INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengidentifikasi sejumlah kebutuhan penanganan infrastruktur dan lingkungan di Kelurahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, mulai dari drainase dan penerangan jalan hingga pengelolaan sampah dan sanitasi. Berbagai persoalan tersebut dibahas langsung bersama warga dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-102, Rabu, 14 Oktober 2026.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berdialog dengan perwakilan RW untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi di lapangan sekaligus mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut oleh perangkat daerah terkait.
Dalam dialog tersebut, persoalan drainase menjadi salah satu perhatian warga. Sejumlah perwakilan RW menyampaikan kebutuhan penanganan saluran air yang belum berfungsi optimal, genangan saat hujan, serta perbaikan kirmir di beberapa titik.
Perwakilan RW 1, misalnya, menyampaikan kebutuhan penanganan drainase di Jalan AH Nasution dan perbaikan kirmir di Kali Cipayung. Sementara itu, RW 2 dan RW 3 menyoroti hambatan aliran air di sekitar Jalan AH Nasution dan kawasan bundaran.
Kebutuhan perbaikan saluran air juga disampaikan warga di perbatasan RW 11 dan RW 12, khususnya di sekitar RT 3, RT 4 dan RT 5 hingga kawasan Al-Hidayah.
Masukan tersebut menjadi bahan identifikasi untuk menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut berdasarkan kondisi teknis dan kewenangan perangkat daerah.
Selain drainase, penerangan jalan menjadi persoalan lain yang disampaikan warga. RW 4 melaporkan kerusakan kabel dan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi. RW 6 mengusulkan perbaikan penerangan sekaligus mekanisme pemeliharaan yang lebih mudah diakses masyarakat.
Adapun di RW 10, warga menyampaikan bahwa hampir 80 persen dari 46 tiang penerangan jalan di wilayahnya mengalami lampu mati. Kondisi tersebut menjadi salah satu masukan yang perlu diverifikasi untuk menentukan kebutuhan perbaikan.
Pemkot Bandung akan mengoordinasikan berbagai masukan tersebut dengan perangkat daerah terkait sesuai kondisi di lapangan dan kewenangan masing-masing.
Pengolahan Sampah dari Sumber Diperkuat
Dalam dialog bersama warga, pengelolaan sampah juga menjadi salah satu pembahasan utama. Kelurahan Pasir Biru menghasilkan sekitar 6,7 ton sampah per hari, sementara pengolahan sampah melalui program Gaslah di wilayah tersebut tercatat sekitar 500–600 kilogram per hari.
Data tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya agar tidak seluruh sampah harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
Farhan mengingatkan bahwa pemilahan sampah perlu menjadi kebiasaan di tingkat rumah tangga. Konsistensi pemilahan akan membantu memisahkan sampah organik yang dapat diolah dari jenis sampah lain yang membutuhkan penanganan berbeda.
“Edukasi dan keterlibatan pengurus wilayah penting agar kebiasaan memilah sampah dapat berjalan secara konsisten,” ujar Farhan.
Salah satu upaya yang didorong adalah pengolahan sampah organik melalui kompos pit di lingkungan permukiman. Rencana awalnya, setiap RW menyiapkan titik percontohan yang dapat dikembangkan secara bertahap sesuai kondisi dan kesiapan lingkungan.
Melalui metode tersebut, sampah organik rumah tangga diharapkan dapat diolah menjadi kompos sehingga mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke tempat pemrosesan akhir.
Selain pengolahan organik, warga menyampaikan kebutuhan sarana pendukung pengelolaan sampah, termasuk perbaikan atau penggantian kendaraan operasional di sejumlah RW.
Usulan lain mencakup dukungan sarana pengolahan maggot, pengembangan kegiatan produktif, serta pelatihan keterampilan bagi masyarakat. Berbagai kebutuhan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait untuk melihat kesesuaian program dan kebutuhan di lapangan.
Kebutuhan Sanitasi dan Layanan Dasar Turut Diidentifikasi
Dialog bersama warga juga mencakup kebutuhan pengembangan masyarakat dan peningkatan layanan dasar.
Di RW 5, misalnya, warga mengusulkan pengembangan peternakan ayam petelur yang diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak yang mengalami stunting. Usulan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan perangkat daerah terkait untuk menilai bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Terkait layanan air bersih, Farhan meminta agar koordinasi dengan pihak penyedia layanan dilakukan melalui kelurahan. Langkah ini juga mencakup penyiapan distribusi air menggunakan tangki apabila terjadi kondisi darurat.
Sementara itu, persoalan sanitasi akan ditindaklanjuti melalui pendataan rumah yang belum memiliki septic tank atau sistem pengolahan air limbah domestik yang memadai.
Pendataan diperlukan untuk memperoleh gambaran kondisi sanitasi di setiap RW dan menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan lebih lanjut.
Melalui kegiatan Siskamling Siaga Bencana, Pemkot Bandung menghimpun masukan warga sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di tingkat kewilayahan. Setiap persoalan akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait berdasarkan jenis masalah, kewenangan, kondisi teknis dan kesiapan tindak lanjutnya.
Dengan demikian, kebutuhan warga dapat ditangani melalui mekanisme yang sesuai, dengan tetap mempertimbangkan prioritas pelayanan dan kondisi di lapangan.
(Suhardi Sinaga).
