INFOPOLISI.NET | BANDUNG – Sidang perdata gugatan dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan perkara No 121/PDT.G/2025/PN Bdg yang di gelar di Pengadilan Negeri Klas I Khusus Ruang Sidang II Wijoro Prodjodikoro batal dilaksanakan. Kamis, 17 April 2025
Diketahui, perkara yang dikuasakan kepada Kantor Hukum ROYAL LAW OFFICE selaku kuasa hukum penggugat diantaranya Adv. E. Alexander Aritonang, S.H., M.H., Adv. Bambang Irawan., S.H., C.SN., dan Adv. Bili Sanusi Bana., S.H., M.H.
Sayangnya dalam persidangan perdana kali ini, Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang ditunda dikarenakan Hakim sakit dan sidang akan kembali digelar pada 24 April 2025 mendatang.
Usai persidangan, Adv. Alexander Aritonang, S.H., M.H., selaku kuasa hukum menerangkan, sidang perdana Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengenai adanya dugaan cacat maladministrasi yang diduga dilakukan oleh para tergugat atas aset yang berada di Jalan Pelajar Pejuang No 110 Bandung pada hari ini ditunda.
“Dalam agenda sidang hari ini, Ketua Majelis berhalangan hadir karna sakit kemudian para tergugat juga tidak ada yang hadir, jadi anggota majelis mengatakan sidang ditunda hingga minggu depan,” terang Alexander
“Dalam perkara ini, kmi para penggugat tentu kooperatif dan akan hadir disetiap agenda persidangan untuk memperjuangkan hak klien kami,” tegasnya.
“Harapan kami sebagai kuasa hukum adalah klien kami mendapatkan keadilan, itulah yang sekarang kami upayakan di Pengadilan Bandung,” tandasnya.
Untuk diketahui, terdapat 9 (sembilan) tergugat diantaranya;
1. Irma Herlina (tergugat I)
2. PT. bank Sahabat Sampoerna (tergugat II)
3. Ibu Hj. Euis Masitoh (tergugat III)
4. Koperasi Simpan Pinjam Artha Mas Makmur Sejahtera (tergugat IV)
5. PT. Makmur Capital Investama (tergugat V)
6. Notaris dan PPAT Dr. Yenny Yunithawati Rukmana (tergugat I)
7. Notaris dan PPAT Iswan Bangsawan, S.H (tergugat II)
8. Pemerintah Republik Indonesia (RI) cq., Kementrian Keuangan (RI) cq., Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN cq kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Jawa Barat ., cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKLN) Bandung (tergugat III)
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bandung Wilayah Jawa Barat (tergugat IV)
KRONOLOGIS
Permasalahan muncul pada saat para penggugat adanya pemberian risalah antara pihak Koperasi Artha Mas selaku tergugat (IV) dan sebagai pembeli lelang adalah PT. Makmur Capital Investama (tergugat V).
Pada saat akad kredit terjadi tergugat I dan tergugat II membuat kesepakatan kredit dengan penjamin yaitu dan sebagai agunan kredit yaitu tanah dan bangunan dengan luas 308 M2 sesuai dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1380/Turangan atas nama Imas Masitoh. Hal tersebut menimbulkan kerugian dan keberatan para penggugat yaitu pada saat awal perjanjian kredit itu terjadi. (Mustopa)
