INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Penanganan kasus perusakan Kebun Teh Malabar di Pangalengan kembali menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Krisis Ekologi di Jawa Barat, Siapa Bertanggung Jawab?” yang digelar Masyarakat Hijau Jawa Barat (MAJU JABAR), Rabu (11/12). Dalam forum tersebut, pegiat lingkungan Juson Simbolon menilai proses hukum atas kasus itu masih memerlukan pendalaman.
Juson menegaskan bahwa skala kerusakan dan pola perusakan menunjukkan adanya tindakan terorganisasi, sehingga diperlukan pengusutan menyeluruh terhadap semua pihak yang berpotensi terlibat.
“Kasus Malabar ini bukan perkara kecil. Kepolisian perlu memastikan penyelidikan berjalan tuntas dan menemukan para penanggung jawab utamanya,” ujarnya.
Diketahui sebelumnya kepolisian sebelumnya telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus tersebut. Mereka disebut terlibat langsung dalam aksi perusakan, namun aparat belum menyampaikan secara terbuka apakah penyidikan akan diperluas kepada pihak lain. Polisi memastikan proses hukum masih berlangsung.
Menurut Juson, penegakan hukum yang tegas terhadap perusakan aset negara penting untuk mencegah kejadian serupa. Ia mengingatkan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus menjadikan kasus Malabar sebagai peringatan bahwa praktik alih fungsi lahan tidak boleh dibiarkan.
“Penindakan yang konsisten akan memberi sinyal kuat bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa ditoleransi,” katanya.
Dalam diskusi itu, Aliansi MAJU JABAR juga membahas berbagai persoalan ekologis yang kini dihadapi Jawa Barat, mulai dari penyusutan tutupan hutan, pencemaran sungai hingga meningkatnya risiko bencana akibat perubahan tata guna lahan.
Koalisi tersebut berkomitmen menyusun rekomendasi kebijakan terkait pemulihan dan perlindungan lingkungan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah serta aparat penegak hukum.
Murfito Adi, Ketua Umum Badega Garuda Sakti, menegaskan bahwa kasus perusakan Kebun Teh Malabar harus dilihat sebagai persoalan serius yang menyangkut perlindungan aset negara dan keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat.
Menurutnya, penetapan enam tersangka tidak boleh menjadi akhir dari proses hukum apabila masih terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, termasuk aktor yang diduga berada di balik layar perusakan tersebut.
Ia juga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak transparan dan profesional dalam mengusut kasus ini hingga tuntas. (Red)
