info polisi

Juni 26, 2024 1:22 am

Tag: Pemerintahan

DPMD Kabupaten Sukabumi Melalui Bupati Berikan Pembekalan Teknis bagi Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas Siklus II Gelombang II Tahun 2023

DPMD Kabupaten Sukabumi Melalui Bupati Berikan Pembekalan Teknis bagi Panitia Pilkades dan Panitia Pengawas Siklus II Gelombang II Tahun 2023

INFOPOLISI.NET | SUKABUMI Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami, memberikan arahan Jam Pimpinan pada Acara Pembekalan Teknis Pemilihan Kepala Desa Serentak Siklus II Gelombang II Tahun 2023 bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pengawas, bertempat di Hotel Sukabumi Indah, Jl. Selabintana KM. 6,5 Desa Sudajayagirang Sukabumi. Selasa, (20/06).   Kegiatan yang digelar oleh DPMD Kab. Sukabumi ini merupakan siklus 2 gelombang 2 dan di ikuti oleh 80 peserta yang terdiri dari 11 panitia 5 panwas berasal dari 5 desa yaitu Desa Pasirsuren, Citarik, Cihaur, Bantargadung dan Cibodas.     Dalam arahannya Bupati mengatakan, pembekalan ini harus dijadikan sebagai momentum untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan konsolidasi demokrasi. Terlebih pelaksanaan pilkades serentak siklus II gelombang II Tahun 2023 beririsan dengan tahapan pemilu tahun 2024 sehingga tensi politik akan lebih menguat.   “Kami selaku Pimpinan Daerah sangat berharap agar seluruh pihak yang terlibat, memahami regulasi maupun secara teknis pelaksanaanya sehingga mampu meminimalisir dan mencegah permasalahan/persoalan yang akan terjadi,” harapnya.     Lebih lanjut dikatakan, pada proses tahapan pilkades serentak ini, masyarakat mempunyai peran penting dalam menentukan arah kebijakan Pemerintahan Desa sesuai kebutuhan masyarakat.   “Seluruh pihak harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan kepala desa ini agar senantiasa tercipta situasi dan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman,” tegasnya.       (121ck)

Gubernur SumSel H.Herman Deru Lakukan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur

Gubernur SumSel H.Herman Deru Lakukan Pemerataan Pembangunan Insfrastruktur

INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Pemerataan pembangunan infrastruktur terus dilakukan Gubernur Sumsel H. Herman Deru. Tidak terbatas ke kabupaten saja, Kota juga tak luput diberikannya bantuan pembangunan infrastruktur.   Terbaru adalah Kota Palembang. Pada hari jadinya ke-1340 yang diperingati Sabtu (17/6) pagi, Kota Palembang mendapat hadiah istimewa dari Gubernur Herman Deru. Tak tanggung-tanggung Gubernur HD memberikan bantuan pembangunan infrastruktur melalui Bantuan Gubernur Bersifat Khusus (Bangubsus) melalui APBD Tahun 2023 senilai Rp92 miliar.   Ditemui usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Palembang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Palembang ke-1340 Tahun 2023, di Gedung DPRD Kota Palembang, Herman Deru mengatakan sebagai ibukota Provinsi, Kota Palembang merupakan display wajah Provinsi.   Menurutnya dengan angka harapan hidup mencapai 71 tahun, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masuk masuk kategori sangat tinggi 79 tentu sangat memberikan pengaruh positif pada angka kumulatif di Provinsi. Dalam kesempatan itu Gubernur HD juga mengungkapkan bahwa saat ini semua elemen masyarakat di Sumsel harus bersinergi. Tak hanya memulihkam perekonomian pasca Covid 19, namun juga peningkatan IPM serta penurunan stunting yang menjadi momok berbagai negara di dunia. Dengan kerja keras dan bersinergi, Iapun optimis angka stunting di Sumsel dapat terus ditekan hingga di bawah angka nasional yang saat ini sebesar 21,6%, Di ujung sambutannya, Ia juga tak lupa mengucapkan selamat memperingati hari jadi ke-1340 kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Palembang. Ia berharap keberhasilan pembangunan agar terus dipertahankan dan disempurnakan, dan di sisi lain setiap hambatan dan kendala pembangunan kiranya menjadi bahan evaluasi guna perbaikan di masa mendatang.   Sementara itu Walikota Palembang H. Harnojoyo mewakili masyarakat Palembang juga menyampaikan ucaoan terima kasih atas Bantuan yang telah diberikan oleh Gubernur Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kota Palembang, sejak tahun 2019 hingga saat ini. Adapun khusus untuk tahun 2022 Bantuan Gubernur yang diberikan berjumlah Rp 80.500.000.000,00 (Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang digunakan untuk Pembangunan Jalan, Pemeliharaan Jalan, Perbaikan Jalan, Normalisasi Kolam Retensi, dan lain sebagainya.   Tak hanya bantuan infrastruktur, Ia juga mengucapkan terima kasih atas program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan, dimana dengan adanya kegiatan ini masyarakat Kota Palembang dapat memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka sehari hari, selain itu GSMP juga merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Sumatera Selatan.   Dalam kesempatan itu Gubernur HD juga menyerahkan Bangubsus senilai Rp92.000.000.000 kepada Walikota Palembang secara simbolis. Serta menyaksikan penyerahan penghargaan Anubawa Sadana Desa/ Kelurahan Jagathita Tahun 2023 kepada 4 Lurah di Kota Palembang.   Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Sumsel, DR. H. Budiarto Marsul, Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda, Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Harryo Sugihartono dan sejumlah tamu undangan lainnya, pungkasnya.       (Kadim)

Ngariung Bareng Unsur Pendidikan, Kapolres Sukabumi Kota Ajak Tangani Aksi Kenakalan Remaja

Ngariung Bareng Unsur Pendidikan, Kapolres Sukabumi Kota Ajak Tangani Aksi Kenakalan Remaja

INFOPOLISI.NET | SUKABUMI Untuk mendukung terciptanya kondusifitas kamtibmas di wilayah, Polres Sukabumi Kota kembali menyelenggarakan program Ngariung Sareng Kapolres yang dibungkus dengan kegiatan FGD (Forum Group Discussion) di ballroom Hotel Santika, Jalan Bhayangkara Gunungpuyuh Kota Sukabumi, Kamis (15/6/2023).   FGD yang dihadiri Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo, Wali Kota Sukabumi, unsur Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Sukabumi serta Kemenag Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut mengambil tema Sinergi Polri dengan Dunia Pendidikan dalam upaya penanganan perilaku menyimpang pelajar di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.   Di hadapan puluhan peserta, Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Ari Setyawan Wibowo mengatakan aksi kenakalan remaja yang kerap melibatkan oknum pelajar memerlukan penanganan ekstra dari seluruh pihak untuk mewujudkan generasi muda yang taat, patuh dan religius.     “Kita duduk disini untuk memperoleh persamaan persepsi mengenai penanganan kenakalan remaja sehingga bisa bergerak bersama untuk memutus mata rantai tradisi buruk yang turun temurun,” kata AKBP Ari saat membuka FGD.   “Hal ini juga sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap perkembangan dunia pendidikan sekaligus partisipasi dalam melahirkan generasi muda yang taat dan patuh hukum dengan cara sinergis melakukan tindakan yang terukur terarah dan efektif.” tandasnya.   Sementara itu, Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengapresiasi upaya Polres Sukabumi Kota dalam melakukan pencegaha aksi kenakalan remaja dengan melibatkan seluruh stake holder yang ada di Kota Sukabumi.     “Kami dari unsur Forkopimda mengucapkan terimakasih kepada Kapolres Sukabumi Kota yang telah menyelenggarakan kegiatan dalam upaya penanganan kenakalan pelajar di Sukabumi Kota dengan mengajak stake holder pendidikan,” ujar Fahmi.   “Kami berharap kegiatan ini menjadi sarana diskusi yang inovatif dalam upaya penanganan kenakalan pelajar di Sukabumi Kota,” tandasnya.       (121ck)

Setelah Menkominfo di Tahan, KPK Kini Periksa Mentri Pertanian

Setelah Menkominfo di Tahan, KPK Kini Periksa Mentri Pertanian

INFOPOLISI.NET | JAKARTA Setelah Mentri Kominfo (Menkominfo) Johnny G Plate ditahan sebagai tersangka kasus Korupsi BTS Kominfo Rp.8 Triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 H dikabarkan akan memeriksa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pagi tadi, Jumat 16 Juni 2023. Syahrul diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di kementerian yang dia pimpin.   Menurut informasi yang dilansir bantennews.co.id, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Syahrul, yang juga politikus Partai Nasdem itu akan diperiksa pada Jumat (16/6/2023) pagi tadi.   “Benar, (Syahrul Yasin Limpo) dijadwalkan untuk hadir besok Jumat, pukul 09.30 WIB, di Gedung Merah Putih KPK,” kata Ali saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (15/6/2023) kemarin.     Ali juga memastikan KPK telah mengirimkan surat undangan permintaan keterangan kepada Syahrul Yasin Limpo dan berharap yang bersangkutan hadir memenuhi undangan tersebut. “Informasi yang kami peroleh, surat sudah dikirimkan ke yang bersangkutan,” tambahnya.   Sebelumnya rumor beredar bahwa Syahrul akan ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Tetapi baik KPK maupun Syahril telah membantah rumor tersebut.   “Oh, saya tidak mengerti itu,” kata Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Rabu (14/6/2023).     KPK saat ini telah membuka penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan. Informasi tersebut dibenarkan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu.   “Saat ini, KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kementan,” kata Asep saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Rabu (14/6/2023). Asep juga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai kasus tersebut karena prosesnya masih dalam tahap penyelidikan.   Lebih lanjut KPK membantah narasi yang mengatakan pihaknya memang menargetkan Syahrul karena berasal dari Nasdem. “Kami ingin sampaikan setop narasi itu, setop asumsi itu, karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat bukti,” kata Ali Fikri di Jakarta.   Ali juga kembali menegaskan bahwa penyelidikan dugaan korupsi tersebut dilakukan di Kementerian Pertanian, bukan terhadap Mentan Syahrul Yasin Limpo.   “Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK menargetkan seorang menteri kan begitu, atau dikaitkan dengan politik,” ujarnya. Lebih lanjut Ali juga mengungkapkan penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian dimulai sekitar di awal 2023.       (Red)

Pejabat Aktif, Exs Kadinkes dan Lainnya Jadi Saksi Sidang Tersangka SPK Bodong Dinkes Kabupaten Sukabumi

Pejabat Aktif, Exs Kadinkes dan Lainnya Jadi Saksi Sidang Tersangka SPK Bodong Dinkes Kabupaten Sukabumi

INFOPOLISI.NET | SUKABUMI Sidang lanjutan perkara tipikor terkait SPK Fiktif (Bodong) Keuangan pada Kantor Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Palabuhanratu Tahun Anggaran 2016 Bantuan Provinsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tampak dihadiri Pejabat Aktif Pemkab Sukabumi dan para Exs Pejabat aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Sukabumi sebagai pemeriksaan Saksi.   Pasalnya menurut informasi dari berbagai sumber yang dihimpun, sidang lanjutan Tipikor SPK Fiktif pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi tersebut digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu (14/6/2023). Diketahui, ada tiga orang tersangka dari kasus perkara tipikor SPK Fiktif Keuangan pada Kantor Cabang Bank Jabar Banten (BJB) Palabuhanratu Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi yang sudah ditahan tersebut.     Diantara dari ketiga tersangka kasus perkara tipikor terkait SPK Fiktif (Bodong) itu ialah, Harun Alrasyid, selaku exs Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2016, bersama Saeful Ramadhan, exs Kepala Bidang Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tahun 2014-2016, dan tersangka Dian Iskandar yang merupakan exs pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Sekretariat dan Bidang Promkes pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.   Dijelaskan, pejabat aktif Pemkab Sukabumi dan para exs pejabat yang dihadirkan pada persidangan lanjutan perkara tipikor SPK Fiktif di Dinkes Kabupaten Sukabumi ini sebagai pemeriksaan saksi diantaranya Toha Wildan Atoilah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Didi Supardi, exs mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Dodi Achdiyat, exs mantan Kepala Bappeda, dr. Albani Nasution, exs mantan Direktur RSUD Sekarwangi dan exs mantan Kadis Pertanahan Tata Ruang Kabupaten Sukabumi Teti Twofri Saptiati.   Menurut informasi rilis yang diterima awak media pada gelar sidang lanjutan perkara tipikor SPK Fiktif tersebut Kamis, (15/6/2023) Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Wawan Kurniawan mengatakan, keterangan dari para saksi yang dihadirkan akan mendukung dakwaan JPU atau jaksa penuntut umum terhadap para tersangka SPK Fiktif di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi tersebut.   “Sidang dimulai sekitar Pukul 17.30 WIB, dan berakhir Pukul 20.20 WIB. Kegiatan sidang berjalan dengan baik dan lancar terbuka untuk umum di persidangan,”kata Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Wawan Kurniawan dalam rilisnya yang diterima awak media. Kamis, (15/6/2023). Menurut Wawan, sidang selanjutnya ditunda satu minggu dan dilanjutkan pemeriksaan saksi.   Dalam sidang lanjutan Tipikor SPK Fiktif di Bank Jabar Banten (BJB) Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi pada Dinkes Kabupaten Sukabumi tersebut, bertindak sebagai JPU yakni Panji Wijanarko, Achmad Imam Lahaya. Kemudian, majelis hakim antara lain, T Benny Eko Supriyadi, Eka Saharta, Winata Laksana dan Jeffry Ueftra Sinaga.       (121ck)

Majukan Pertanian, Bupati OKI Terima Penghargaan dari Kementan

Majukan Pertanian, Bupati OKI Terima Penghargaan dari Kementan

INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar, SE menerima penghargaan dari Kementrian pertanian pada ajang Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVI di Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/6/2023). Melalui Wakil Bupati, Dja’far Shodiq disampaikan bahwa penghargaan tersebut diterima karena dedikasi, kontribusi dan keberhasilan dalam mendukung program Pembangunan Pertanian di Indonesia.   “Hari ini saya mewakili Pak Bupati menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI, komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor pertanian telah membawa dampak besar terhadap petani di Kabupaten OKI,” Kata Shodiq usai menerima piagam penghargaan. Sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Ir. Sahrul, M. Si mengatakan Kabupaten OKI menjadi salah satu areal program strategis nasional food estate (lumbung pangan) di Sumatera Selatan. “Potensi lahan irigasi, lebak, pasang surut, dan tadah hujan menjadi andalan Kabupaten OKI untuk menjaga ketahanan pangan.” Ujar Sahrul. Dia menjelaskan Potensi luas lahan pertanian di Kabupaten OKI mencapai 129.083 hektare (meliputi sawah irigasi, lebak, pasang surut dan tadah hujan), sangat mungkin untuk terus meningkatkan hasil produksi. “Luasan 129 ribu hektare tersebut berarti lahan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat memproduksi padi sebanyak lebih kurang 863 ribu ton GKG. Potensi untuk pengembangan lahan persawan ini masih sangat terbuka jika dapat dimaksimalkan untuk ditanami 3 kali,” jelas Sahrul. Produktivitas pertanian khususnya padi di OKI tambah Sahrul terus meningkat dari tahun ke tahun. “Dari 4,18 ton/hektare pada 2011, kini peningkatan mencapai 5,45 ton/hektare,” Jelas Sahrul. Dia menyampaikan sektor pertanian tetap menjadi primadona dan aset yang harus dipertahankan sekaligus ditingkatkan untuk mencegah terjadi kemungkinan krisis pangan ke depan. “Tetap optimis melalui penghargaan ini dan semoga dengan  keseriusan para petani di OKI produksitas semakin meningkat, masyarakat jadi lebih sejatera,” harapnya.       (Kadim)

M.Rafly Ramadhan Jabat Ketua Umum Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024, Ini Program Kerjanya

M.Rafly Ramadhan Jabat Ketua Umum Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024, Ini Program Kerjanya

INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Pelantikan Ketua Umum dan Pengurus Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024 dengan tema “Terbentuknya Kepengurusan Yang Berkarakter ,Berani dan Berintegritas Tinggi Demi Kemajuan Dewan Mahasiswa digelar di Aula STIHPADA, Rabu (14/6/2023).   Ketum Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024 terpilih M. Rafly Ramadhan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua 1 STIHPADA Hj. Erleni SH.M.H, Wakil Ketua II, Dr. Hj. Fatria Khairo, STP., SH., MH., CTL. Wakil Ketua III, Rohman Hasyim, SH, MH.   Wakil Ketua 1 STIHPADA Hj. Erleni SH.M.H mengatakan, Alhamdulillah sudah lewat pelantikan setelah sebelumnya dilakukan pemilihan hari Jumat 9 Juni 2023.   “Saya bangga terhadap mahasiswa untuk kepengurusan menyiapkan pelantikan dalam waktu 5 hari,” ujarnya.   “Saya berharap kepengurusan ini adalah perpanjangan kepengurusan yang lama. Apa yang sudah dihasilkan bisa dipertahankan, ditingkatkan apa yang belum dicapai bisa diusahakan dan bisa dicapai,” tambah Erleni.   Ketika ditanya program yang diharapkan dari Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024, Erleni menuturkan, dia berharap apa yang sudah disampaikan untuk program 100 hari kerja dapat di follow up untuk direalisasikan.   “Tentu lembaga tidak lepas tangan, karena akan mensupport apapun yang dilakukan mahasiswa sepanjang untuk kemajuan lembaga dan kemajuan dewan mahasiswa. Tentu lembaga akan mensupport,” katanya.   Lebih lanjut, Erleni mengungkapkan, pasti lebih baik dari sebelumnya. Tujuan yang mau dicapai bisa terealisasi. Dia berharap prestasi yang sudah ada untuk dipertahankan.   “Kita tanggal 20 sampai 21 Juni akan berangkat ke Jakarta mengikuti Kompetisi Moot Court Pengadilan Militer. Tahun lalu sudah meraih harapan 3 nasional Kompetisi Moot Court Pengadilan Militer, dan tahun ini kita berharap bisa meraih prestasi lebih baik lagi,” bebernya.   Sementara itu, Ketum Dewan Mahasiswa STIHPADA 2023-2024 M. Rafly Ramadhan mengatakan, pihaknya akan mengadakan musyawarah besar Dewan mahasiswa.   “Dewan mahasiswa sudah membuat program kerja yang akan dilaksanakan di kemudian hari sesuai dengan bidang masing-masing baik bidang humas SDM dan lain-lain,” katanya.   “Program kerja yang akan saya lakukan diantaranya adalah Moot Court Competition itu ditingkat antar kelas. Insya Allah juga akan digelar tingkat Sumbagsel dan nasional. Jika itu sudah berjalan maka Insya Allah akan kami buat tingkat internasional,” tandasnya.   Ditempat yang sama, Demisioner Ketua Umum Dema STIHPADA Iqbal Yassin mengucapkan terima kasih civitas STIHPADA yang sudah mensuport penuh untuk hadir.   “Kepengurusan Dema STIHPADA 2023-2024 sudah dibuat. Semoga program yang sudah dibuat dapat dilaksanakan,”katanya.   Sekjen Dewan Mahasiswa STIHPADA Periode 2023-2024 Anjas Pratama menuturkan, Alhamdulillah pada hari ini telah dilantik sebanyak 31 pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan jajaran departemen serta UKM lainnya.   “Juga bertambahnya dua UKM yang baru terbentuk yaitu UKM debat dan seni. Harapan kedepannya dengan adanya pergantian estafet kepemimpinan yang mana sebagai ketua umum terpilih M. Rafly Ramadhan dapat membawa roda organisasi lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.       (Kadim)

Kasubbid PID Bersama Wadansat Yang Diwakili Melaksanakan Giat Bakti Sosial Dalam Rangka Menyambut HUT Bhayangkara ke 77

Kasubbid PID Bersama Wadansat Yang Diwakili Melaksanakan Giat Bakti Sosial Dalam Rangka Menyambut HUT Bhayangkara ke 77

INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Kasubbid PID AKBP Suparlan, S.H,MSi bersama Wadansat Brimob yang diwakili oleh Kompol Maerun dan perwakilan Personil Polda Sumsel melaksanakan giat bakti sosial dalam rangka menyambut HUT Bhayangkara ke-77 ke panti Asuhan Siti Aisyah Palembang. Rabu (14/06/2023). Kasubbid PID bersama Kompol Maerun dan Personel Polda Sumatera Selatan menggelar Bakti sosial ke panti asuhan Siti Aisyah Palembang dengan menyerahkan bantuan bingkisan berupa sembako. Suparlan mengatakan Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk saling berbagi kepada sesama dan memahami serta merasakan terhadap apa yang mereka rasakan saat ini, selain itu juga guna menjalin kedekatan yang lebih erat lagi antara Polri dengan masyarakat. Dengan kegiatan bakti sosial ini Polda Sumsel berharap bisa semakin dekat lagi kepada masyarakat, apalagi kepada anak-anak panti asuhan, karena Polri merupakan sahabat dan mitra bagi semua masyarakat serta akan selalu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat sehingga terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif. Sementara itu pimpinan dan pengurus beserta anak-anak panti asuhan Siti Aisyah Palembang mengucapkan terima kasih kepada Polri khususnya Polda Sumsel karena sudah memberikan bantuan tersebut, semoga Polri tetap jaya dan makin di cintai oleh masyarakat ujarnya.     (Kadim)

Di Audiensi Bersama Komisi A DPRD Kota Bandung, Forum RT & RW Minta Insentif di Naikan

Di Audiensi Bersama Komisi A DPRD Kota Bandung, Forum RT & RW Minta Insentif di Naikan

INFOPOLISI.NET | BANDUNG Forum RT dan RW Kota Bandung yang di pimpin oleh H. Lily Maulana Audiensi bersama Komisi A terkait peningkatan insentif kesejahteraan RT dan RW se- Kota Bandung, bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Bandung. Selasa (13/06/23).   Audiensi diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.I.P.,M.Si dampingi H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I, Drs. H Edi Haryadi, M.Si, Asep Sudrajat selaku anggota Komisi A dan Kabag Tapem Setda Kota Bandung Firman Nugraha.   Dalam audiensinya Ketua Forum RW H. Lily Maulana mengatakan agar pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan insentif sesuai dengan anggaran dan regulasi.     “Karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam hal janji politik Walikota sebelumnya terkait Perwal anggaran PPIPK,” ucapnya.   Dilanjutkannya, jika tadinya insentif RT Rp. 300 rb dan RW Rp. 500 rb, serta ada informasi kenaikan pun hanya sebesar Rp. 50 rb, usulan yang kami inginkan kenaikannya untuk RT Rp. 600 RW Rp. 1 JT.   “Jika kenaikan hanya Rp. 50 rb, hal tersebut adanya kenaikan dasarnya dari mana?, walaupun benar kenaikan hanya Rp. 50 rb kami Forum RW menolak, lebih baik kami minta untuk di potong saja untuk menambah kesejahteraan Sekda dan Dinas serta Ketua Komisi A beserta jajarannya”, tegas Lily.   Pihaknya berharap, jika jika usulan kami di terima maka ijinkan juga kami Forum RW yang jumlahnya sekitar 5000 orang untuk dapat di terima hadir masuk ke Kantor DPRD.   Dilokasi yang sama, sebelumnya H. Rizal Khairul, S.I.P.,M.Si Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada Forum RT dan RW yang selama ini sudah bekerja secara maksimal.   “Harapan dan aspirasi sering kami terima saat Reses dan kami juga terima baik secara tertulis. Tentunya kami akan melihat kemampuan anggaran dan secara akademis perlu kajian dan yang perlu kami tempuh adalah usulan,” ujarnya.   Rizal juga mengatakan, kami dari DPRD Kota Bandung tentunya akan mengusulkan kembali, kerena pada dasarnya yang mengeksekusi terkait hal tersebut ada di Tata Pemerintah (Tapem) Kota Bandung, terkait adanya kenaikan Rp. 50 rb itu tidak benar, karena belum ada penganggaran ke arah sana.   Sementara Asep Sudrajat memberikan tanggapan, berharap keinginan yang diminta oleh Forum RT dan RW dapat di realisasikan bahkan jika kami menginginkan insentifnya besar RT Rp. 1 JT RW Rp. 2 jt.   Ditambahkannya H. Agus Andi Setyawan, mengatakan, komisi A senada dengan kewilayah tentunya baik Forum RT dan RW termasuk kedalamnya. Semoga kita bisa fokus serta konsentrasi kepada keputusan tersebut. Yang terpenting bagaimana pemberdayaan bisa berjalan baik di kewilayahan. Tentu kami akan berjuang dan mengawal pentingnya anggaran di Kewilayahan.   “Anggaran Kewilayahan jangan sampai terdistorsi oleh para RW, dan berharap semoga insentif bisa benar-benar naik murni tanpa ada potongan,” tandas Agus.       (Red)

Rapat Mediasi di Hadiri Wabup Banyuasin Teluk Betung Tidak Menemukan Titik Terang

Rapat Mediasi di Hadiri Wabup Banyuasin Teluk Betung Tidak Menemukan Titik Terang

INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Rapat mediasi yang bertempat di kantor desa Teluk Betung kecamatan Pulau Rimau kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan yang menghadirkan wakil bupati Banyuasin pakde selamat somosentono, beserta jajarannya untuk membahas tentang permasalahan lahan desa dan rumah masyarakat desa teluk Betung, (13/06/2023).   Wakil bupati Banyuasin pakde. H. selamat somosentono yang memimpin langsung rapat pakde selamat berharap dengan ada nya rapat hari ini saya minta ada Titi Terang dari kedua belah pihak selesai kan secara kekeluargaan .karena tidak ada gunanya kita ber selisi paham itu harapan saya tapi kalau memang tidak bisa secara kekeluargaan apa boleh buat silahkan kalian menempuh jalur hukum tapi harapan saya alangkah baiknya persoalan ini jangan sampai ke tanah hukum itu harapan saya, ungkap pakde selamat somosentono wakil bupati Banyuasin   Di sebelah satu pihak mantan kepala desa bapak Hairul tidak terima kalau pembangunan gedung olahraga berdiri harus merusak atap seng rumah nya .dan kalau memang harus membongkar atap seng rumah nya harus ada kordinasi dengan pemilik rumah  paling tidak permisi dengan tuan rumah .yang ada di samping berdiri nya gedung olahraga, kami berharap dengan pemerintah kabupaten Banyuasin bantu kami kami ini masyarakat desa minta ke Adilan.     Jika memang tidak ada  penyelesaian mungkin kami akan menempuh jalur hukum .karena saya tidak terima kalau bangunan atap seng rumah saya itu di bongkar dengan cuma cuma, kami setuju dengan berdiri nya bangunan gedung olahraga untuk kepentingan masyarakat banyak kami sangat mendukung program pemerintah desa teluk Betung yang membangun desa tanjung untuk masyarakat banyak dan di gunakan untuk berbagai kegiatan yang ada di desa teluk Betung, jelasnya bapak Hairul   Kepala desa teluk Betung Ali Sodikin, kecamatan Pulau Rimau imau menuturkan kami dari pemerintah desa teluk Betung berharap ada etika baik dengan bapak Hairul karena kami memperjuangkan hak desa masyarakat desa kami hanya berdasarkan surat surat kita dari tahun 90 di tahun 93 ada pembangunan pasar desa teluk Betung. dalam kalimat pembuka pasar itu kita tidak boleh mengambil keuntungan pribadi dari pembukaan pasar ini seiring waktu surat itu tidak di masukkan dalam aset desa masyarakat tau itu aset desa.   Bapak Mario selaku pengadu dia itu pendatang numpang pas kita minta masyarakat minta pak Mario ini jangan di buatkan surat. ini kan pasilitas umum kata pak Mario gak apa nanti pemerintah mintah kita kasih kan tapi pas kita mintah Sekarang tidak di kasih kan.     Sekarang ini kalau kita mau bikin surat tanah. itu harus melalui proses pengukuran baru bisa kita bikin surat, tahun 2007 tanggal 02 bapak Mario bikin surat sendiri tanda tangan sendiri saksi sendiri bapak Mario tanggal 4 Juli bapak Mario mengukur tanah sendiri menurut UUD yang berlaku bapak Mario sudah menyalahi UUD yang berlaku, tandasnya kepala desa Teluk Betung.   Kalau memang bapak Mario ingin menempuh jalur hukum kami sebagai pemerintah desa ini harus kami hadapi dengan data yang ada .dan surat yang kami miliki sebagai pemerintah desa dari tuan tanah yang memberikan hibah itu orang nya masih hidup, Tamba kepala desa teluk Betung.   Camat pulau Rimau bapak sumito. sangat menyayangkan dengan ada masyarakat desa harus menempuh jalur hukum kalau bisa ini harap saya mari kita cari solusi dengan secara kekeluargaan .karena untuk apa kita berselisih paham paling tidak ada yang mengala karena menyangkut pasilitas umum untuk masyarakat desa, kami mendukung penuh kepada pemerintah kabupaten Banyuasin untuk menyelesaikan permasalah masyarakat, harapan saya semoga ada pintu untuk kebaikan kita bersama,  ungkap camat pulau Rimau bapak sumito.ujar nya.”       (Kadim)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin