info polisi

Juni 26, 2024 1:59 am

mustopa

Jangan Main Judi Online, PJ Walikota Ultimatum ASN Pemkot Bandung

Jangan Main Judi Online, PJ Walikota Ultimatum ASN Pemkot Bandung

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono mengultimatum Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak coba-coba bermain judi online (judol). Bambang pun menegaskan bahwa dirinya tak akan ragu memberikan sanksi disiplin terhadap ASN Pemkot Bandung yang kedapatan bermain judol.   “Kami memiliki peraturan pemerintah tentang kepegawaian. Kalau pun ada di lingkungan Pemkot Bandung (yang bermain judi online) akan diberikan sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Bambang pada Selasa, 25 Juni 2024.   Bambang mengungkapkan, pemerintah telah mengatur ASN dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94/2021 yang berisi tentang kewajiban, larangan, maupun hukuman disiplin yang akan didapatkan seorang ASN yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, ASN yang terjerat judol dapat disanksi melalui peraturan tersebut.   Bambang menegaskan, jeratan judol sangat berakibat negatif. Selain mengakibatkan kecanduan, judol juga dapat berdampak pada kehidupan sosial.   Selain ASN, Bambang juga mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi diri dari judol.   “Kami imbau masyarakat maupun ASN Pemkot Bandung maupun non ASN untuk tidak terlibat dalam judi online,” pungkasnya.   Diketahui, pemerintah telah membentuk satgas pemberantasan judi online. Satgas tersebut dinakhodai langsung oleh Menkopolhukam Hadi Tjahjanto.   Terbaru, Hadi Tjahjanto mengumumkan daerah-daerah dengan angka judol tertinggi di Indonesia. Dalam pengumuman tersebut, Jawa Barat (Jabar) menjadi daerah dengan pelaku judol terbesar di Indonesia (Red-Mustopa)

Kepala SMA Negeri 5 Bandung Beberkan Kronologi Didiskualifikasinya Sejumlah Calon Peserta Didik

Kepala SMA Negeri 5 Bandung Beberkan Kronologi Didiskualifikasinya Sejumlah Calon Peserta Didik

Foto: SMA Negeri 5 Bandung     INFOPOLISI.NET | BANDUNG Beredarnya informasi di portal website Disdik Jabar dengan judul https://disdik.jabarprov.go.id/berita/25-cpd-sman-3-bandung-dan-6-cpd-sman-5-bandung-didiskualifikasi terkait didiskualifikasinya sebanyak 25 calon peserta didik yang mendaftar ke SMA Negeri 3 Bandung, dan enam orang yang mendaftar ke SMA Negeri 5 Bandung, sejumlah awak media menemui kepala sekolah SMA Negeri 5 Bandung guna untuk mengkonfirmasi. Selasa (25/6/24).   Saat ditemui di ruang kerjanya, Kepala SMA Negeri 5 Bandung membenarkan bahwa sebanyak 31 calon peserta didik melakukan kecurangan pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jabar 2024 tingkat SMA/SMK.   Dalam keterangannya, Heru Ekowati, M.Pd, mengatakan, “Kami melakukan pemeriksaan verifikasi berdasarkan peraturan Gubernur (pergub) yaitu dokumen. Secara dokumen memang betul bahwa keberadaan serta alamat peserta didik telah sesuai. Hal itu tentunya tidak salah jika sesuai dokumen, namun pada saat pengumuman ternyata ada aduan aduan,” Ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bersama Ombudsman hadir dan melihat adanya anomali anomali. Oleh karenanya kadis memerintahkan untuk mengecek.   “Tindakan yang kami lakukan diantaranya memanggil keenam orang tua siswa yang mendaftar di SMA 5 untuk memberikan keterangan yang ditandatangani di atas materai,” Jelasnya.   Ia juga menjabarkan bahwa, setelah dicek lapangan CPD (calon peserta didik) tidak tinggal di domisili tersebut.   “Selanjutnya, setelah kami cek domisili ke lapangan, bahwa benar anak-anak tersebut tidak berdomisili disana,” ucap Heru Ekowati.   “Dengan adanya temuan tersebut, sebanyak 25 siswa di SMA 3 dan 6 orang siswa di SMA 5 didiskualifikasi. Jadi, mekanismenya setelah berita acara dikumpulkan kami melakukan rapat dewan guru, bahwa ada sekian CPD berdasarkan verifikasi ulang faktual sesuai data di lapangan maka kita nyatakan tidak layak karena tidak berdomisili di alamat yang tertera dalam kartu keluarga” Pungkasnya.(Tim)

Massa Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung Datangi PN Bandung, Tolak Adanya Intervensi Sidang Oleh Terdakwa Adetya

Massa Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung Datangi PN Bandung, Tolak Adanya Intervensi Sidang Oleh Terdakwa Adetya

INDOPOLISI.NET | BANDUNG “Saksi kesal Sidang Kembali ditunda” Forum Komunikasi Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Bandung jalan LL.RE Martadinata kota Bandung, Selasa 25 Juni 2024.   Massa yang datang, langsung melakukan orasi yang mendukung perangkat hukum di Indonesia, baik Hakim, Jaksa untuk menghormati lembaga Peradilan.   Menurut Dena Hadiat Kordinator massa aksi, menjelaskan bahwa elemen Forum Komunikasi Aktivis Pemuda dan Mahasiswa Bandung merasa terusik dengan adanya Lembaga Peradilan yang dilecehkan, saat sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan terdakwa Adetya alias Sasha, pada Kamis 19 Juni 2024 lalulalu, dimana ruang sidang dipadati pendemo yang merupakan pendukung Terdakwa, serta Terdakwa keluar dari ruang sidang saat tim kuasa hukum keluar dan menolak melanjutkan sidang. “Kami bergerak untuk menyelematkan Lembaga Peradilan yang bersih yang sehat, dengan kejadian adanya aksi demo di dalam ruang sidang kami meminta Ketua PN Bandung untuk tegas melanjutkan persidangan sesuai dengan kontruksi hukum kasus yang ditangani, ” jelas Dena dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa 25 Juni 2024.   Dena menegaskan, aksi damai ini sebagai bentuk dukungan moril kepada penegakan hukum di Indonesia tanpa ada intervensi.   “Kami akan mendukung langkah pengadilan tanpa intervensi pihak manapun, ” terang Dena.   Dena menilai Lembanga penyelengara peradilan harus di hormati guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan , tingkah laku, sikap dan / atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan , martabat dan kehormatan badan peradilan yang di kenal sebagai “Contemp of Court”.   “Peristiwa yang di lakukan oleh pengacara terdakwa dengan cara meninggalkan ruang sidang bersama terdakwa merupakan preseden buruk serta penghinaan dan menjatuhkan kewibaaan , martabat penyelengara peradilan dalam penegakan hukum, ” jelas Dena.   Dalam aksi damai tersebut, mengeluarkan sembilan pernyataan sikap dalam menyikapi kasus penipuan dan penggelapan dengan orang terdakwa Adetya alias Sasha, yakni :   1. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menghargai segala proses hukum yang sedang berjalan dan mendukung transparansi dalam persidangan kasus Adetya alias Sasha.   2. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung mendesak agar semua pihak, termasuk majelis hakim, jaksa, dan pengacara, untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan profesionalisme dalam menangani kasus ini.   3. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung Mendesak Pengadilan Negeri Bandung, khususnya bagi majelis hakim yang mangadili perkara tersebut untuk bersikap tegas dan menjalankan proses persidangan sesuai dengan hukum yang berlaku.   4. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menyikapi terkait penundaan sidang akibat adanya massa yang ricuh dalam persidangan adalah pelecehan terhadap pengadilan. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum adalah hal yang tidak boleh di intervensi, hal ini menjadi bagian dari komitmen kami bahwa Indonesia adalah negara hukum.   5. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung meminta agar Adetya Yessy Seftiani alias Sasha menjalankan segala proses hukum yang berlaku di indonesia, karena pada dasarnya seluruh masyarkat di Indonesia wajib mengikuti hukum yang berlaku.   6. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menentang keras atas perilaku Adetya Yessy Seftiani alias Sasha yang berlindung dibalik isu perempuan dan melibatkan atau menyeret masyarakat yang tidak tahu menahu dalam persoalan ini.   7. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung akan terus mengawal, mendorong serta mendukung Pengadilan Negeri Kota Bandung untuk menegakan keadilan sesuai dengan aturan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.   8. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini secara menyeluruh, mengingat nilai transaksi yang mencapai miliaran rupiah dan dampaknya terhadap masyarakat.   9. Kami Forum Komunikasi Aktivis Pemuda & Mahasiswa Bandung menuntut agar hukum ditegakkan secara adil, tanpa memandang status sosial atau ekonomi pihak yang terlibat.   Sidang kasus penipuan dan penggelapan dengan Terdakwa Adetya alias Sasha sendiri akan digelar Selasa 25 Juni 2024 dengan agenda pemeriksaan saksi, dimana pada sidang Kamis 19 Juni 2024 lalu sidang ditunda karena adanya aksi walk out tim kuasa hukum Adetya.   Saat persidangan kasus penipuan dan penggelapan yang digelar Selasa 25 Juni 2024 diruang sidang III pengadilan negeri Bandung, dengan Terdakwa Adetya Alias Sasha, menghadirkan empat orang saksi.   Ketiga saksi yang sedianya akan memberi keterangan di Pengadilan yakni Mariana Chandra, S.H.,M.Kn (Notaris Kabupaten Bandung Barat), Reza Imran Fauzi, S.H.,M.Kn (ASN BPN Kantor Pertanahan Kota Cimahi) dan Ilena Tjandra (Agen J Property).   Salah satu saksi Reza Imran Fauzi mengaku kesal dengan sidang yang sudah dua kali ditunda.   “Ya ditunda sampai dua kali, dan ini membuat saya kesal dan cukup menyita waktu. Apalagi saya sudah dipindah tugas ke Ciamis, perihal ini pun sudah saya sampaikan ke Ketua Majelis Hakim saat sidang Kamis 19 Juni 2024 lalu, ” terang Reza. (ES)

Tim  Saber Pungli Monitor, Kepala SDN Cijeruk 1 Desa Bojongsari Diduga Melakukan Pungutan Liar!

Tim  Saber Pungli Monitor, Kepala SDN Cijeruk 1 Desa Bojongsari Diduga Melakukan Pungutan Liar!

INFOPOLISI.NET | KAB.BANDUNG Berdasarkan laporan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pungutan liar berdalih sumbangan di SDN Cijeruk 1 Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung.   Adapun pungutan berdalih sumbangan tersebut untuk kebutuhan sekolah yaitu:   1. Pembelian dan pemasangan tralis besi untuk keamanan ruanganan labolatorium. 2. Penambahan MBPS Wifi dari 75 MBPS menjadi 150 MBPS 3. Penambahan daya listrik dari 900watt menjadi 1200watt Seperti biasa, modus cuci tangan pihak sekolah dengan dalih inisiatif komite sekolah.   Menanggapi lapdu tersebut, awak media mencoba mengkonfirmasi kebenarannya dan menghubungi Kepala Sekolah SDN Cijeruk Betty Heryati via whats App tetapi tidak ada tanggapan dan jawaban sama sekali. (Selasa, 24 Juni 2024)   Hingga berita ini terbit, kami masih  berupaya mengkonfirmasi pihak terkait dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung serta Tim Saber Pungli Polda Jabar untuk segera ditindaklanjuti. Bersambung!!! (Tim)

Segera Diselesaikan Para Pejuang Seroja Tahun 1975/1976, Pemerintah Harus Ambil Tindakan

Segera Diselesaikan Para Pejuang Seroja Tahun 1975/1976, Pemerintah Harus Ambil Tindakan

Foto: Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Brigjen TNI Imanuel Pasaribu selaku kadirvet kemenhan, kolonel Asep selaku ka Komsos, Kol Subarda selaku kadivinminvet Kemenhan dan Stevanus Atok Bau  yang melantik dan memberikan SKEP kepada Veteran ASPAL yang kelahirannya 1978 sampai dengan 1980. Sedangkan Operasi Seroja terjadi pada tahun 1975/1976     INFOPOLISI.NET | KUPANG-NTT Bapak Brigjen TNI Imanuel Pasaribu selaku kadirvet kemenhan, kolonel Asep selaku ka komsos, kol Subarda selaku kadivinminvet Kemenhan, Selasa Tanggal 18 juni 2024 saya dapat kiriman dari Bis Belu mengenai 25 Skep gelar/tunjangan Dahor yang di tandatangani oleh Brigjen TNI Imanuel Pasaribu.   Setelah Kami cek dokumennya yaitu yang pernah saya laporkan mereka yang kategori veteran seroja yang BERMASALAH /ASPAL. Pertanyaan saya mengapa hal ini bisa terjadi? Siapa yg melakukan verifikasi secara sepihak tanpa melibatkan mantan pejuang 21 mei 1975/17 juli 1976? “Mengapa masalah veteran di NTT khususnya tidak bisa di selesaikan secara baik dan transparan?   Ada apa dengan semua ini mengapa Kemenhan-RI tidak mampu mengawasi/menyelesaikan masalah veteran ASPAL? Mengapa pemerintah yang berwenang meyerahkan pengurusan calon veteran selalu komunikasi kepada Stefanus Atok Bau Bersama Konconya yang sama sekali bukan seorang pejuang veteran 1975/1976.   Apabila memang Kemenhan tidak bisa menghentikan giat percaloan ini “kami bersama kawan-kawan para pejuang 1975/1976 akan melakukan aksi di NTT dan di Jakarta karena kami sudah 11 tahun mencari keadilan untuk menyelesaikan kasus ini secara versuasif tapi sampai dengan saat ini sama sekali tidak kejelasan.   Dan kami meminta kepada Kemenhan untuk memberhentikan Stevanus Atok Bau sebagai pimpinan dari tahun 2011 sampai dengan 2024 itu karena sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Stevanus Tok Bau yang tidak sesuai prosedur dan sudah menimbulkan banyak keresahan di para pejuang veteran asli 1975/1976. Malahan sekarang semakin gencar oknum pejabat kemenhan yang meloloskan veteran ASPAL. Kami dan kawan kawan akan tetap berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya.   Kami meminta kepada pemerintah terutama Kemenhan agar cermat dan tepat yaitu:   1.lakukan verifikasi dengan melibatkan mantan pejuang asli karena kami masih ada dan masih hidup.   2. Jangan libatkan oknum atau kelompok yang tidak tahu tentang masalah yang saya laporkan karena akan membuat masalah semakin semerawut.   Kepada awak media Peltu (Purn) Mariono Caplong Kpg NTT bersama kawan-kawan Lodu Manek.Vitalis Mau. Petrus Bau. Yoseph Atitus. Yoseph Fernandes. Martinus Hale. Stefanus Atok. Yang memberikan keterangan mengenai keluh kesah permasalah veteran pejuang 1975/1976 yang berdomisil di wilayah Kabupaten Belu Provinsi NTT tergabung sebagai “Pejuang Wanra Kompi 1 sampai dengan Kompi 8”.   Sampai berita ini ditayangkan infopolisi.net akan terus mengawal permasalahan veteran yang ASPAL di wilayah NTT agar ada tindakan dari pemerintah melalui Kemenhan. (Raphael Fahik)

Hakim Prapradilan Pegi Setiawan Sebut Dirinya Tak Bisa Dipengaruhi Siapapun !

Hakim Prapradilan Pegi Setiawan Sebut Dirinya Tak Bisa Dipengaruhi Siapapun !

INFOPOLISI.NET |BANDUNG  Hakim Prapradilan yang akan memimpin jalannya sidang di PN Kelas 1A Bandung atas permohonan Pegi Setiawan dan tim kuasa hukumnya, menegaskan tidak akan terpengaruhi oleh siapa pun karena tidak memiliki kepentingan.   Pernyataan tegas hakim tunggal tersebut diungkap Eman Sulaeman pasca memeriksa dokumen kelengkapan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Pegi Setiawan, di ruang sidang PN Kelas 1A Bandung, Senin (24/6/24).   “Saya tak bisa di pengaruhi siapapun, jangan ada yang berani coba-coba mempengaruhi, saya akan mengabaikan siapapun yang akan mempengaruhi,” tegas Eman Sulaeman.   Eman Sulaeman bahkan mempertaruhkan kredibiltasnya selama ini sebagai seorang hakim, ia pun menyebutkan, bahwa tidak ada kepentingan sama sekali dalam perkara Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eky.   “Kalaupun ada yang mencoba-coba orang yang mempengaruhi, saya abaikan, jadi jangan sampai ada asumsi-asumsi yang aneh-aneh,” ungkapnya.   Sambil melempar canda terhadap para kuasa hukum Pegi Setiawan, Eman Sulaeman pun juga menyatakan bahwa kredibilitasnya sebagai hakim sudah diketahui pengacara-pengacara di Kecamatan Sumber, Cirebon, dimana Eman Sulaeman sempat menjadi hakim di PN Sumber pada tahun 2016-2018.   “Kalau pengacara-pengacara Sumber itu biasanya sudah tahu saya seperti itu, jadi saya tegaskan lagi, tidak ada kepentingan dan tidak ada keuntungan,” ucapnya.   Seharusnya, sidang praperadilan Pegi Setiawan bisa digelar Senin (24/6/2024), namun karena pihak Polda Jawa Barat tidak memenuhi panggilan, maka sidang ditunda hingga pekan depan, tepatnya pada 1 Juli 2024, Eman Sulaeman pun kembali menegaskan jika termohon tidak hadir kembali, maka sidang akan tetap dilanjutkan.   “Jika pihak termohon (tim penyidik Polda Jabar) tidak hadir, maka sidang sah dan patut, datang atau tidak datang, kita lanjut,” tambahnya.   “Menghargai kuasa hukum Pegi Setiawan yang sudah datang jauh-jauh dari Cirebon, jangan sampai persidangan pokok perkara digelar, kita belum tuntas,” pungkasnya.(ES/EA)

Sidang Perdana Praperadilan Pegi Setiawan Akhirnya Ditunda

Sidang Perdana Praperadilan Pegi Setiawan Akhirnya Ditunda

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum Pegi Setiawan alias Perong, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eky, akan digelar pada hari ini, Senin (24/6/2024), di Pengadilan Negeri (PN) Bandung   Agenda sidang praperadilan hari ini adalah untuk pemeriksaan kelengkapan pihak kuasa hukum pemohon pegi setiawan dan termohon yaitu Polda Jabar. Sedangkan dari pihak termohon dari Polda Jabar tidak hadir maka Sidang praperadilan Pegi Setiawan ditunda selama satu pekan.   Sidang yang sejatinya akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kelas 1 Khusu(PN) Bandung hari ini Senin, 24 Juni 2024 pukul 09.00 WIB ini akhirnya ditunda. Sementara itu, alasan hakim menunda sidang karena pihak termohon dalam hal ini Polda Jabar tidak hadir di persidangan. “Karena termohon tidak hadir kita tunda ke hari Senin tanggal 1 Juli (2024),” demikian dikatakan hakim Eman Sulaeman S.H di ruang sidang VI PN kelas 1 Khusus Bandung.   Sebelumnya, kuasa hukum Pegi Setiawan mengajukan langkah hukum untuk membebaskan kliennya dari semua yang dituduhkan pada pegi. Mereka menggugat penetapan tersangka dan penahanan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar. Gugatan praperadilan yang diajukan pihak kuasa hukum pegi setiawan diterima PN Bandung.   Hakim Tunggal Eman Sulaeman,S.H.,M.H mengatakan bahwa pihaknya menjadwalkan ulang sidang praperadilan tersebut untuk dilaksanakan minggu pekan depan, Senin 1 Juli 2024.”ujarnya.   Terkait penundaan itu, kuasa hukum dari Pegi, setiawan mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya dari termohon yaitu pihak Polda Jabar. Ia menyebut kepolisian tidak profesional dalam kasus ini.   “Kami menganggap mereka tidak profesional, kalau memang lemah buktinya sudah diakui saja jangan sampai sengaja dengan alasan klasik menunda persidangan yang akhirnya untuk menuju P21. Kami di sini hanya ingin membuktikan bahwa penetapan Pegi tidak sah, kenapa mereka tidak mau hadir?” Ujanya. (E.S)

Peresmian Pondok pesantren Al-Turmudzi III Semarang Jawa Tengah

Peresmian Pondok pesantren Al-Turmudzi III Semarang Jawa Tengah

INFOPOLISI.NET | JAWA TENGAH Diresmikannya Pondok Pesantren Al- Turmudzi III yang beralamat di Jl. Tegalrejo Rt.05/03 Desa Bawen Kecamtan Bawen Kabupaten Semarang Jawa Tengah. Minggu (16/06/24) disambut baik oleh warga masyarakat sekitar.   Dengan hadirnya Pondok Pesantren Al- Turmudzi III di tengah warga masyarakat ini bisa berdampak positif dan menjadikan pondasi ilmu keagaaman bagi warga masyakarat sekitar.   Acara peresmian ponpes Al-Turmudzi III selain dihadiri oleh warga masyarakat sekitar hadir juga Sekretaris Jendral (Sekjen) PCNU Kab.Semarang, Jajaran Polsek Bawen, unsur pemerintahan Kecamatan Bawen dan juga Habib Nisar Al-Athos.   Dalam sambutannya Sekjen PCNU KH. Abdul Kholik menyampaikan hadirnya ponpes Al-Turmudzi III menjadi kebanggaan dan bersyukur dapat membantu pemerintah daerah, dalam menguatkan pendidikan berbasis agama didaerah ini.   “Selamat atas berdirinya Pondok Pesantren Al-Turmudzi III Teriring do’a semoga menjadi sarana syiar islam di Kab.Semarang Semoga dari pondok ini juga akan melahirkan generasi penerus bangsa insani qurani dan berakhlakul karimah, juga bisa membantu pemerintah dalam menguatkan pendidikan berbasis agama di daerah ini dan juga semoga Pondok Pesantren ini bisa memberi manfaat atau keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya,” ujar Sekjen PCNU.   Begitupun kata pengasuh Pondok Pesantren Al-Turmudzi KH. Muhtarul Anam (Gus Anam) mengatakan Hadirnya Pondok Pesantren ini untuk meningkatkan keagamaan serta sebagai sarana sebagai penguatan diri untuk Negara Indonesia demi keutuhan, kenyamanan dalam bermasyarakat.   “Hadirnya pondok pesantren ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar lagi dan lebih luas lagi untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Semarang, Peran ponpes ini dalam rangka menanamkan ajaran islam dan membimbing para santri/santriwati menjadi generasi yang soleh dan solehah, cerdas,terampil, dan mandiri,” kata Gus Anam.   Pondok pesantren adalah garda terdepan dalam mewujudkan islam yang rahmatan lil alamiin di negara ini. Sumber daya manusia (SDM) unggul adalah SDM yang sehat, cerdas, memiliki produktivitas tinggi, produktif dalam menghasilkan sesuatu yang manfaat dan maslahat.   “Ada hadist yang menegaskan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, memiliki semangat untuk berkompetisi, semangat fastabiqul khairat, melaksanakan amar ma’ruf nahi munkar, cinta tanah air, dan berakhlak mulia atau berakhlakul karimah,” ujar KH. Muhtarul Anam.   Selain hanya itu kata Kapolsek Bawen berharap keberadaan Pondok Pesantren ini bisa memberi manfaat dan keberkahan bagi masyarakat di sekitarnya dan mengajak seluruh komponen masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman, terutama degradasi moral bagi generasi muda.   “Satu satunya cara generasi muda kita tidak terjerumus paham radikal, narkoba, minuman keras dan seks bebas adalah dengan memperkuat ilmu agama.   Pondok Pesantren ini semoga bisa membentengi generasi muda kita dengan ilmu agama,” pungkasnya.(Triple A)

Subdenpom III / 4 /-2 Merak Memperingati Hari Jadi ke-78 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad)

Subdenpom III / 4 /-2 Merak Memperingati Hari Jadi ke-78 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad)

INFOPOLISI.NET | MERAK Hari Jadi ke-78 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) dirayakan pada tanggal 22 Juni 2024. Subdenpom III / 4 /-2 Merak memberikan santunan pada kaum duafa dan yatim-piatu dilingkungan dilingkungan kantor Subdenpom III / 4 /-2 Merak dan pengajian di Hari Jadi ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan pencapaian, tetapi juga refleksi bagi seluruh anggota Polisi Militer untuk terus meningkatkan profesionalisme dan dedikasi dalam menjalankan tugasnya. Sabtu 22/06/2024.   Komandan Subdenpom III / 4 /-2 Merak Kapten Cpm Maisro menyampaikan bahwa Hukum dan Disiplin Militer (HUT) Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) adalah bagian dari tugas dan fungsi Polisi Militer dalam lingkungan Angkatan Darat Indonesia. HUT ini mengatur berbagai aspek, termasuk penegakan hukum militer, disiplin prajurit, serta penanganan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Tugas-tugas Pomad mencakup. Penegakan Hukum Militer Menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hukum militer, baik yang dilakukan oleh anggota militer maupun sipil yang berhubungan dengan militer.   Disiplin Prajurit Melakukan pengawasan dan penegakan disiplin di lingkungan Angkatan Darat, termasuk tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran.   Investigasi dan Penyidikan Melakukan investigasi dan penyidikan terhadap tindak pidana militer, serta memproses kasus tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pengamanan dan Penahanan Menyediakan fasilitas penahanan bagi anggota militer yang terlibat dalam kasus hukum serta menjaga keamanan selama proses penahanan.   Polisi Militer juga berperan dalam menjaga ketertiban di lingkungan militer serta memberikan dukungan hukum kepada satuan-satuan Angkatan Darat. Pungkasnya.   Komandan Subdenpom III / 4 /-2 Merak Kapten Cpm Maisro menbahkan bahwa Pada peringatan Hari Jadi ke-78 Polisi Militer Angkatan Darat (Pomad) ini, dengan Tema Hari Ulang Tahun ke-78 tahun ini adalah “Dedikasi Tanpa Henti Mengabaikan Kiprah Polisi Militer TNI Angkatan Darat guna menyongsong Indonesia Emas” kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Pomad yang telah berdedikasi dalam menjaga hukum, disiplin, dan keamanan di lingkungan Angkatan Darat.   Selama 78 tahun, Pomad telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Peran penting yang dimainkan oleh Polisi Militer dalam penegakan hukum militer, pengawasan disiplin, dan dukungan terhadap operasi-operasi Angkatan Darat patut diapresiasi.   Kami berharap, di usia yang semakin matang ini, Pomad akan terus berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan serta kemampuan operasionalnya. Tantangan ke depan akan semakin kompleks, namun dengan semangat yang telah ditunjukkan selama ini, kami yakin Pomad akan mampu menghadapi segala rintangan dengan sukses.   Terima kasih kepada seluruh personel Pomad atas dedikasi dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga Pomad terus jaya dan menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum dan disiplin di lingkungan TNI Angkatan Darat.   Selamat Hari Jadi ke-78 Polisi Militer Angkatan Darat!   Jaya Selalu Polisi Militer Angkatan Darat!(Budi)

Oknum Honda Disnaker Lotim Ngaku Jadi Calo PMI, ‎SBMI NTB Minta Polres Usut Sampai Tuntas

Oknum Honda Disnaker Lotim Ngaku Jadi Calo PMI, ‎SBMI NTB Minta Polres Usut Sampai Tuntas

INFOPOLISI.NET| LOMBOK TIMUR Lombok Timur- Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Nusa Tenggara Barat, Usman minta Polres Lombok Timur untuk membongkar kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang melibatkan oknum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat.   Hal ini tentunya sebagaimana pengakuan oknum tenaga honorer Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur yang merupakan pelaku pembunuhan istrinya sesama honor di Dinas yang sama,”kata Usman pada hari Jumat (21|6)24).   “Dari pengakuan oknum tenaga honda yang menjadi pelaku pembunuhan istri menjadi calo pengiriman Pekerja Migran Indonesia,” tegas Usman   Ia mengatakan oknum tenaga honda itu menjadi calo PMI mengirim nya ke luar negeri tentunya tidak berani melakukan tindakan yang sangat berbahaya itu kalau tidak ada pejabat penting di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim yang membekingnya ini harus di usut tuntas, jangan sampai instansi yang seharusnya melakukan pendampingan dan pelindungan terhadap PMI yang menjadi pelaku,   Pengakuan oknum honor daerah di dinas tenaga kerja teransmigrasi yang telah menjadi calo sejak tahun 2021 lalu dengan telah membantu sekitar 40 orang lebih calon PMI bekerja di luar negeri sebagaimana yang saya baca di media, akan tapi ada sekitar belasan orang belum diberangkatkan namun uang orang sudah diambil oleh oknum tenaga honorer ini sehingga ditagih uangnya kembali.‎   Maka dengan adanya pengakuan ini tentunya menjadi jalan masuk bagi Polres Lotim untuk mengusut dan membongkar kasus pengiriman PMI tersebut, dan tidak mungkin oknum tenaga honda berani kalau tidak ada pejabat penting dibelakangnya,” ujarnya.   Oleh karena itu lanjut Usman, kami SBMI Nusa Tenggara Barat akan mengawal kasus ini demi terbongkarnya dan terkuaknya kasus pengiriman PMI yang melibatkan pihak oknum di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim inib harus di bersihkan, kami akan kawal kasus ini sampai tuntas. (ZA)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin