INFOPOLISI.NET | NTB – Ratusan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa di sekitar Bandara Bandara Sultan Muhammad Salahuddin, Bima, NTB,
Bima – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus yakni HMI, IMM, PMII, KAMMI, dan GMNI menggelar aksi demonstrasi di depan Bandara Sultan Muhammad Salahuddin (SMS) Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Massa aksi mendesak pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
Pantauan info polisi net NTB, demonstrasi sempat diwarnai ketegangan antara massa aksi dengan aparat kepolisian. Musababnya, para mahasiswa hendak memblokir Bandara Bima.
Kapolres Bima, AKBP Eko Sutomo, yang berada di lokasi meminta massa aksi agar tidak berunjuk rasa di depan bandara. Ia juga meminta para mahasiswa untuk tidak merusak fasilitas publik maupun mengganggu aktivitas warga yang menggunakan jalan umum.
Warga Blokade Jalan Pelabuhan, Desak Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa
“Silakan menyampaikan pendapat, tapi jangan di bandara karena ini objek vital publik,” ujar Eko di hadapan para pendemo,
Massa aksi akhirnya mundur ke arah selatan Bandara Bima. Meski begitu, arus lalu lintas di ruas jalan tersebut tersendat sehingga terpaksa dialihkan ke jalur alternatif.
Tak hanya itu, ketegangan kembali muncul saat para mahasiswa dan aparat kepolisian saling dorong. Namun demikian, kericuhan itu mampu dikendalikan.
Ketua Umum HMI Cabang Bima, Irwan, mengakui massa aksi telah merencanakan agar demonstrasi bisa dilakukan di Bandara Bima dan Perempatan Cabang Talabiu, Kecamatan Woha. Ia mendesak Sumbawa menjadi provinsi tersendiri dan berpisah dengan NTB.
“Memang aksi yang kami gelar hari ini rencananya di dua titik ini. Tapi gagal karena kendala teknis di lapangan,” kata Irwan saat ditemui di lokasi unjuk rasa.
Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa, Wagub NTB: Kami Hormati
Irwan menjelaskan demonstrasi hari ini bertujuan untuk menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, mendesak pemerintah pusat agar mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru (DOB) PPS.
Kedua, mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan PPS. “Ketiga, mendesak DPRD dan pemerintah daerah se-Pulau Sumbawa serta Pemprov NTB untuk menetapkan anggaran percepatan pembangunan DOB PPS,” ujar Irwan.
Hingga berita ini diterbitkan, massa aksi masih bertahan di sekitar area Bandara Bima. Namun, sebagian sudah membubarkan diri seusai aksi di Bandara Bima dilarang polisi.(EH)
