INFOPOLISI.NET | SUKABUMI
Bapa Aing! Sejumlah wartawan mengalami pelarangan peliputan oleh petugas sekuriti saat hendak meliput aksi unjuk rasa yang digelar oleh GSBI di depan PT Yongstar Kabupaten Sukabumi Mubarakah Jabar Istimewa, Senin (2/2/2026).
Aksi demonstrasi pekerja buruh tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak menjelang bulan Ramadan.
Ketika aksi unjuk rasa digelar, sejumlah jurnalis hendak melakukan peliputan di sekitar lokasi aksi demonstrasi di PT Yongstar Kabupaten Sukabumi, mereka dihadang dan tidak diperkenankan masuk oleh pihak sekuriti perusahaan tidak ada ijin. Sedangkan yang perlu digaris bawahi, ijin mereka berdasarkan Undang Undang.
Salah seorang jurnalis, Isep Panji, wartawan tatarmedia id menuturkan bahwa sejumlah wartawan mengecam keras pelarangan liputan aksi demonstrasi, walau telah menunjukkan identitas resmi pers. Namun, faktanya yang terjadi dilapangan wartawan tetap dilarang meliput, meskipun aktivitas jurnalistik dilakukan di ruang publik dan tidak memasuki area produksi pabrik.
“Kami hanya melakukan tugas jurnalistik di ruang publik, namun tetap dilarang meliput oleh sekuriti,” ujar Isep Panji.
Menanggapi hal tersebut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, setiap wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) yang menegaskan bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Namun demikian, pelaksanaan tugas jurnalistik tetap harus mengacu pada koridor hukum, etika, serta aturan keamanan perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan kawasan terbatas, objek vital, dan area produksi.
Pengamat hukum pers menegaskan bahwa pelarangan peliputan tidak boleh dilakukan secara sepihak, terutama bila kegiatan jurnalistik berlangsung di ruang publik dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban umum.
“Jika wartawan meliput di ruang publik dan menjalankan tugas jurnalistik secara profesional, maka pelarangan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja pers sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers,” ujarnya.
Selain itu, atas terjadinya aksi demonstrasi yang digelar oleh GSBI Kabupaten Sukabumi di depan PT Yongstar, kini para awak media Tim Liputan Sukabumi (TLS) pertanyakan peran kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi Mubarakah, ada apa dengan unjuk rasa buruh?
Sementara itu, pihak perusahaan melalui petugas sekuriti menyampaikan bahwa pembatasan dilakukan semata-mata demi menjaga keamanan internal, keselamatan karyawan, serta kelancaran operasional perusahaan selama berlangsungnya aksi unjuk rasa.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen PT Yongstar belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pelarangan peliputan tersebut.
Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya sinergi antara perusahaan, aparat keamanan, dan insan pers, agar kebebasan pers tetap terjamin tanpa mengabaikan aspek keamanan dan ketertiban.
(Red/Rik)
