INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Aktivitas salah satu usaha kebugaran (fitness) di kawasan Jalan Terusan Pasirkoja, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, menuai sorotan publik. Pasalnya, bangunan usaha tersebut diduga menjulur hingga menggunakan badan jalan, yang notabene merupakan fasilitas umum.
Berdasarkan pantauan awak media pada Selasa (31/3/2026), terlihat adanya bangunan tambahan berupa pembatas (bedeng) yang menjorok ke depan dan diduga memasuki area jalan. Kondisi ini berpotensi mengganggu akses pengguna jalan serta menciptakan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan serius terkait lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh Satpol PP Kota Bandung, khususnya di tingkat wilayah kecamatan.
Diduga Langgar Perda dan Aturan
Jika merujuk pada Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019, tindakan penggunaan fasilitas umum tanpa izin jelas dilarang. Dalam Pasal 21 ayat (1), disebutkan bahwa setiap orang atau badan usaha dilarang menggunakan lahan atau fasilitas umum tanpa izin resmi.
Pelanggaran ini dapat dikategorikan sebagai:
Huruf c: penggunaan lahan umum tanpa izin
Huruf d: kegiatan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Tak hanya itu, secara nasional, praktik penggunaan badan jalan untuk kepentingan usaha juga berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa fungsi jalan adalah untuk lalu lintas umum, bukan untuk kepentingan privat tanpa izin.
Selain itu, aspek perizinan bangunan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 yang kini diperbarui melalui ketentuan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), di mana setiap pembangunan wajib memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
Keluhan Warga dan Dampak di Lapangan
Sejumlah warga sekitar mengaku terdampak langsung, terutama akibat menyempitnya akses jalan. Namun, mereka berharap penanganan dilakukan secara bijak.
“Kalau memang melanggar, ya harus ditertibkan. Tapi jangan sampai menimbulkan konflik baru,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Meski demikian, kondisi ini memunculkan kesan adanya pembiaran, mengingat aktivitas usaha tersebut tidak berlangsung dalam waktu singkat.
UP Satpol PP Kecamatan Akan Turun Lapangan
Menanggapi hal tersebut, pihak Unit Pelaksana (UP) Satpol PP Kecamatan Bojongloa Kaler menyatakan akan melakukan peninjauan awal.
“Langkah pertama, kami akan survei ke lokasi dan mengecek perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” ujar perwakilan staf UP Satpol PP Kecamatan.
Apabila ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan menempuh mekanisme administratif berupa:
Surat Peringatan
SP 1
SP 2
SP 3
Jika tidak diindahkan, penanganan akan dikoordinasikan dengan tingkat kota, termasuk kemungkinan penghentian kegiatan hingga pembongkaran.
Penegakan Hukum Dipertanyakan
Meski prosedur telah diatur, publik mempertanyakan mengapa dugaan pelanggaran yang tampak kasat mata ini belum ditindak sejak awal. Apalagi, Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 memberikan kewenangan kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban, termasuk penyitaan hingga pembongkaran.
Lebih jauh, pelanggaran Perda juga dapat diproses melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring) di pengadilan, sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan efek jera.
Uji Konsistensi Penegakan Aturan
Kasus ini menjadi ujian bagi konsistensi aparat dalam menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Pasalnya, persepsi di masyarakat kerap mengarah pada ketimpangan penindakan antara usaha kecil dan besar.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola usaha fitness yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna menjaga prinsip keberimbangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.
Dorongan Pengawasan dan Kepatuhan
Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian bagi seluruh pelaku usaha agar tidak memanfaatkan fasilitas umum secara ilegal.
Di sisi lain, aparat penegak Perda dituntut lebih responsif, transparan, dan tegas dalam menjaga ketertiban umum di Kota Bandung. Jika tidak, pelanggaran serupa berpotensi terus berulang dan merusak tata ruang kota serta hak masyarakat atas fasilitas publik. (Red)
