernya malas hadir dan mencoreng nama baik partai, beri sanksi tegas! Jangan hanya aktif saat masa pemilu, tapi diam ketika wakilnya lalai menjalankan tugas rakyat. Kedisiplinan dan etika publik harus dimulai dari internal partai,” tegas Ivan.
Lebih jauh, Ivan juga menuntut Pimpinan DPRD Kabupaten PALI untuk turut bertanggung jawab dan bersikap tegas terhadap anggotanya yang tidak disiplin.
Menurutnya, seorang pimpinan dewan tidak hanya duduk di kursi pimpinan, tetapi juga wajib menjaga wibawa lembaga yang ia pimpin.
“Kepada Pimpinan DPRD kabupaten Pali jangan pura-pura tidak tahu. Ini tanggung jawab moral dan kelembagaan. Kalau anggotanya malas, berarti ada yang salah dalam kepemimpinan internal. Pimpinan harus tegas menegur dan menindak bawahannya.
Jangan biarkan DPRD kehilangan marwah hanya karena kelalaian sebagian anggotanya,” tegas Ivan dengan nada geram. Menutup pernyataannya, Ivan menyampaikan harapan agar seluruh anggota DPRD PALI beserta pimpinan dan partai yang menaungi mereka benar-benar melakukan introspeksi diri.
“Jangan biarkan gedung paripurna hanya diisi kursi kosong dan janji kosong. Kalau memang tak mampu hadir dan menjalankan tugas, lebih baik mundur saja. Biar rakyat yang serius dan punya nurani menggantikan. Kalau perlu, saya siap!” tutupnya lantang. (Kadim/rills)
