INFOPOLISI.NET | SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar Upacara Peringatan ke-118 Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu (20/5/2026). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Sukabumi, H Asep Japar, sementara komandan upacara adalah IPDA Tri Yuda Rinaldy Ruslan dari Polres Sukabumi, serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Gerindra, Hera Iskandar.
Dalam amanat Menteri Komunikasi dan Digital RI yang dibacakan H Asep Japar, Meutya Viada Hafid menekankan bahwa semangat kebangkitan nasional harus terus hidup dan menyesuaikan tantangan zaman.
Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional yang berakar dari lahirnya Boedi Oetomo pada 1908 menjadi simbol perubahan perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomasi.
“Semangat 1908 adalah tonggak di mana perjuangan bangsa mulai melampaui sekat-sekat kedaerahan demi kedaulatan yang bermartabat,” kata Bupati membacakan sambutan menteri.
Ia menyebut tantangan bangsa kini telah bergeser. Jika dahulu perjuangan berfokus pada merebut kemerdekaan wilayah, maka saat ini Indonesia menghadapi pertarungan baru dalam menjaga kedaulatan informasi dan ruang digital.
Tema Harkitnas tahun ini, “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”, disebut menjadi pengingat pentingnya perlindungan generasi muda di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media digital.
Pemerintah, lanjutnya, telah menjalankan sejumlah program strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia. Mulai dari Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, hingga layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat.
Di bidang ekonomi desa, pemerintah juga mendorong penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat desa. Program itu diharapkan mampu mendekatkan akses masyarakat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, hingga kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Tak hanya itu, isu perlindungan anak di ruang digital turut menjadi sorotan utama. Pemerintah disebut telah memberlakukan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau PP TUNAS.
Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan sejak 28 Maret 2026 adalah penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun ke platform digital berisiko tinggi.
“Kita ingin memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa tumbuh di ruang digital yang sehat, aman, dan sesuai usia perkembangan mereka,” ujarnya.
Melalui momentum Harkitnas, pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda untuk kembali menyalakan semangat persatuan dan gotong royong ala Boedi Oetomo.
Menurutnya, kebangkitan nasional tidak hanya dimaknai sebagai peringatan sejarah, melainkan gerakan kolektif untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat luas. (121ck)
