INFOPOLISI,NET | KOTA PALEMBANG – Suasana di depan Kantor Bupati Banyuasin mendadak memanas, Kamis (24/7/2025).
Puluhan massa dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) turun ke jalan, mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap dugaan pencemaran Sungai Biyuku oleh PT Kasih Agro Mandiri (KAM).
Aksi ini bukan sekadar demo biasa. Mereka membawa spanduk besar, poster bernada kecaman, hingga orasi lantang yang menyuarakan keresahan warga. PT. KAM dituding mencemari sungai dan merusak ekosistem tanpa ampun.
“Pemerintah jangan tutup mata! Limbah pabrik itu bukan hanya bau, tapi mengancam hidup masyarakat!” teriak Koordinator Aksi JPKP, Indo Sapri, di hadapan aparat dan pegawai Pemkab yang hanya bisa menyimak dari balik jendela kantor.
JPKP menuding PT. KAM membuang limbah pabrik langsung ke sungai tanpa pengolahan memadai.
Tak hanya itu, perusahaan juga diduga tak mengantongi izin pengelolaan limbah yang sah—pelanggaran serius terhadap UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Massa JPKP menyampaikan empat tuntutan keras:
1. Verifikasi ulang izin lingkungan PT. KAM.
2. Hentikan sementara operasional pabrik hingga uji limbah selesai.
3. Investigasi langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
4. Minta tanggung jawab kolektif dari Bupati, DPRD, Camat, hingga Kades Biyuku.
Indo Sapri menyebut aksi ini bukan yang terakhir jika tak ada respons nyata.
“Jika tidak digubris, kami akan datang lagi dengan massa yang lebih besar. Jangan biarkan Sungai Biyuku jadi kuburan air karena limbah!” ancamnya di ujung orasi.
Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Banyuasin mengklaim sudah turun ke lapangan.
“Kami sudah ke lokasi kemarin sore bersama polisi.
Tidak ada pemberitahuan dari pihak perusahaan,” ujar Norman, Kabid DLH Banyuasin.
Norman menyebut sampel limbah sudah diambil untuk diuji di laboratorium, dengan hasil yang akan keluar dalam 14 hari ke depan.
Ia juga berjanji akan menyampaikan hasilnya kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Namun publik tampaknya sudah gerah.
Warga meminta lebih dari sekadar janji dan uji laboratorium. Mereka ingin tindakan nyata, cepat, dan tegas.
Aksi JPKP ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah.
Isu lingkungan hidup bukan hanya soal limbah, tapi soal nyawa dan keberlangsungan hidup warga.
Banyuasin kini diuji: berpihak pada rakyat atau tetap membiarkan sungai tercemar oleh industri?. (Kadim/rills)
