INFOPOLISI.NET | SUKABUMI – Bapa Aing !! “Kumaha yeuh nasib abadi kuring buat kepentingan warga” (sunda diterjemahkan indonesia) “Bagaimana nih nasib abadi kami buat kepentingan warga”, ucap salah satu ketua rukun tetangga (RT) yang mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, pada Rabu, 20 Mei 2026 bersama ratusan ketua RT dan para rukun warga (RW) di Kota Sukabumi.
Pasalnya salah satu dari mereka ketika di konfirmasi awak media, kedatangannya ke Gedung DPRD tersebut bukan semata mata untuk menyerbu melakukan aksi demontrasi yang tidak bermanfaat, tetapi mereka untuk menagih janji Wali Kota Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana, terkait program P2RW dan dana abadi Rp10 juta per RT dari Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak terlealisasi.
Pantauan awak media, aksi tersebut berawal dari mulai titik kumpul di Gedung Juang Kota Sukabumi, kemudian mereka mendatangi Gedung DPRD Kota Sukabumi, untuk menyampaikan aspirasi sejumlah tuntutan dengan penuh emosional dan rasa kecewa, karna mereka diduga merasa dibohongi atau di prank/ ketipeng.
Menurut mereka, baru kali ini dalam sejarah NKRI di Pemerintah Kota Sukabumi, ketika seorang paslon dalam kontestasi pesta demokrasi pilkada yang terpilih menjadi kepala daerah setelah usai memberikan janji janji tak terlealisasi akhirnya di demo oleh ratusan RT dan RW se Kota Sukabumi.
Informasi yang dihimpun, aksi ini dilakukan oleh Forum Komunikasi RT/RW sebagai bentuk kekecewaan atas belum terealisasinya sejumlah janji pemerintah, termasuk keterlambatan insentif yang sebelumnya telah dijanjikan kepada para pengurus lingkungan.
Ratusan ketua RT dan RW tersebut menyampaikan aspirasi dalam bentuk audiensi secara langsung ke sejumlah Anggota DPRD Kota Sukabumi, dan mereka mendesak pihak legislatif untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan pemerintah daerah agar permasalahan dapat segera diselesaikan.
Selain itu, atas terjadinya aksi tersebut menurut informasi yang dikutip dari untar fakultas hukum fh.untar.ac.id, bahwa di era digital saat ini penyebaran berita bohong atau hoax menjadi masalah serius yang dapat memicu kepanikan, konflik sosial, bahkan kerugian materiil dan immateriil. Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran hoax melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang tentang Pers.
1. Definisi Hoax dan Dampaknya.
Hoax adalah informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. Hoax sering kali berbentuk:
– Disinformasi: Berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan.
– Misinformasi: Informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat buruk.
– Malinformasi: Informasi benar tetapi disebarkan dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu.
Dampak penyebaran hoax sangat luas, termasuk:
– Menimbulkan keresahan publik dan kepanikan massal.
– Memicu perpecahan di masyarakat, terutama dalam isu politik dan agama.
– Merusak reputasi individu, organisasi, atau lembaga pemerintah.
– Menyesatkan opini publik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau pemilu.
2. Dasar Hukum dan Sanksi Pidana bagi Penyebar Hoax.
Berikut adalah beberapa pasal dalam hukum Indonesia yang mengatur dan memberikan sanksi bagi penyebar berita bohong:
a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE (UU ITE)
UU ITE adalah dasar hukum utama dalam menangani penyebaran berita bohong di media elektronik dan internet. Beberapa pasal penting terkait hoax adalah:
– Pasal 28 Ayat (1):
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”
– Pasal 28 Ayat (2):
“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”
b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Selain UU ITE, penyebaran hoax juga bisa dijerat dengan KUHP:
– Pasal 390 KUHP:
“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menipu masyarakat dengan menyebarkan berita palsu, dapat dihukum penjara paling lama 2 tahun.”
– Pasal 311 KUHP:
“Barang siapa dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan dengan maksud agar diketahui oleh umum, padahal tuduhan itu tidak benar, dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 4 tahun.”
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
– Pasal 14 Ayat (1):
“Barang siapa menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun.”
– Pasal 15:
“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau berlebihan sehingga dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun.”
d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Bagi media yang menyebarkan berita bohong secara sengaja dan tidak sesuai dengan prinsip jurnalistik, bisa dikenakan sanksi sesuai:
– Pasal 18 Ayat (1):
“Perusahaan pers yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) tentang penyebaran berita yang tidak benar dapat dikenakan denda hingga Rp500 juta.”
3. Upaya Pencegahan dan Cara Menghindari Hoax
Untuk menghindari penyebaran berita hoax, berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan:
– Selalu cek sumber informasi sebelum membagikan berita ke media sosial atau aplikasi pesan.
– Gunakan situs fact-checking resmi seperti Kominfo, Turnbackhoax, atau media terpercaya.
– Hindari menyebarkan berita yang provokatif tanpa mengetahui kebenarannya.
– Laporkan hoax melalui layanan aduan resmi seperti aduankonten.id yang. dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Dengan adanya regulasi yang ketat serta kesadaran masyarakat dalam menyaring informasi, diharapkan penyebaran hoax dapat dikurangi dan masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. (Red)
