INFOPOLISI.NET I MATARAM — Meskipun ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen pada triwulan I 2025, sektor pertanian justru tampil sebagai penyelamat dengan mencatat pertumbuhan impresif sebesar 10,18 persen — tertinggi dalam lima tahun terakhir.
Pemerintah Provinsi NTB bersama Badan Pusat Statistik (BPS) NTB dan Bank Indonesia Kantor Wilayah NTB segera merespons kondisi ini dengan menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah strategis ke depan.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Lalu Moh Faozal, mengungkapkan bahwa penurunan tajam di sektor tambang menjadi penyebab utama terkontraksinya pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini diperparah dengan minimnya aktivitas ekspor tambang sejak akhir 2024.
“Sejak Oktober 2024 hingga Maret 2025, hanya satu kali ekspor tambang dilakukan oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Sementara itu, proyek smelter belum beroperasi, menyebabkan dampak langsung terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB,” ujar Faozal.
Senada, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, menyampaikan bahwa kendati sektor tambang mengalami kelesuan, pertanian justru menunjukkan performa luar biasa.
“Sektor pertanian tumbuh 10,18 persen — angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Ini menjadi indikasi kuat bahwa basis ekonomi NTB tetap kokoh di sektor primer,” jelasnya.
Pertumbuhan positif ini, menurut Wahyudin, turut menopang daya beli masyarakat. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masih berada di zona positif, dengan daya beli tumbuh sebesar 4,18 persen. Artinya, masyarakat tidak sepenuhnya terdampak oleh stagnasi di sektor pertambangan.
Dalam rapat tersebut, sejumlah strategi pemulihan ekonomi dibahas, mulai dari diversifikasi ekonomi, hilirisasi sektor unggulan, revitalisasi pariwisata domestik, hingga reaktivasi perdagangan ekspor. Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai stimulus juga menjadi bagian penting dari rencana pemulihan.
Pemerintah Provinsi NTB pun optimistis bahwa dengan strategi terukur dan dukungan lintas sektor, perekonomian daerah dapat segera pulih dari tekanan dan bergerak menuju pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (M.D.N)
