INFOPOLISI.NET | JAMBI – Polda Jambi menggelar audiensi bersama Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jambi guna memperkuat sinergi dan membahas isu strategis dunia pendidikan, khususnya terkait perlindungan guru serta penyelesaian persoalan guru dan siswa melalui pendekatan mediasi dan keadilan restoratif.
Audiensi yang berlangsung di Ruang Coffee Morning Lantai 1 Gedung A Polda Jambi, Senin (26/1/2026), dipimpin langsung oleh Wakapolda Jambi Brigjen Pol. M. Mustaqim, S.I.K. Kegiatan ini turut dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Jambi serta jajaran pengurus PGRI tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Dirreskrimum Polda Jambi Kombes Pol. Jimmy Christian Samma, Dirbinmas Polda Jambi Kombes Pol. Henky Poerwanto, Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji, Ketua PGRI Provinsi Jambi Nanang Sunarya, serta pengurus PGRI dari Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.
Dalam audiensi itu, Wakapolda Jambi menekankan pentingnya penyelesaian persoalan yang melibatkan guru dan siswa dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan mediasi, agar tidak berdampak luas terhadap iklim pendidikan.
“Peristiwa perselisihan antara guru dan siswa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur beberapa waktu lalu harus menjadi bahan evaluasi bersama. Kami berharap permasalahan seperti ini dapat dimediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan,” ujar Brigjen Pol. M. Mustaqim.
Ia juga menegaskan perlunya percepatan penyelesaian draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PGRI dan Polda Jambi sebagai payung hukum perlindungan guru. Wakapolda meminta PGRI untuk kembali menyampaikan surat resmi terkait PKS tersebut, seiring adanya pergantian pimpinan di Polda Jambi.
“Kami berharap draf PKS ini bisa segera diselesaikan secara tuntas. Silakan PGRI mengajukan kembali surat resmi agar prosesnya dapat segera ditindaklanjuti,” katanya.
Selain itu, Wakapolda Jambi menyampaikan apresiasi atas peran strategis para guru sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan generasi bangsa.
“Tugas pendidik adalah tugas yang sangat mulia. Apa yang disampaikan PGRI hari ini akan kami tindaklanjuti dengan serius,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Jambi Nanang Sunarya menyampaikan harapan agar kasus yang melibatkan guru di SMK Tanjung Jabung Timur dapat diselesaikan melalui mekanisme restorative justice dan mediasi, tanpa harus berujung pada proses hukum.
“Kami berharap Polda Jambi dapat memfasilitasi mediasi sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara restorative justice,” ujarnya.
Nanang juga mengingatkan bahwa pada 23 April 2025, PGRI telah melakukan audiensi dengan Kapolda Jambi sebelumnya dan menyerahkan draf PKS tentang perlindungan guru yang hingga kini belum ditandatangani.
“Kami berharap draf PKS perlindungan guru tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan ditandatangani, demi memberikan rasa aman bagi para guru,” lanjutnya.
Menurut PGRI, penyelesaian kasus melalui mediasi tidak hanya melindungi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, tetapi juga menjaga suasana belajar yang kondusif bagi siswa dan lingkungan sekolah.
Sementara itu, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar melalui Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol. Erlan Munaji menegaskan komitmen Polda Jambi dalam mendukung perlindungan profesi guru serta mendorong penyelesaian persoalan pendidikan dengan pendekatan humanis dan berkeadilan.
“Polda Jambi akan selalu mendukung upaya perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Namun setiap persoalan tetap harus disikapi secara proporsional, dengan mengedepankan komunikasi, mediasi, dan restorative justice,” tegas Erlan Munaji.
Ia menambahkan, penyelesaian perkara melalui jalur mediasi diharapkan menjadi solusi terbaik agar tidak menimbulkan dampak psikologis dan sosial berkepanjangan, baik bagi guru, siswa, maupun lingkungan sekolah. (BN / Korwil Jambi)
