Dinamika Energi Global hingga Wacana Pajak Impor, Kadin Soroti Arah Kebijakan Ekonomi Nasional
INFOPOLISI.NET | JAKARTA – — Dinamika ekonomi global dan domestik kian menunjukkan kompleksitas, mulai dari kebijakan energi negara-negara ASEAN, peningkatan permintaan batubara, hingga wacana pajak tambahan produk impor di platform e-commerce. Kondisi ini mendorong Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memberikan sejumlah catatan strategis kepada pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.
*RINGKASAN BERITA UTAMA*
Kantor Staf Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia (26 Maret 2026)
1. *Kebijakan Negara Tetangga Pangkas Konsumsi BBM*
2. *Demand Batubara Meningkat, Ada Opsi Relaksasi Kuota*
3. *Wacana Pajak Tambahan untuk Produk eCommerce asal China*
4. *Geliat Ekonomi Lebaran, Uang Beredar Capai Rp1.370 T*
5. *Tanggapan Kadin atas Wacana WFH 1 Hari per Pekan*
6. *Indikator Market*
1. Kebijakan Negara Tetangga Pangkas Konsumsi BBM
Disrupsi yang berawal dari sektor energi tidak hanya memukul sektor-sektor tertentu, tetapi juga perekonomian negara. Negara-negara tetangga Indonesia di kawasan ASEAN sudah mulai mengambil berbagai kebijakan demi mengantisipasi pukulan yang lebih dalam terhadap perekonomian masing-masing.
Sebagaimana Indonesia, negara-negara tetangga pun menghadapi tantangan serupa, yaitu menjaga keseimbangan fiskal sekaligus menjamin ketersediaan bahan bakar dengan harga terjangkau bagi masyarakat/konsumen. Mengingat multiplier effect dari lonjakan harga BBM, terutama sebagai pemicu inflasi.
*Malaysia: Turunkan Kuota Bulanan BBM Subsidi*
Akibat harga minyak dunia yang melonjak sebagai dampak konflik, subsidi BBM yang dikucurkan Pemerintah Malaysia pun membengkak. Subsidi bulanan nasional untuk BBM jenis RON 95 dan solar awalnya mencapai 700 juta ringgit kemudian menjadi 3,2 miliar ringgit.
PM Anwar Ibrahim menjelaskan kini beban subsidi BBM jenis RON 95 dan solar secara bulanan di Malaysia menjadi 4 miliar ringgit. Untuk itu, Anwar mengumumkan beberapa langkah penting.
Harga RON95 tetap 1,99 ringgit per liter, namun dengan penyesuaian kuota BBM menjadi 200 liter per bulan. Awalnya, kuota BBM sebesar 300 liter per bulan. Kebijakan penyesuaian itu efektif 1 April 2025. Anwar menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian kuota BBM bersifat sementara.
*https://ekonomi.bisnis.com/read/20260326/620/1962459/pm-malaysia-pangkas-kuota-bbm-subsidi-warga-dijatah-200-liter-per-bulan-mulai-1-april#goog_rewarded*
*Thailand : Pangkas Subsidi BBM*
Per Rabu (25/3), pemerintah Thailand mengumumkan kenaikan harga BBM. Untuk mengantisipasi efek negatifnya, langkah lanjutan diambil, seperti, penyaluran subsidi kepada kelompok masyarakat terdampak dan stimulus kepada sektor terdampak.
Kemudian, subsidi BBM dipangkas. Subsidi telah dikurangi dari 26,99 baht menjadi 19,12 baht per liter untuk solar berkecepatan tinggi dan solar B20, dari 12,85 baht menjadi 5,94 baht untuk gasohol E20, dan dari 9,73 baht menjadi 3,26 baht untuk gasohol 95 dan gasohol 91. Subsidi sebesar 4,28 baht untuk gasohol E85 telah dihapus sepenuhnya.
*https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3224535/thai-fuel-prices-soar-by-six-baht-a-litre*
*Filipina: Potong Pajak BBM*
Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos pada hari Rabu (25/3) menandatangani undang-undang yang mengizinkan pemerintah untuk sementara menangguhkan atau mengurangi pajak cukai BBM ketika harga minyak global mencapai ambang batas tertentu.
UU Republik No. 12316 memberi wewenang kepada presiden, atas rekomendasi Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan dan berkoordinasi dengan Menteri Energi, untuk bertindak ketika harga rata-rata minyak mentah Dubai mencapai atau melebihi 80 dolar AS per barel selama satu bulan.
Langkah ini dirancang agar pemerintah memiliki fleksibilitas anggaran untuk mengurangi dampak kenaikan biaya BBM terhadap konsumen dan perekonomian secara luas.
*https://english.news.cn/20260326/3acbee58019649b4a3f0eea600eefcb9/c.html*
*Vietnam: Pangkas Pajak BBM*
Kementerian Keuangan Vietnam meminta masukan publik mengenai rancangan resolusi untuk menyesuaikan tarif pajak perlindungan lingkungan untuk produk BBM guna mengatasi volatilitas pasar energi dan membantu menekan inflasi.
Berdasarkan proposal tersebut, selama masa berlaku resolusi, pajak perlindungan lingkungan pada bensin (tidak termasuk etanol) dan bahan bakar penerbangan akan dikurangi secara sementara dari VND2.000 (7,6 sen AS) per liter menjadi VND1.000 per liter.
Pajak pada solar juga akan dikurangi setengahnya dari VND1.000 menjadi VND500 per liter. Tarif ini akan berlaku selama masa implementasi, termasuk perpanjangan jika dianggap perlu.
https://e.vnexpress.net/news/business/economy/vietnam-mulls-halving-environmental-tax-on-fuel-5054942.html
*Singapura*
Kondisi berbeda terjadi di Singapura. Meskipun stok BBM aman dan belum terdampak perang di Timteng, kebijakan harga mengikuti volatilitas harga pasar. Massifnya pemanfaatan transportasi public di Singapura menyebabkan kenaikan harga BBM tidak berdampak siginifikan pada konsumen.
Meski demikian, Pelaksana Tugas Menteri Transportasi Jeffrey Siow (26/3) mengatakan, Pemerintah terus memantau situasi untuk menilai apakah perlu dilakukan intervensi pada titik tertentu di kemudian hari.
*https://www.straitstimes.com/singapore/transport/fuel-supply-stable-but-govt-keeping-watch-on-need-to-intervene-amid-price-hikes-jeffrey-siow*
*RI: Arahan Presiden ke Menteri ESDM dan Menkeu*
Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk merumuskan skema terbaik agar harga energi tidak membebani daya beli masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini berupaya menahan dampak krisis energi global agar tidak langsung dirasakan oleh rakyat. Perhitungan yang dilakukan terkait bantalan subsidi tengah dibahas secara intensif antarkementerian.
*https://www.cnbcindonesia.com/news/20260326200959-4-721733/prabowo-minta-bahlil-purbaya-cari-cara-harga-bbm-tidak-bebankan-rakyat*
2. *Demand Batubara Meningakat, Ada Opsi Relaksasi Kuota*
Volatilitas harga migas dunia berdampak positif pada peningkatan harga dan demand batubara. Menteri Energi Filipina pada Rabu (25/3) bahkan secara terbuka menyampaikan keputusan pengajuan impor batubara dari Indonesia. Namun, potensi profit bagi perusahaan maupun negara itu masih terkendala kuota produksi dalam RKAB 2026.
*Harapan APBI*
Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) telah melihat sinyal peningkatan permintaan batu bara dari pasar global, salah satunya dari Filipina. Hal ini menjadi perkembangan yang disambut positif oleh pelaku usaha. APBI pun berharap pemerintah segera memberikan kepastian penyesuaian RKAB agar pelaku usaha dapat menyesuaikan rencana produksinya.
Namun, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani tak memungkiri bahwa kebijakan RKAB bukan satu-satunya tantangan dalam menggenjot produksi. Para penambang juga tengah dihadapkan pada tekanan kenaikan biaya produksi, terutama dari sisi bahan bakar yang merupakan salah satu komponen biaya terbesar dalam operasi tambang.
*https://ekonomi.bisnis.com/read/20260326/44/1962314/permintaan-batu-bara-menguat-pengusaha-menanti-kepastian-kebijakan-rkab#goog_rewarded*
*Tanggapan Pemerintah: Kemungkinan Relaksasi*
*Kemenko Perekonomian*
Pemerintah berencana meningkatkan kuota produksi batu bara dan melakukan revisi rencana kerja dan anggaran belanja 2026. Keputusan itu segera dikeluarkan setelah libur Lebaran.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan wacana tersebut bertujuan untuk menambal defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
*https://harian.disway.id/read/937060/kuota-produksi-batu-bara-segera-ditambah-pemerintah-bahas-revisi-rkab-setelah-lebaran*
*Menteri ESDM*
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, saat ini target produksi yang ditetapkan belum direvisi. Namun dia tidak menutup kemungkinan dilakukannya relaksasi terukur atas kuota produksi dua komoditas tambang, yaitu batubara dan nikel.
*https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/103993/bahlil-mau-relaksasi-terukur-rkab-batu-bara-nikel-ada-syaratnya/2*
*Ekonom: Potensi Penerimaan Negara*
Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menilai potensi penerimaan tidak hanya bergantung pada kenaikan kuota produksi, tetapi juga dipengaruhi harga jual, volume produksi aktual, kualitas batubara, serta porsi pasar domestik dan ekspor.
Ia memperkirakan, tambahan produksi 30 juta hingga 40 juta ton dengan asumsi harga US$ 107,5 per ton dapat menghasilkan nilai penjualan Rp 55 triliun hingga Rp 73 triliun.
Dari angka tersebut, tambahan PNBP realistis diperkirakan berkisar Rp 4,5 triliun hingga Rp 8,5 triliun, dengan asumsi tarif royalti dan pungutan lainnya di kisaran 8%–12%. Namun, sebagian potensi itu sudah masuk dalam baseline APBN 2026.
Sementara itu, peluang tambahan penerimaan juga datang dari rencana penerapan bea keluar batubara, meski hingga kini aturannya masih dalam tahap finalisasi.
*https://nasional.kontan.co.id/news/harga-batubara-naik-pemerintah-optimistis-jadi-tambahan-penerimaan-negara*
3. Wacana Pajak Tambahan untuk Produk e-Commerce asal China*
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuka opsi kebijakan baru berupa pajak tambahan untuk produk-produk impor yang diperdagangkan secara daring (online) asal China. Langkah ini dipertimbangkan seiring derasnya arus barang impor melalui platform e-commerce yang dinilai semakin menekan pelaku usaha domestik.
* Alasan Menkeu*
Menurut Menkeu Purbaya, kondisi di lapangan menunjukkan perdagangan online yang masif telah memukul sektor usaha offline. Lebih jauh, ia mengaku terkejut mengetahui bahwa ekosistem perdagangan digital di dalam negeri tidak sepenuhnya dikuasai pelaku lokal.
Dia juga menyoroti persoalan struktural yang membuat produk lokal kalah bersaing dari sisi harga. Ia mengungkapkan adanya laporan bahwa eksportir asal China mendapatkan subsidi ekspor hingga 15% dari pemerintahnya.
Kementerian Keuangan kini tengah melakukan verifikasi terhadap informasi tersebut. Jika terbukti, pemerintah membuka peluang merancang kebijakan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar domestik.
*https://money.kompas.com/read/2026/03/26/085217126/menkeu-kaji-pajak-tambahan-untuk-produk-china-di-e-commerce?page=all*
*Dampak bagi Ekosistem Digital*
Kemenkeu saat ini sedang menghitung ulang kalkulasi dampak dari pengenaan pajak tambahan tersebut bagi ekosistem digital. Upaya ini dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan tetap tepat sasaran tanpa mematikan pertumbuhan ekonomi kreatif di tanah air.
Purbaya menekankan pentingnya meninjau ulang strategi perdagangan digital agar tidak menyerahkan pasar domestik sepenuhnya kepada asing. Dengan demikian, kedaulatan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah pesatnya transformasi teknologi informasi global.
*https://wartaekonomi.co.id/read605568/purbaya-kaji-pajak-tambahan-untuk-produk-impor-china-di-platform-e-commerce*
*Saran Asosiasi*
Ketua Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) Sonny Harsono berpendapat memblokade penjualan barang impor murah di platform e-commerce justru akan menjadi bumerang bagi UMKM lokal. Apalagi, jika barang tersebut tidak diproduksi di dalam negeri. Dia mengusulkan empat solusi kebijakan:
Pertama, pemerintah dapat mewajibkan platform marketplace pelaku transaksi impor untuk juga memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan catatan volume transaksi ekspornya harus lebih tinggi dari impor.
Kedua, bea masuk (BM) untuk transaksi impor di platform e-commerce dinaikkan dari 7,5% menjadi 10%, ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dan pajak penghasilan (PPh).
Ketiga, pemerintah sebaiknya melakukan penyaringan (screening) terhadap platform e-commerce lokal yang tidak memfasilitasi transaksi lintas batas. Tujuannya agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi dengan bukti importasi.
Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke “kampus-kampus” UMKM yang diprakarsai oleh platform e-commerce, guna menjelaskan secara mendalam manfaat dari transaksi ekspor lintas batas bagi pelaku UMKM di Tanah Air.
*https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/11592/bukan-dilarang-pengusaha-usul-4-cara-bendung-impor-di-e-commerce/2*
4.*Geliat Ekonomi Lebaran: Uang Beredar Rp1.370 T*
Perputaran uang selama periode Lebaran seringkali dipandang sebagai indikator kondisi riil perekonomian masyarakat. Pengaruhnya akan terlihat pada pertumbuhan ekonomi kuartal.
NEXT Indonesia dalam risetnya menyebut uang kartal/tunai yang beredar di masyarakat selama periode libur Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun.
*Kajian Next Indonesia Center*
Data dari Bank Indonesia yang diolah NEXT Indonesia Center menunjukkan peningkatan signifikan jumlah uang Kartal yang berputar selama periode Lebaran 2026 mencapai Rp1.370 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 10,4 persen atau naik Rp130 triliun dibandingkan menjelang Lebaran 2025 yang hanya Rp1.240 triliun.
Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai peningkatan perputaran uang Kartal tersebut mencerminkan kuatnya daya beli, meningkatnya konsumsi, serta kuatnya resiliensi ekonomi domestik.
*https://www.antaranews.com/berita/5494786/next-indonesia-uang-beredar-di-lebaran-rp1370-t-bukt* i-ekonomi-kuat
*Dana Kas Menjelang Mudik*
Next Indonesia juga menerangkan, menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja di luar kas perbankan tercatat mencapai Rp1.241 triliun. Angka ini meningkat Rp104 triliun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.137 triliun.
Hal ini dinilai menjadi modalitas ekonomi daerah yang sangat kuat. Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik.
*https://mediaindonesia.com/ekonomi/873743/peredaran-uang-lebaran-2026-tembus-rp1370-triliun-tertinggi-dalam-6-tahun-terakhir*
*Pandangan INDEF*
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman memperkirakan momen Ramadan dan Idul Fitri tahun ini, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 5,1–5,2 persen (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026. Secara agregat, momentum Lebaran diperkirakan menambah sekitar 0,2-0,5 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal I tahun 2026.
Tetapi, penting dicatat, karakter dorongan pertumbuhan pada kuartal I relatif bersifat jangka pendek. Pasalnya, dorongan tersebut tidak diiringi peningkatan kapasitas produksi, sehingga lebih mencerminkan peningkatan utilisasi ekonomi dibandingkan perbaikan fundamental.
*https://www.emitennews.com/news/momen-ramadan-dorong-ekonomi-tumbuh-dalam-catatan-indef-celios*
*Pandangan Ekonom Paramadina*
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai, konsumsi masyarakat selama momentum lebaran 2026 cenderung tertahan, yang mencerminkan sikap kehati-hatian masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.
Indikasi itu, menurut Wijayanto, terlihat dari penurunan jumlah pemudik serta tingkat okupansi hotel di sejumlah daerah tujuan wisata dibandingkan periode Lebaran sebelumnya.
Meski demikian, Wijayanto memandang momentum Lebaran tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama pada kuartal I 2026. Sementara, efek untuk Kuartal II relatif terbatas.
*https://www.antaranews.com/berita/5494422/ekonom-nilai-konsumsi-lebaran-2026-cenderung-tertahan*
*Pandangan Celios*
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menerangkan, pada dasarnya pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama 2026 mampu melampaui angka proyeksinya di 5,05%. Namun, ia melihat terdapat beberapa tantangan yang membuat konsumsi rumah tangga relatif lebih terbatas.
Pemicu pertama yaitu keputusan masyarakat yang cenderung menahan uang tunjangan hari raya (THR) untuk dibelanjakan dan memilih mengalokasikannya sebagai tabungan. Kecenderungan itu kemungkinan besar dipengaruhi oleh kekhawatiran lonjakan harga energi dan pangan usai Lebaran.
*https://validnews.id/ekonomi/celios-prediksi-ekonomi-tumbuh-di-bawah-target-pemer* intah
5.*Tanggapan Kadin atas Wacana WFH 1 Hari per Pekan*
Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan untuk menerapkan WFH 1 hari dalam sepekan untuk ASN dan swasta. Kadin Indonesia memberikan pandangan dan masukan terkait wacana tersebut.
*Ketum Kadin*
Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, menyatakan kebijakan WFH tidak bisa diterapkan untuk semua sector, terutama untuk industri manufaktur. Bagi industri manufaktur, kehadiran pekerja bukan sekadar pilihan, melainkan napas dari lini produksi. Proses yang saling terhubung membuat absennya satu tim kerja bisa merusak keseluruhan rantai pasok.
Karena itu, Kadin berharap agar kebijakan ini tidak dibuat seragam. Tanpa pendekatan sektoral yang hati-hati, risiko gangguan terhadap industri justru bisa lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.
*https://www.suara.com/news/2026/03/26/102500/wacana-wfh-sehari-untuk-asn-pedang-bermata-dua-bagi-ekonomi-dan-energi*
*Waketum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi & Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia*
Waketum Kadin Erwin Aksa mengatakan kebijakan WFH terbukti berdampak dalam menekan konsumsi BBM, terutama saat mobilitas dibatasi pada masa pandemi Covid-19.
Meski demikian, dia menilai WFH bukan solusi jangka panjang, melainkan langkah sementara yang efektif untuk sektor tertentu seperti jasa dan perkantoran di kota besar.
Kadin mendukung penerapannya secara selektif dan fleksibel, terutama di kota-kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Jakarta, sembari tetap menjaga produktivitas dan iklim usaha.
*Masukan*
Kadin mendorong sejumlah kebijakan prioritas untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mulai dari penguatan cadangan minyak strategis, percepatan konversi BBM ke BBG untuk kendaraan operasional, khususnya armada logistik dan transportasi umum. Selain itu, Kadin menilai perlu adanya efisiensi energi di sektor industri, termasuk insentif bagi perusahaan yang menerapkan audit dan manajemen energi. Serta, penguatan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor.
*https://ekonomi.bisnis.com/read/20260326/44/1962369/kadin-sebut-wfh-bisa-efektif-hemat-bbm-saat-krisis-energi-asalkan*
*Waketum Bidang Otonomi Daerah*
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Otonomi Daerah Sarman Simanjorang menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan konsumsi rumah tangga. Ada sektor usaha yang akan terdampak, seperti sektor transportasi dan UMKM sektor makanan atau minuman yang biasa menjual kudapan di kantin perkantoran.
Tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga ini dikhawatirkan Sarman dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2026.
*https://www.tempo.co/ekonomi/siapa-yang-bakal-terdampak-aturan-wfh-asn-dan-swasta-2124050*
*6. Indikator Market*
*Harga Minyak Dunia*
Harga minyak dunia per barel hari ini, Kamis (26/3) menunjukkan pergerakan yang volatil, dengan Brent Crude tercatat pada $103.78 dan WTI di $91.8. Keduanya mengalami fluktuasi signifikan setelah lonjakan tajam pada beberapa hari sebelumnya, mencerminkan reaksi pasar terhadap ketegangan geopolitik dan faktor ekonomi yang mempengaruhi pasokan dan permintaan energi global.
*https://pintu.co.id/news/267823-harga-minyak-dunia-per-barel-hari-ini-26maret26*
*Nilai Tukar Rupiah*
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup menguat tipis ke level Rp16.904 per dolar AS pada perdagangan Kamis, 26 Maret 2026, naik 7 basis poin (0,04%) dari penutupan sebelumnya. Rupiah dibuka di posisi Rp16.890 dan sempat berfluktuasi di tengah tren pelemahan mayoritas mata uang Asia akibat tekanan global.
*https://www.cnbcindonesia.com/market/20260326145824-17-721621/rupiah-menguat-tipis-nilai-tukar-dolar-as-turun-ke-rp16895*
*IHSG*
Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tertekan pada perdagangan saham Kamis (26/3). Analis menilai, koreksi IHSG hari ini didorong sentimen global seiring Iran menolak gencatan senjata yang ditawarkan Amerika Serikat (AS).
Mengutip data RTI, IHSG hari ini ditutup tergelincir 1,89% ke posisi 7.164,09. Indeks saham LQ45 turun 1,97% ke posisi 731,72. Seluruh indeks saham acuan melemah.
Pada perdagangan saham Kamis pekan ini, IHSG berada di level tertinggi 7.323,70 dan level terendah 7.162,59. Sebanyak 380 saham memerah sehingga menekan IHSG. 292 saham menguat dan 148 saham diam di tempat.
*https://www.liputan6.com/saham/read/6304444/ihsg-hari-ini-26-maret-2026-anjlok-18-sektor-saham-energi-pimpin-koreksi*
(Redaksi)
