INFOPOLISI.NET | SUKABUMI – Bupati Sukabumi H Asep Japar bersama Wakil Bupati H Andreas mendampingi kunjungan kerja Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. H. Dudung Abdurachman dalam peresmian hunian tetap (huntap) adaptif bencana di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/4/2026).
Peresmian tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Cisolok, serta sejumlah pihak terkait lainnya.
H Dudung Abdurachman menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah Cisolok meski tidak menimbulkan korban jiwa.
“Sekitar 10 rumah warga hanyut akibat banjir dan longsor. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ujarnya.
Lebih lanjut H Dudung menyatakan bahwa dirinya turut memberikan bantuan untuk pembangunan sejumlah rumah di lokasi hunian baru, serta berkomitmen menambah 10 unit rumah lagi di Kampung Mubarakah, yang berlokasi di Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu.
Beliau juga memberikan motivasi kepada warga agar tetap bangkit pascabencana.
“Saya berharap hunian tetap yang dibangun dapat memberikan rasa aman dan menjadi awal pemulihan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi H Asep Japar mengimbau warga agar menjaga dan merawat hunian yang telah dibangun.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di kawasan lereng.
Bupati optimis akan segera menindaklanjuti pembangunan infrastruktur pendukung, seperti perbaikan akses jalan dan sistem pipanisasi air bersih guna menunjang kenyamanan warga di lokasi relokasi.
Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukabumi, KH. Encep Hadiana, mengapresiasi bantuan dari berbagai pihak dalam pembangunan hunian tersebut. Menurutnya, pembangunan 10 unit rumah merupakan hasil kolaborasi lintas sektor.
“Bantuan ini berasal dari berbagai pihak, mulai dari Pak Dudung, Menteri Muhaimin, KSAD Jenderal Maruli, anggota DPR RI, hingga pemerintah daerah dan Forkopimda,” pungkasnya.(121ck)
