INFOPOLISI,NET | KOTA PALEMBANG – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sekda Sumsel) Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., memimpin rapat penyusunan program kerja Tim Percepatan Pembangunan Flyover pada perlintasan sebidang di wilayah Kabupaten Muara Enim. Rapat berlangsung di Ruang Bina Praja, Jumat (06/03/2026).
Rapat tersebut bertujuan mengoordinasikan percepatan kerja tim yang telah dibentuk, sekaligus menyusun rencana program, skema pendanaan, serta memastikan percepatan teknis pembangunan flyover di sejumlah perlintasan sebidang di Muara Enim.
Dalam arahannya, Edward Candra menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim percepatan guna memastikan seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan flyover dapat berjalan lebih terkoordinasi.
“Untuk percepatan ini telah dibentuk tim. Saya sebagai ketua tim memiliki tugas mengoordinasikan seluruh pihak terkait agar program pembangunan flyover ini dapat berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Edward menjelaskan, koordinasi terkait pembangunan flyover di Kabupaten Muara Enim telah dilakukan beberapa kali bersama berbagai pihak.
Pertemuan tersebut melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan yang turut memfasilitasi pembahasan teknis dan regulasi.
Selain itu, koordinasi juga dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim guna memastikan kesiapan daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.
“Proses koordinasi sudah kita lakukan beberapa kali. Kita sudah bertemu, termasuk dengan BPKP Sumsel untuk memfasilitasi, serta melakukan pertemuan di Muara Enim.
Dalam rapat tersebut ada beberapa penegasan terkait pembangunan flyover, baik mengenai pihak yang membangun maupun perencanaan pembangunannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam kesimpulan rapat terakhir bersama Gubernur Sumsel, terdapat komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang telah disampaikan kepada Menteri Pekerjaan Umum terkait dukungan pengadaan lahan untuk pembangunan flyover tersebut.
Edward menegaskan, agenda rapat kali ini difokuskan pada penyusunan program kerja tim percepatan agar seluruh tahapan pekerjaan dapat berjalan terarah dan tepat waktu.
“Agenda hari ini kita menyusun program kerja tim percepatan, sehingga seluruh proses mulai dari perencanaan, pendanaan hingga teknis pembangunan dapat dipastikan berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” tegasnya.
Sekda juga menjelaskan, dalam rapat sebelumnya bersama Gubernur Sumsel telah disepakati empat rencana pembangunan flyover pada perlintasan sebidang di Kabupaten Muara Enim sebagai upaya mengurai kepadatan lalu lintas sekaligus meningkatkan keselamatan di jalur perlintasan kereta api.
Adapun rencana pembangunan empat flyover tersebut meliputi:
1.Flyover JPL 99 Belimbing dengan nilai pembangunan sekitar Rp197.931.852.210 akan dibangun oleh PT Bukit Asam Tbk, dengan dukungan regulasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
2.Flyover JPL 104 Gunung Megang 1 dengan nilai sekitar Rp128.754.943.743 akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI, sementara pengadaan lahan didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3.Flyover JPL 106 Gunung Megang 2 dengan nilai pembangunan sekitar Rp250.702.564.065 akan dibangun melalui konsorsium PT KAI (Persero) bersama APBS (Asosiasi Pengusaha Batubara Sumatera Selatan).
Dalam skema ini PT KAI memberikan subsidi sebesar Rp75 miliar, sementara APBS juga mendorong adanya penambahan delapan rangkaian kereta api.
4.Flyover JPL 111 Ujan Mas dengan nilai sekitar Rp124.903.211.915 direncanakan dibangun oleh PT KAI (Persero).
Edward berharap melalui rapat penyusunan program kerja ini, percepatan pembangunan empat flyover tersebut dapat segera direalisasikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta guna mendukung kelancaran transportasi serta aktivitas ekonomi di wilayah Muara Enim dan sekitarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, H. Musni Wijaya, S.Sos.,M.Si menambahkan, pada rapat ini ada pembahasan yang lebih detail terkait pembebasan lahan.
“Pada rapat sama iang ini kita bahas per point terkait perjanjian kerjasama (PKS), masih ada beberapa PKS yang perlu disempurnakan jadi ini direncanakan tanggal 10 kita rapat kembali,” katanya.
“Setelah ini ada penandatanganan MOU PKS dan kita rencanakan penandatanganannya tanggal 12.
Setelah itu baru ada beberapa hari ada satu yang sudah siap di jalan Sudirman itu, yang akan kita rencanakan ground breaking-nya.
Kalau saya koordinasi dengan pak Panji di awal April atau setelah lebaran agar tidak terganggu mudik lebaran,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan dari BPKP Sumsel menuturkan, BPKP memfasilitasi supaya para pihak melaksanakan komitmennya.
“Kalau PKS nya sudah ditandatangani mengikat pihak untuk memulai, Kalau sudah ada penandatanganan sudah ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.
Jadi kita mendorong akuntabilitasnya. Sehingga para pihak sudah sepakat nanti BPKP mengawalnya bagaimana para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya di PKS tersebut,” pungkasnya. (Kadim/ril)
