INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Kunjungan kerja Dewan Perwakilan Daerah DPRD Proovinsi Sumsel Kepulauan Bangka Belitung dan Kegiatan Pengiriman dan Pelepasan Tenaga Kerja Alumni SMK negeri 2 Palembang ke PT Daya Kobelco Jakarta dilaksanakan di SMK Negeri 2 Palembang, Jumat (16/6/2023). Kabid SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Mondyaboni S.E, S.Kom, M.Si mengatakan, Dia Boni mengatakan, anak-anak akan diberangkatkan ke PT Daya Kobelco di Jakarta. “Alhamdulillah anak-anak kita bisa berhasil masuk ke dunia kerja. Provinsi Sumsel khususnya bidang SMK susah melakukan banyak upaya kita bekerja sama dengan Disnaker. Untuk menyalurkan anak-anak kita dari SMK untuk masuk ke dunia kerja,” ujarnya. Lebih lanjut dia menuturkan, selama 2 tahun terakhir sudah banyak sekali kerjasama yang dilakukan Bidang SMK agar lulusan SMK bisa bekerja di dunia usaha dunia industri. “Sudah banyak informasi sebelum pengumuman kelulusan anak-anak diterima di perusahaan-perusahaan. Ini tidak lepas dari peran dari guru di SMK kemudian dari kerjasama dengan Disnaker kabupaten kota,” katanya. Mondyaboni menerangkan, ketika pihaknya akan membuat suatu kegiatan besar seperti Job Fair Akbar dengan menghadirkan anak-anak dari 17 kabupaten kota. Terkadang ada kendala yang dihadapi anak-anak karena tidak ada dana untuk keberangkatannya. “Tapi alhamdulillah Disnaker 17 kabupaten kota bersama Bupati dan Walikota mensupport untuk bisa menyiapkan bus untuk berangkat. Kemudian kita minta bantuan Gubernur Sumsel untuk bisa tinggal di Asrama Haji dengan potongan harga yang luar biasa. Sehingga anak-anak kita bisa mengikuti rekrutmen yang diadakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia ini,” bebernya. “Alhamdulillah PT Daya Kobelco hari ini ikut bekerjasama dengan kita memberangkatkan anak-anak kita dari SMK 2 Palembang. Kita berharap dari SMK lainnya diajak juga untuk bekerja sama supaya bisa bergabung juga dengan PT Daya Kobelco,” bebernya. “Untuk anak-anak sekalian kami berpesan sama seperti pesan pak Suparman agar menjaga nama baik Sumsel juga nama baik SMK 2 Palembang. Dimanapun kalian berada, kalian alumni SMK Negeri 2 Palembang. Tunjukkan kinerja yang baik di manapun kalian berada,”tuturnya. Dia mengungkapkan, saat masih tinggal bersama orang tua semua disiapkan orang tua. Ketika tinggal di tempat orang lain belajar siapkan sendiri. Selain itu, juga arus menjaga kesehatan. “Siapkan vitamin untuk menjaga agar tubuh tetap sehat,” ucapnya. Sementara itu, Kepala SMKN 2 Palembang, Suparman, SPd, MSi menghimbau kepada anak-anak yang diberangkatkan untuk menjaga nama baik SMKN 2 Palembang. Karena ini adalah kepercayaan industri kepada SMKN 2 Palembang. “Jaga etika. Karena kalau kerja malas atau panjang tangan, dan akhirnya orang perusahaan akan merasa kecewa tidak mau lagi merekrut siswa SMK 2 Palembang. Jangan sampai di blacklist,” katanya. Lebih lanjut Suparman menuturkan, SMK 2 yang ditekankan adalah akhlak. Karena sekarang di sini anaknya harus mengaji satu hari satu ayat. Kemudian itu disetorkan kepada guru agama. “Setiap Jumat pagi jam 07.00 sampai jam 08.00 pagi itu ada kegiatan keagamaan siraman jasmani. Insya Allah anak ibu yang disekolahkan di SMK 2 tidak akan mengecewakan orang tua. Kecuali anak ibu itu terpengaruh dengan pengaruh lingkungan dari teman-temannya,” katanya. Service Leader PT Daya Kobelco Palembang Tri Suharyanto menuturkan, SMKN 2 Palembang alumninya semua luar biasa.”Semoga alumni SMK Negeri 2 kedepannya akan menjadi orang hebat. Untuk tahun ini kita menerima 80 orang dari SMKN 2 Palembang,” ucapnya. Tri menjelaskan, untuk penilaian pasti ada dari attitude, skill dan dari keseharian.” Semuanya ada penilaian jadi mudah-mudahan dari alumni yang hebat akan menghasilkan generasi yang hebat juga,” katanya. “Kita pakai sistem kontrak kalau memang performanya memang sesuai dengan apa yang kita inginkan akan dia kerja di karyawan. Sekarang masa magang dan training ada 9 bulan sampai 1 tahun proses kontraknya. Jika memang memenuhi kriteria kita akan menjadikan karyawan tetap,” pungkasnya. (Kadim)
Tag: Pendidikan
Sistem Zonasi Harus di Evaluasi, Sepertinya Belum Mampu Menghilangkan Sekolah Pavorit
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Pemerhati pendidikan Jawa Barat mengusulkan agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK dan SLB di Jabar dihapuskan mulai tahun depan. Penghapuskan tersebut dinilai perlu dilakukan karena saat ini pemerintah belum siap dalam melaksanakan proses PPDB dengan sistem zonasi. “Dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, pemerintah belum mampu untuk menyetarakan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah di Jabar. Mungkin nanti juga berkaitan dengan pembiayaan, pendanaan dan lainnya,” tutur Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep B Kurnia. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Aa Maung saat menjadi nara sumber pada acara Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk ‘PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan’, Kamis, 15 Juni 2023. Aa Maung menyarankan agar proses PPDB di tahun depan lebih banyak membuka jalur untuk prestasi akademik ketimbang zonasi. Menurutnya, dengan mengacu pada prestasi akademik, maka proses PPDB akan semakin fair. Ia mengungkapkan, sistem zonasi tidak ujug-ujug diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bermula dari sistem PPDB yang digunakan oleh Kota Bandung pada 2014. “Seingat saya, zonasi itu adalah awalnya rayonisasi Kota Bandung tahun 2014 dan dianggap berhasil. Padahal fakta di lapangan, belum waktunya atau belum berhasil, tapi diadopsi pemerintah pusat jadi zonasi,” jelasnya. Aa Maung menilai, hal itu merupakan gambaran apabila pendidikan di Indonesia dicampuri urusan politis. Rayonisasi digemborkan seolah berhasil diterapkan di Kota Bandung dan pantas diadopsi di lingkup yang lebih luas. “Dengan harapan (sistem zonasi) hilangnya sekolah favorit. Saya melihat adanya zonasi itu tidak bisa menghilangkan asumsi masyarakat sekolah favorit,” ujarnya. Dikatakan Aa Maung, pola pikir masyarakat saat ini menganggap sekolah favorit masih ada. Pasalnya, mereka melihat sekolah tersebut lebih bagus pelayanan, sarana prasarana dan infrastrukturnya. Aa Maung pun menyimpulkan, sejak awal sistem zonasi diterapkan selalu saja ada masalah. Bagaimana pun sistem PPDB diutak-atik akan muncul banyak masalah. “Termasuk paradigma anggapan orangtua pasti selama ini tidak transparan,” tandasnya. Menyulitkan Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, sejumlah pegiat pendidikan berencana mengajukan judicial review Permendikbud No 1 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan aturan zonasi PPDB. Aa Maung pribadi akan mendukung langkah tersebut. “Saya tentunya mendukung judicial review ini. Semoga saja bisa membuahkan hasil dan sistem zonasi PPDB akan dihapuskan,” tandasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyambut baik rencana judicial review aturan zonasi PPDB. “Bicara soal judicial review kebijakan zonasi, secara moral kami dukung,” katanya. Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menyatakan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim. Menurut politisi dari PKS ini, sistem zonasi sebenarnya hanya tepat diterapkan di DKI Jakarta. “Sistem zonasi ini memang nyusahin. Saya kira cuma DKI Jakarta saja yang bisa lakukan zonasi karena ada kecukupan fasilitas SMA dan SMK,” ujarnya. Bicara Bandung Raya saja, lanjut Gus Ahad, sistem zonasi tak bisa dilakukan sama sekali. Bahkan saat ini yang sedang berjalan pun selalu memunculkan permasalahan. “Jadi saya kira Jabar ini tidak bisa zonasi-zonasian. Bandung saja misalnya, lihat saja radius dari sekolah, berapa yang diterima. Petakan maka akan banyak blank spot-nya. Makanya kami akan mendukung judicial review aturan zonasi PPDB,” pungkas Gus Ahad. (Red)
ANEH Penerimaan PPDB Jabar 2023 Masih Memberlakukan Kuota Petugas Covid, Aa Maung: Emang Covid Masih ada?
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Asep B Kurnia atau Aa Maung masih menemukan adanya kuota petugas Covid 19 dalam PPDB Jabar 2023. Dari itulah dirasakan aneh dan janggal dengan temuan tersebut. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan bahwa Indonesia sudah terbebas dari Covid 19 dan mencabut status pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Oleh karena itu, Aa Maung menilai sangat tidak wajar jika dalam PPDB Jabar 2023 ini, kuota untuk petugas Covid 19 masih diberlakukan. Pasalnya, Aa Maung mengungkapkan bahwa masih adanya kuota untuk calon peserta didik baru (CPDB) yang orang tuanya merupakan petugas Covid 19 menjadi menimbulkan pertanyaan. ”Kalau saja kuotanya itu sebesar 5 persen dari jumlah kursi SMA atau SMK Negeri, itu akan sangat merugikan masyarakat,”tegas Aa Maung, Minggu 11 Juni 2023. Untuk diketahui, tahapan pendaftaran PPBD Jabar 2023 SMA dan SMK Negeri tahap 1 pada 6-10 Juni sudah selesai dilakukan. Dalam pendaftaran tahap I PPDB Jabar 2023 untuk SMA ini Dibuka untuk jalur afirmasi, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas. Sedangkan untuk SMK, pendaftaran tahap I ini untuk Jalur afirmasi, Jalur prioritas terdekat, Jalur perpindahan tugas, Jalur prestasi kejuaraan dan Jalur persiapan kelas industri. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 21 Thn. 2022 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Thn.2021 Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA, SMK dan SLB, disebutkan bahwa jalur afirmasi ini terdiri dari jalur seleksi untuk calon peserta didik yang berasal dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), Anak Berkebutuhan Khusus, dan Kondisi Tertentu. Kondisi Tertentu adalah calon peserta didik yang orangtuanya bertugas dalam penanganan COVID-19, merupakan korban bencana alam atau sosial, dan kondisi yang mengganggu kelancaran PPDB. Kuota jalur afirmasi PPDB Jawa Barat sebesar 20%. Ditambahkan Aa Maung, masih diberlakukannya ketentuan kuota untuk petugas penanganan Covid 19 ini sangat tidak masuk akal. ”Kan sekarang ini sudah tidak ada lagi petugas penanganan Covid 19,” ungkap Aa Maung. Oleh karena itu, kata dia, jika kuota untuk CPDB sebesar 5 persen saja dari total 300 kursi di SMA atau SMK Negeri misalnya, maka jumlahnya mencapai 15 kursi. ”Shaya khawatir justru kuota untuk jalur petugas penanganan Covid 19 ini malah dijadikan bancakan oleh oknum panitia PPDB Jabar,” ujar Aa Maung. Oleh karena itu, Aa Maung mengusulkan supaya kuota untuk CPDB yang orang tuanya bertugas selama Covid 19 dihilangkan saja. ”Alihkan kuotanya untuk jalur keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) atau jalur zonasi saja,” pungkas dia. (MS)
Antero Taekwondo Club Bawa Pulang 6 Medali dari Kejuaraan ATF UI Taekwondo Championship 2023
INFOPOLISI.NET | JAKARTA Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia,2-4 juni 2023 menyelenggarakan kejuaraan Nasional ATF UI Taekwondo Championship 2023. Kejuaraan Nasional ATF UI Taekwondo Championship 2023, yang dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Ariotedjo, merupakan ajang penting untuk mencari bakat muda taekwondo Indonesia yang memiliki potensi dunia. Dalam wawancaranya, Menteri Dito Ariotedjo memberikan apresiasi dan semangat kepada para peserta Kejurnas ini. Ia menyatakan,“Untuk para peserta ATF UI Taekwondo Championship 2023, yang diselenggarakan oleh Fisip UI, saya ucapkan selamat dan semangat. Ini adalah program dimana kita bisa mencari talenta muda Taekwondo Indonesia untuk bisa mendunia.” Ujar Dito Ariotedjo Antero Taekwondo Club mengirimkan 6 peserta ke Kejuaraan ATF UI ini dan berhasil meraih 2 emas, 2 perak, dan 2 perunggu. Sabeumnin Andhika mengatakan, “Alhamdulillah semua berkah kekuatan dan kehendak Allah SWT,kita berdoa dan berusaha seoptimal terapkan kemampuan yang dilatih, dimana konsepnya adalah berlatih layaknya pertandingan final dan setiap partai adalah FINAL. Dan terpenting juga adalah support dari para orangtua atlet yang semangati semua atlet yang berlaga diarena.” Ujarnya. Ia juga menambahkan, “Insya Allah kedepan,lebih ditingkatkan lagi pada attitude,kemampuan untuk dipetakan beberapa yang disiplin rajin berlatih untuk bisa mencapai standard (fisik,speed, teknik dll) masing-masing sesuai kemampuan menuju kelas prestasi yang teruji serta terjaga kualitasnya.Dan kita jadikan event Kejuaraan ini sebagai ajang pemanasan bagi para atlet sebelum bertarung pada turnamen besar nantinya.Semoga capaian awal ini bisa menjadi spirit bagi para atlet kita lainnya untuk lebih meningkatkan prestasi,” terangnya lagi. Kwanjangmin Bayu yang menerima kabar gembira tersebut juga mengucapkan selamat kepada para peraih medali. Kwanjangmin Bayu juga berpesan,agar apa yang diraih oleh para Atlet Antero Taekwondo Club saat ini dapat memacu semangat atlet- atlet lainnya yang belum berkesempatan meraih medali. Jadikan rekan – rekan yang mendapatkan medali itu sebagai motivasi untuk lebih giat lagi dalam meraih prestasi,ucapnya. (Adm/Nfn)
Wabup H. Slamet Hadiri Pelepasan 108 Peserta Didik SMA Negeri 1 Suak Tapeh
INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono, SH hadiri pelepasan 108 siswa SMA Negeri 1 Suak Tapeh angkatan ke-5 kelas Xll yang Bertempat dijalan Palembang-Betung KM. 5 Desa Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh, Selasa (30/5). Wakil Bupati Banyuasin H. Slamet Somosentono dalam sambutannya mendoakan kepada semua peserta yang telah dilepas dan lulus dengan predikat memuaskan. Pesannya untuk membawa almamater sekolah dengan baik dimanapun berada, juga untuk menjaga prestasi hingga memasuki dunia kerja, memperlihatkan prestasi kerja dan tanggung jawab sebagai alumi SMA Negeri 1 Suak Tapeh. Bagi yang ingin memasuki perguruan tinggi beliau juga berpesan untuk memperlihatkan prestasi dan tanggungjawab di perguruan tingginya masing-masing. “Tembuslah dunia yang sebenarnya dengan bekal ilmu dan kedewasaan yang kalian raih di SMA Negeri 1 Suak Tapeh” ujarnya. Harapan kami semua jadilah kalian siswa-siswi yang bertaqwa, pintar dalam segala hal berwawasan luas, berketerampilan yang memadai berahlak mulia, sehat jasmani rohani, berkemampuan untuk bersaing dengan kejujuran dalam segala bidang, dan jika kalian sudah sukses semoga kalian bisa membawa adik-adikmu di masa yang akan datang untuk bersama membangun bangsa dan negara agar menjadi lebih baik lagi,” tambahnya. Dilanjutkan Wabup H.Slamet, mengucapkan sekali lagi selamat atas kelulusan ini namun jalan masih panjang harus belajar dengan giat jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua dan guru. Tentunya Pemerintah Kabupaten Banyuasin selalu mendukung dan memperhatikan sektor pendidikan karena dengan pendidikan yang baik dan berkualitas akan lahir generasi handal dan berdaya saing. “Masa depan tidak lagi terletak kepada kami-kami yang ada di sini. Tapi masa depan ada pada anak-anak sekalian. ,” katanya. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 1 Suak Tapeh Dra. Hartining Dyah Listiningrum mengucapkan terimakasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Suak Tapeh . Berkat dedikasi kerjasama dan kekompakannya melalui proses pelaksanaan ujian sekolah sampai pelaksanaan perpisahan ini yang telah berusaha tidak mengenal lelah dan waktu hingga sampai mencapai kelulusan. “Adanya puncak kegiatan hari ini banyak sekali proses untuk mensukseskan semua kegiatan yang telah di rencanakan, sehingga acara puncak pelepasan siswa-siswi kelas XII ini dapat terlaksana sesuai rencana. Dalam kesempatan ini kami selaku pihak sekolah untuk menyerahkan kembali putra putri bapak-Ibu sebanyak 108 orang, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya semoga pengetahuan serta ilmu yang kami telah berikan insya Allah menjadi bekal untuk melangkah menuju keberhasilan selanjutnya,” ujarnya. Harti menambahkan, tidak terasa para siswa sudah tiga tahun mengenyam pendidikan yang telah di bimbing guru untuk menjadikan para siswa yang mempunyai karakter, terutama di kedisiplinan. “Ambilah hal-hal positif yang kalian dapatkan selama tiga tahun ini, karena karakter positif itu akan kalian bawa sampai kapan pun juga, terapkan semuanya dalam kehidupan,” pesan Tatik. Turut Hadir Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Awaludin, S.Pd., M.Si, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Suak Tapeh Dra. Hartining Dyah Listiningrum, Kabid Kebudayaan Disdikbud Banyuasin Raden Gunawan, Kabid Kepemudaan Disporapar Banyuasin Mat Rusuk, Camat Suak Tapeh Bambang Setiahadi, Kapolsek Betung, Danramil Betung, Kepala Puskesmas Suak Tapeh, Para Guru dan Orang tuang serta tamu undangan lainya.” pungkas nya.” (Kadim)
SMAN 18 Palembang Gelar Kegiatan Panen Karya P5
INFOPOLISI.NET | PALEMBANG SMA Negeri 18 Palembang menggelar kegiatan Panen Karya bertempat dihalaman SMAN 18 Palembang, Senin 29 Mei 2022. Kepala SMA Negeri 18 Palembang H Heru Supeno S.Pd, MSI mengatakan, kegiatan Panen Karya Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) SMA Negeri 18 Palembang ini diselenggarakan untuk mewujudkan lulusan yang memiliki nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila yaitu berakhlak mulia, berkehebanekaan global, mandiri, bergotong-royong bernalar kritis dan kreatif. Adapun pilihan tema semester ini adalah kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berekayasa teknologi untuk NKRI. Kegiatan ini didanai oleh sekolah dari dana BOS kinerja dan komite SMA negeri 18 Palembang. “Kegiatan Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) ini merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari struktur kurikulum merdeka di sekolah. Struktur kurikulum dibagi menjadi dua kegiatan pembelajaran utama yaitu pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan project penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5,” bebernya. Heru menuturkan, kegiatan Panen Karya P5 yang dilaksanakan di SMA negeri 18 belumlah sempurna masih banyak kekurangan dan masih jauh dari harapan pemerintah. Hal ini dikarenakan p5 adalah hal baru yang diperlukan pemahaman dan latihan uji coba para guru untuk dapat melaksanakannya walau dengan SDM dan sarana yang terbatas. Namun demikian kami para guru sudah berusaha keras menampilkan karya terbaik siswa agar siswa termotivasi dan terinspirasi untuk terus berkarya membangun negeri. Semoga karya-karya siswa ini bisa membentuk karakter siswa sebagai pelajar Pancasila. “Jadi banyak hal yang kita dapat dari pelaksanaan P5 ini,” ucapnya. Heru menjelaskan, sebenarnya seluruh sekolah harus melakukan seperti itu. Karena SMAN 18 sebagai sekolah penggerak maka berinisiatif agar menginspirasi sekolah-sekolah lain untuk melakukan hal yang seperti sekolah kita. Di dalam P5 itu intinya anak bergaul, saling menghargai, berkolaborasi bisa berkomunikasi dan bisa kritis, bisa kreatif itu yang diharapkan dari p5. Sebagai contoh anak menciptakan tari itu pasti ada saling menghargai. Kemudian membahas pakaiannya apa. Mereka berdiskusi dan bermusyawarah dan kebiasaan itu itu harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Selama dia proses itu diamati oleh guru dibimbing oleh guru. “Karena judulnya panen karya jadi banyak panen karya-karya dari anak-anak ada tarian, nyanyian. Kemudian ada tampilan karya IT siswa contoh membuat absen dari barcode, ada membuat sapu elektrik ada karya sablon ini dari siswa,” bebernya. Lebih lanjut Heru mengungkapkan, dalam di 2 tahun terakhir atau dua setengah tahun ini sudah banyak menghasilkan piala. Tahun 2021 SMAN 18 mengumpulkan 42 piala, Tahun 2022 kita menghasilkan 119 piala. “Untuk 2023 hingga Maret kita jumlahnya baru 36 piala. Kita akan terus menggali inovasi kreativitas dan potensi siswa. Jadi dari 2021 sampai 2023 Maret ini hampir 200 piala yang kita raih. Piala yang diraih, ada yang tingkat nasional dan internasional ada tingkat provinsi kabupaten kota,” tuturnya. “Anak itu dibimbing untuk menciptakan kreativitas. Karena tanpa kreativitas tidak ada perubahan. Tanpa perubahan tidak ada kemajuan, dan tanpa kemajuan tidak akan tercipta peradaban baru,” tandasnya. (Kadim)
Kondisi Guru Honorer Di Kota Bandung Sedang Tidak Baik-Baik
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Guru honorer di Kota Bandung sedang menunggu kabar baik turunnya Honorarium Peningkatan Mutu (HPM) yang sudah tersendat pencairannya sejak Januari 2023. Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Pendiri Media Online Sambasnews.id serta Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Cimahi-KBB Dadan Sambas, Kamis (25/05/2023), menyampaikan bahwa dengan belum turunnya HPM bagi guru honorer di Kota Bandung ditakutkan akan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dengan fakta di lapangan kita bisa melihat guru honorer memegang peranan penting saat KBM, jadi dengan belum cairnya HPM yang sudah dijanjikan dan dianggarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, akan memecah konsentrasi saat memberikan atau transfer ilmu di kelas. “Jeritan dan suara hati guru honorer di salah satu SMP negeri di Kota Bandung, menyatakan bahwa sangat berharap agar HPM segera bisa dicairkan, karena dengan nominal 2 jutaan per bulan, sangat membantu menopang perekonomian keluarga, apalagi dia menjadi tulang punggung keluarga dengan beban anak-anak serta istrinya. Guna menutup kekurangan saat ini, dia meminjam ke saudara dan tetangganya, hal ini dilakukan karena sekolah yang menjadi tempat mengajar tidak memiliki dana talang, ujarnya.” Dengan suasana miris tersebut, Dadan mendorong agar Pemkot Kota Bandung dan Disdik Kota Bandung untuk segera mencairkan HPM yang menjadi hak para guru honorer jangan sampai banyak terjadi guru honorer meminjam dari pinjaman online atau pinjol yang pada akhirnya menjadi masalah baru bagi para guru honorer dan merusak citra dunia pendidikan, tegas Dadan. (Mang Sambas)
Siswi SMAN Sumsel Asal OKI Juara I UPSTRACT 5.0 Tingkat Asia Tenggara
INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Dzakiyah Khairunnisa, Siswi SMAN Sumatera Selatan asal Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memenangi Kompetisi UPSTRACT 5.0 tahun 2023 tingkat Asia Tenggara. UPSTRACT merupakan acara tahunan yang diadakan oleh Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Pertamina. Dalam acara ini adapun yang diperlombakan yakni Tiga kompetisi yaitu Kompetisi Fotografi, Teknologi Lingkungan Inovatif (INVIROLOGI) dan Kompetisi Videografi. Kompetisi ini ditujukan untuk pelajar SMA dan mahasiswa S1 atau D3 se-Asia Tenggara. Dzakiyah Khairunnisa, saat ditemui dikediamannya, menjelaskan, dalam mengikuti kompetisi tersebut dirinya dan timnya bersyukur mendapatkan juara I dari kategori Kompetisi Teknologi Lingkungan Inovatif. Dijelaskannya, adapun inovasi yang ia pertandikan yakni diberi nama WEBE (IoT Based pH Water Communicator Using Telegram) to Encourage Society Controlling Raw Water Supply, yakni alat pengukur derajat keasaman air. Jadi, alat tersebut akan mengukur derajat keasaman air, sehingga diketahui apakah air yang ada di lingkungan layak atau tidak di konsumsi, lalu informasi tersebut akan dikomunikasikan ke telegram, sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Ditambahkannya jadi dirinya berharap dengan adanya alat tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk mengetahui kualitas sediaan air baku yang ada di sekitar untuk mengurangi peluang krisis air baku. Putri pasangan Wakiman Djumadi Alm, dengan Srie Kencana Watie SPd, yang berdomisili di komplek DPRD ini menjelaskan dirinya mewakili SMAN I Sumatera Selatan, yang kala itu mendaftarkan tiga tim dan akhirnya timnya yang lolos yakni dirinya dengan Miftahur Rizki. “Ya untuk satu tim kami berdua, alhamdulillah berhasil meraih juara I untuk Asia Tenggara,” Jelasnya. Masih kata dia, setelah diikut sertakan dalam kompetisi tersebut dengan raihan juara satu, kini timnya berharAap ada instansi yang ingin mengembangkan alat yang diberinama WEBE to Encourage Society Controlling Raw Water Supply, sehingga dapat diproduksi secara massal dan difungsikan semua masyarakat. (Kadim/ril)
SDN 060 Raya Barat Gelar Sosialisasi PPDB 2023 Jenjang SMP
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Seiring dengan pelaksanaan kegiatan Asesmen Sumatif Akhir Jenjang (ASAJ) telah selesai dilaksanakan dan sekarang lagi gencar-gencarnya melakukan sosialisasi PPDB Tahun Ajaran 2023 untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Menengah Pertama(SMP) yang dilaksanakan di AULA SDN 060 Raya Barat, pada hari Senin, 22 Mei 2023. Acara Sosialisasi PPDB di hadiri oleh Encep Dian Diana S.Pd selaku PPID SDN 060 Raya Barat, Ketua Komite SDN 060 Raya Barat Asep Suryana, Kepala Sekolah SMPN 73 Rissa Marissa, anggota Help Desk Kelas 6 jenjang ke SMP, dan orang tua Siswa/Siswi Kelas 6 A sampai 6F. Encep Dian Diana, S.pd dalam pemaparannya,”hari ini adalah hari pertama untuk pendataan yaitu dari tanggal 22 Mei 2023 Sampai tanggal 9 juni 2023 bagi siswa/siswi yang akan mendaptarkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ibu/bapak silahkan untuk mengumpulkan berkasnya dan yang mau mendaptarkan mandiri silahkan tinggal mengisi dan membuka file nya dan kalau mau di daptarkan oleh kami sama tinggal di siapkan file-nya,” ucapnya. “Mengenai jalur afirmasi yaitu mempersiapkan data yaitu KIS atau PKH dan itu yang bisa di pakai untuk tiket masuk ke SMP Negeri dan yang memiliki KIS dan PKH itu juga harus terdaptar di Kemensos berarti sudah terdata DTKS. Masih kata Encep Dian, Kalau yang memiliki prestasi baik akademik atau non akademik yaitu nilai raport dari kelas 4,5 dan semester 1 kelas 6 dan surat keterangan peringkat dari sekolah asal atau ranking. Kalau prestasi perlombaan yaitu olahraga, hafiz Qur’an segera lengkapi antara lain sertifikat atau piagam perlombaan/penghargaan paling lama 3 tahun dan paling cepat 6 bulan sebelum pendaptaran PPDB. “Perpindahan orang tua, sepeti contoh Pa Asep Suryana sebagai anggota TNI dan bertugas di Bali karena dari pimpinan di pindah tugaskan ke Bandung maka Pa Asep Suryana bisa memakai jalur perpindahan orang tua dan di lampirkan Surat Perintah Tugas” imbuhnya. “Terakhir jalur zonasi untuk jangkauan dari rumah ke sekolah yang di tuju jarak nya sekita 3km itu bisa mendaptar ke sekolah yang di tuju akan tetapi yang menjadi prioritas yaitu jarak nya kurang dari 1km dan kalau kuota yang di tentukan masih tersedia maka jarak 1km sampai 3km itu ada harapan untuk masuk tetapi supaya aman pilihlah sekolah yang terdekat karena sistem nanti yang akan menentukan sesuai dengan titik koordinat,” pungkas Encep Dian. Ketua Komite SDN 060 Raya Barat Asep Suryana yang mewakili orang tua siswa/siswi mempertanyakan kepada panitia Help Desk apakah kalau jarak 3KM itu bisa yakin di terima karena kasian kepada orang tua yang yakin bisa masuk ternyata tidak masuk, ucap Asep Suryana. “Panitia Help Desk menjawab pertanyaan dari Ketua Komite”jadi mengenai jarak 3KM bisa masuk atau tidak itu nanti sistem yang menjawab, dan terutama di wilayah Kecamatan Babakan Ciparay yaitu Kelurahan Sukahaji dan Kelurahan Babakan karena tidak ada sekolah maka dari itu didirikan sekolah baru yaitu SMP 73 yang akan meminimalisir siswa/siswi yang jauh dari sekolah.” Jawabnya Kepala Sekolah SMP 73 Rissa Marissa menjelaskan,”Kouta untuk SMPN 73 yaitu sebanyak 5 Kelas dan setiap Kelas 32 Siswa, pendaptaran nya sama sesuai juknis yang di sampaikan Pemerintah Kota Bandung, hanya yang berbeda yaitu titik koordinatnya karena pembelajaran nya di SMPN 6 jadi titik pendaptaran nya yaitu di SDN 060 Raya Barat,” ujarnya. “Dikarenakan awal berdirinya SMPN 73 ada di Wilayah Kecamatan Babakan Ciparay jadi prioritas yaitu Kelurahan Sukahaji dan Kelurahan yang terdekat dengan Sekolah dan tetap saya mengikuti aturan yaitu sistem yang menentukan dan terkait jarak 3KM yaitu supaya orangtua punya Plan B jangan mendaptar ke sekolah yang jauh sementara sekolah terdekat di biarkan jadi nanti nya ke jeblos karena sistem akan menentukan dan jarak terdekat sesuai banyak nya pendaptar,” pungkasnya. (Mustopa)
Forum P3K Kota Palembang dan PGRI Sumsel Desak Pemerintah Pusat Naikkan Status Guru P3K Menjadi PNS
INFOPOLISI.NET | PALEMBANG Halal BI Halal dan Syukuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K Kota Palembang dengan tema”Kita Tingkatkan Silaturahmi dan Kinerja P3K Kota Palembang” digelar di Aula Gedung Guru, Rabu (17/5/2023). Ketua PPPK Kota Palembang, Ridwan SPd mengatakan, kegiatan Halal BI Halal ini dilakukan atas dasar rasa kangen para P3K yang belum bertemu. “Kami P3K ini ada yang diangkat dari 2019 dan 2021. P3K ini jumlahnya 600 orang di kota Palembang. Kami sejak diangkat menjadi P3K belum pernah bertemu bersama sekali kecuali saat itu kami bertemu di BKD saat dilantik,” ujarnya. Ridwan menuturkan, pihaknya sepakat untuk menyatukan visi misi bergabung untuk mempersatukan perjuangan sampai dengan menuju PNS. “Jumlah P3K Kota Palembang yang menerima SK ada 600 orang. Tapi ada dua yang mendahului yang meninggal jadi sekarang ada 598 orang,” katanya. Ketika ditanya langkah yang akan dilakukan untuk berjuang agar diangkat menjadi PNS, Ridwan menuturkan, pihaknya sudah berkomunikasi Forum P3K di Pusat. “Kami berjuang ingin sama seperti PNS, diperlakukan sama. Jadi tidak ada namanya kontrak-kontrak, karena kontrak ini meresahkan bagikan bagi. Kami nanti kalau habis kontrak belum ada kejelasan. Jadi kami ingin berjuang sampai ke Jakarta menyampaikan aspirasi kepada DPR dan Kementerian. Kami ini menginginkan jadi PNS. Dan kami berharap setelah ini tidak ada tidak ada lagi guru P3K,” ucapnya. “Kami akan berkolaborasi dengan PGRI dalam berjuang untuk diangkat menjadi PNS. Karena PGRI sebagai orang tua kami , jadi kami meminta PGRI Sumsel mendampingi kami kalau ada kegiatan-kegiatan secara nasional. Maka kami membawa nama PGRI forum ini adalah anak PGRI,” tandasnya. Sementara itu, Ketua PGRI Sumsel, H.Ahmad Zulinto mengatakan, ini ada pertemuan forum P3K dengan PGRI. Mereka menyatakan diri bahwa forum ini sebagai anggota PGRI. Padahal sebetulnya bahwa memang guru dan tenaga pendidik itu anggota PGRI. “Jadi kalau mereka mengatakan itu artinya menyatakan lebih dalam lagi. Maka dengan pertemuan silaturahim ini kami PGRI menyampaikan pada guru pesan-pesan bahwa organisasi PGRI itu ada organisasi induknya guru,” katanya. Zulinto menjelaskan, PGRI adalah organisasi sebagai pelindung, dan pejuang. Organisasi ini yang bertindak memberikan pembimbingan kepada guru secara profesional itu jati diri PGRI. “Bersama bahwa forum guru dan PGRI adalah organisasi yang kuat yang kokoh yang akan berjuang untuk dirinya dan pendidikan, kami akan jaga ini,” ucapnya. “Kondisi saat sekarang guru harus dibekali dengan pemahaman tentang profesi guru, kode etik guru. Bagaimana tentang aturan-aturan dalam organisasi sehingga mereka dalam menjalankan tugas itu betul-betul profesional,” bebernya. Zulinto menernagkan, PGRI bukan namanya saja PGRI tapi organisasi ini membantu guru. Jadi betul-betul ada manfaatnya untuk guru dalam semua apapun itu, baik kesejahteraan guru, berjuang untuk meningkatkan status guru. Buktinya tadi guru honor sekarang diangkat P3K. “Kita tidak mengkotak-kotakan guru. Adanya PGRI karena dulu ada guru terkotak-kotak ada guru bantu, ada guru desa ada guru khusus untuk agama tertentu. Ini terpecah-pecah,nah sekarang juga kita melihat ada P3K, ada PNS. Kita harap semua sama, jadi PNS. jangan di beda-bedakan ini tidak mustahil terjadi tergantung apakah pemerintah akan berpihak kepada pendidikan atau tidak jadi orang-orang di dalamnya pun harus orang-orang yang kredibel yang bagus. Kenapa dipisah-pisah di kotak-kotak dibuat seolah-olah ada guru PNS ini guru P3K,” bebernya. “PGRI akan terus berjuang memberikan pemahaman kepada pemerintah bahwa kita minta guru jangan dikotak-kotakan,” tegasnya. Selain itu, sambung Zulinto, pihaknya .asih berjuang agar tenaga tendik belum jadi P3K. “Tenaga Tendik itu jantungnya pendidikan. Ada operator, ada penjaga perpustakaan, ada petugas laboratorium, ada penjaga sekolah mereka orang-orang di dalam itu yang berjuang untuk pendidikan. Jadi tidak dibedakan ada penjaga ada tukang sapu tidak dibedakan. Semua orang di berada di dunia pendidikan itu adalah anggota PGRI yang harus kami lindungi, harus kita support harus kita berikan berjuang yang sama. Mereka juga hak-haknya ada di dalam itu,” tuturnya. “Dari kuota 3.500 orang, yang terisi 2.900 guru. Saya sudah buka 3.500 artinya guru kita ini lalai. Saya katakan lalai pasti ada yang tidak lengkap administrasinya dan setiap tahun tidak di-update data-datanya di pusat. Sehingga waktu terjadi masalah, maka guru panik. Tapi tidak apa-apa tahun 2023 kalau tidak salah dinas pendidikan membuka kuota 1000 orang lebih. Artinya yang lama baru 2.900 orang, kemudian ada 600 orang dan akan ditambah lagi yang baru. Mudah-mudahan dinas pendidikan itu paham dengan kekurangan guru. Mudah-mudahan kebutuhan sekitar 4000 guru, itu kedepan bisa terpenuhi,” paparnya. Zulinto mengungkapkan, harus dipahami guru yang pensiun hampir setiap tahun itu sekitar 600 sampai 700 orang yang pensiun setiap tahunnya. “Kita masih kekurangan banyak guru. Karena selama 10 tahun sebelumnya, kita di monitorium penerimaan pegawai untuk guru,”pungkasnya. (Kadim)