INFOPOLISI.NET | BANDUNG DPP Ormas Buah Batu Corps (BBC) gelar pelantikan pengurus DPP yang dilaksanakan di Hotel Horison, Minggu (13/08/2023). Hadir dalam pelantikan pengurus DPP Ormas BBC antara lain Ketua Dewan Kehormatan Komjen (Purn) Pol.DR.Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M.,M.H., Dewan Pembina Ormas BBC Ir. Denny Rinaldi, Ketua Dewan Penasehat Yayan Ruhyana, Kesbangpol Jawa Barat, Kadisdik Jawa Barat Wahyu Mijaya, Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, Ketua HP2B Iwan Suhermawan, Ketua PSSI Jawa Barat, GMBI, FKPPI, AMS, GIBAS, PAGAR, HDCI, SAWARNA, Indonesia Bersatu, Mochamad Farhan, DPD Ormas BBC Se Jawa Barat, Sayap Ormas BBC serta tamu undangan lainnya. Ketua pelaksana Pelantikan Pengurus DPP Ormas BBC M. Alan Wildan Chandra melaporkan dan membuka acara Pelantikan Pengurus DPP Ormas BBC, serta mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada seluruh tim dan tamu undangan sehingga acara pelantikan Pengurus DPP Ormas BBC bisa terlaksana. Dalam sambutannya ketua Umum Ormas BBC periode 2022-2027 H. Mugi Sujana mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah datang di acara pelantikan pengurus DPP Ormas BBC. Kepengurusan DPP Ormas BBC saat ini diisi oleh para generasi muda, hal ini diharapkan sebagai usaha untuk regenerasi Ormas BBC yang harus selalu ada setiap saat. Mugi berharap kepada pengurus DPP dan DPD untuk segera membuat program kerja agar keberadaan Ormas BBC bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas. Ketua Dewan Kehormatan Komjen (Purn) Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., dalam sambutannya menyatakan bahwa Ormas BBC adalah ormas besar yang menuntut semua anggotanya untuk menjaga marwah organisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Mochamad Iriawan memberikan masukan, antara lain: – Semoga kehadiran ormas BBC harus terasa manfaatnya untuk masyarakat. – Berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah. – Jangan sekali-kali menyakiti rakyat, perbanyak kegiatan sosial guna membantu masyarakat. – Turut serta menjaga NKRI, Pancasila serta UUD 1945. Acara pelantikan pengurus DPP Ormas BBC diisi oleh pengenalan seluruh pengurus DPP Ormas BBC, penandatanganan SK kepengurusan dan fakta integritas, penyerahan Pataka Ormas BBC yang disaksikan oleh Ketua Dewan Pembina Ir. Denny Rinaldi, Deklarasi Pemilu Damai serta tampilan video sejarah BBC. (Red)
Tag: bandung raya
Polrestabes Bandung Fun Run 2023: TNI, Polri, dan Masyarakat Bersatu
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Sebanyak 300 pelari mengikuti kegiatan Polrestabes Bandung Fun Run di Polrestabes Bandung, Sabtu 24 Juni 2023. Kegiatan ini merupakan bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-77 Bhayangkara dan melibatkan seluruh elemen di Kota Bandung, mulai dari TNI, Polri serta masyarakat. Para pelari mengikuti kegiatan dengan menempuh jarak 7,7 kilometer. Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna yang menghadiri acara ini menyampaikan apresiasi. Menurutnya, Pemkot Bandung berkomitmen mendukung kegiatan positif yang diselenggarakan Polri. “Ini momen yang luar biasa. Seluruh pemimpin Kota Bandung ada di sini. Ada Kapolrestabes, Ketua DPRD, Dandim, Danlanud, Danlanal, Kajari, unsur Forkopimda juga. Jadi, saya ucapkan selamat. Pemkot Bandung selalu mendukung kegiatan positif seperti ini,” ujarnya. Ema juga mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Bhayangkara. Ia berharap Pemkot Bandung dan Polri sama-sama menjaga semangat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ia juga berharap kegiatan seperti Polrestabes Bandung Fun Run ini dapat menjadi pemicu banyak orang untuk datang ke Kota Bandung dan berwisata. “Tentunya tetap dalam suasana dan rasa aman,” ucapnya. Sementara itu, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono bersyukur, kegiatan ini diikuti oleh banyak pihak. Mulai TNII, Polri, Pemerintah, juga masyarakat pegiat olahraga lari. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan terus memupuk kebersamaan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Bandung. “Tentunya, sejalan dengan yang disampaikan Pak Plh Wali Kota, kegiatan ini dapat mendorong kegiatan pariwisata di Kota Bandung juga,” ucap Budi. (MS)
Guru Gembul Tantang Aa Maung Diskusi Terbuka: Saya Di Somasi, Suratnya Mana?
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Guru Gembul akhirnya menjawab somasi yang dilayangkan Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep B Kurnia atau Aa Maung. Melalui Kanal YouTubenya yang tayang pada Kamis 22 Juni 2023, Guru Gembul menayangkan konten berjudul ‘Guru Gembul Terancam Dipidanakan Karena Melecehkan Guru’. Tidak seperti biasanya, konten Guru Gembul kali ini khusus membahas mengenai somasi terhadap dirinya yang dilayangkan oleh Aa Maung. ”Saya baca di Pikiran Rakyat kalau saya disomasi karena dinilai merendahkan profesi guru,”ungkap Guru Gembul dikutip dari kanal Youtube Guru Gembul, Kamis 22 Juni 2023. Dari pemberitaan tersebut, Guru Gembul menyebut bahwa dirinya disebut melecehkan profesi guru berdasarkan potongan video dirinya yang diposting akun instagram @teguhxd. Dalam potongan video tersebut Guru Gembul terlihat tengah berbicara di sebuah forum. ”Kenapa guru dibayar murah karena tidak memiliki kompetensi,”ujar Guru Gembul dalamcuplikan tayangan video di Instagram tersebut. Untuk memperlihatkan betapa tidak kompetennya guru, ia membandingkannya dengan pilot dan dokter. ”Pilot bisa jadi guru, tapi guru tidak bisa jadi pilot. Sama halnya dokter bisa jadi guru tapi guru tidak bisa menjadi dokter. Kenapa karena pilot atau dokter itu memiliki kompetensi,” jelas Guru Gembul. Ditambahkan Guru Gembul, dirinya membenarkan berbicara seperti itu. Tapi, kata dia, dalam video yang lebih panjang, dia sebenarnya tengah mengkritik pemerintah dan lembaga yang tidak memberikan guru kompetensi sehingga dibayar murah. ”Jadi saya ini sedang membela guru,” kata dia. Sedangkan mengenai permintaan dirinya untuk meminta maaf secara terbuka di media massa dan media sosial, kalau tidak akan dilaporkan ke polisi, Guru Gembul mengaku sampai saat ini dirinya tidak memperoleh surat somasi tersebut. ”Jadi saya mau meminta maaf bagaimana kalau surat somasinya pun saya belum menerimanya,” jelas dia. Di sisi lain, Guru Gembul meminta kepada pihak yang mensomasinya itu untuk berdiskusi secara terbuka di depan publik. ”Saya akan meminta maaf kalau saya salah. Tapi sebaiknya tabbayun dulu, kita diskusi terbuka di depan publik untuk tahu masalahnya apa,” pungkas dia. (Red)
AA Maung Ketua Umum Papag Setra Indonesia Lantik Pengurus DPD PSI Jabar, Banten dan DKI Jakarta
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Dalam rangka menjalin silaturahmi dan mempersatukan seni penca tradisional, papag setra Indonesia menggelar pelantikan pengurus yang diselenggarakan di gedung Pendopo Kota Bandung. Sabtu, 17 Juni 2023. Turut hadir Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, Ph.D., Drs. Gubernur Jabar yang diwakili oleh Wahyu Mijaya, SH., M.Si., Kaban Kesbangpol Kota Bandung Drs. H Bambang Sukardi M.Si., Kasepuhan Paguyuban Sundawani Wirabuana Robby Maulana Zulkarnain, Iwan Sulanjana, Ketua Fagi Iwan Hermawan, Ketua PGRI Dede Amar juga tamu undangan Papag Setra Indonesia dari berbagai daerah lainnya se-Indonesia. Acara digelar dengan opening ceremony menampilkan rampak gendang dari Papag Setra DPD PSI Cimahi. Dilanjut ke Pembukaan, Pembacaan ayat suci Alquran, menyanyikan lagu Indonesia, mars Papag Setra Indonesia. Dalam laporannya Ketua Panitia Toni Kusaman, ST,”Papag Setra Indonesia adalah wadah paguron-paguron penca tradisional Indonesia khususnya menjaga dan melestarikan budaya Indonesia yang menjadi ciri khas bangsa kita. “Pada hari ini kita sangat bangga karena dihadiri oleh tokoh dan budayawan dengan harapan bisa bersinergi dan kami ucapkan terima kasih kepada Walikota Bandung yang sudah berkenan bisa menyelenggarakan acara di pendopo ini dan merasakan sejarah di pendopo ini juga awal cikal bakal Papag Setra ini lahir,” ucapnya. Prof Obsatar Sinaga,. S.ip., M.Si, sambutannya,”rasa bangga dan bahagia dengan hadirnya Papag Setra Indonesia yang merupakan organisasi yang mewadahi dua kotomi diantara IPSI dan PPSI, IPSI adalah silat yang di lombakan bertanding dan mendapatkan piala yang berada dibawah KONI, dan PPSI yaitu budayanya, dan kalau Papag Setra yaitu IPSI dan PPSI nya,” ucapnya. “Papag Setra sudah mendapatkan ucapan selamat dari tiga calon presiden ini jadi siapapun nanti yang akan terpilih menjadi presiden Republik Indonesia dan harus menjadi pembina Papag Setra,” pungkasnya. Dilanjut sambutan Dirjen Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Hilman Farid, Ph.D,”bentuk kegiatan yang menjadi ranah kebudayaan, seperti yang di ketahui pada bulan Desember tahun 2019 lembaga PBB yang membidangi pendidikan dan kebudayaan memasukan Penca Silat sebagai Budaya tak Benda Dunia, Daptar tersebut di sebut Warisan Budaya tak Benda untuk Kemanusiaan. “perlu di garisbawahi Kemanusiaan bukan saja pengakuan dunia, tetapi pengakuan terhadap tradisi penca karena kontribusinya, sumbangannya terhadap kemanusiaan, dan saya lihat Papag Setra ini menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan berharap di masa mendatang akan bekerjasama untuk menjaga nilai itu,” imbuhnya. Di akhir sambutannya Ketua Umum Papag Setra Indonesia Asep B Kurnia sapaan AA Maung menyatakan,” saya tidak akan panjang lebar karena tadi sudah di jelaskan semua dan hanya satu yang saya minta kepada sesepuh dan semua yang hadir disini mudah-mudahan bisa membawa Papag Setra lebih unggul dari yang lain,” ucapnya. “ada satu program yang lagi berjalan khusus nya Pak Kadis dan Pak Kaban Kesbangpol bahwa Papag Setra ini lagi membuat Smart Community dan alhamdulilah Papag Setra sudah mempunyai website sendiri untuk data base, jadi kalau di buka website nya nanti akan muncul paguron mana saja, dan di kecamatan mana saja, dan foto nya seperti apa, dan namanya siapa. “jadi Anggota Papag Setra sudah bisa cetak kartu digital, jadi kalau fisik nya Papag Setra sudah bekerjasama dengan bisa di pergunakan untuk alat pembayaran dan telah di ikut sertakan asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Papag Setra Jabar, Banten dan DKI Jakarta sudah ada 414 Paguron dan anggota yang sudah terdata kurang lebih 3.500 anggota, dan sebentar lagi Papag Setra akan membuat pameran UMKM paguron Papag Setra agar paguron bisa sejahtera,” pungkas Aa Maung. Diakhir acara menampilkan pagelaran wayang golek dengan dalang Yuda Deden Kosasih, Bala Putra Giri Harja. (Mustopa/Yus/Alif)
Kajati Jabar Hadiri Rakor Monitoring Evaluasi antara Kejati Jabar denqan BPJS Ketenagakerjaan
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Kajati Jabar Ade Sutiawarman, S.H., M.H menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Monitoring dan Evaluasi Antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat denqan BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat pada Kamis 15 Juni 2023. Dalam acara tersebut hadir Para Asisten, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Romie Erfianto, Asisten Deputi Direktur Bidang Pengawasan & Pemeriksaan Wira Sirait dan Asisten Deputi Direktur Bidang Wasrik & MR Puspitaningsih. Acara tersebut mengambil tema “Membangun Sinergi, Perkuat Kolaborasi dan Pekerja Terlindungi”. Acara tersebut diiikuti oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri Se-Jawa Barat dan Kepala Kantor Cabang Bpjs Ketenagakerjaan Kabupatan/ Kota se- Wilayah Jawa Barat. Dalam sambutanya Kajati menyampaikan bahwa jaminan sosial tenaga kerja sudah seharusnya menjadi hak dasar perlindungan bagi setiap pekerja di Indonesia. Sebagai bentuk keseriusannya, Pemerintah menyelenggarakan jaminan dan perlindungan sosial tenaga kerja melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat baik melalui Surat Kuasa Khusus dan Kegiatan Sosialisasi Bersama, yang telah berjalan baik di masing-masing Kejaksaan Negeri maupun dalam lingkup Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sendiri, bahkan terdapat Kejaksaan Negeri yang mampu membuat capaian realisasi iuran jenis Kepatuhan melalui SKK sebanyak 93% dan melalui Sosialisasi mencapai 112% sehingga patut mendapatkan apresiasi. Dalam acara tersebut Kajati memberikan penghargaan kepada tiga Kejaksaan Negeri yang berprestasi diantaranya Kejari Karawang, Kota Bekasi dan Purwakarta Dengan hal ini diharapkan dapat memotivasi Satuan kerja lainnya di wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk turut serta memaksimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan dalam Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dalam kesempatan yang sama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat Romie Erfianto mengatakan bahwa hal ini merupakan Kolaborasi yang cukup baik antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri se- Jawa Barat dengan BPJS Ketenagakerjaan se-Jawa Barat dalam membangun penguatan kepatuhan bagi pemberi kerja/ perusahaan. (Red)
SPKT Polda Jabar Gelar Kegiatan Rakernis Tahun Anggaran 2023
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Demi mendukung kinerja baik SPKT Polda Jabar dan jajaranya. SPKT Polda Jabar menggelar kegiatan rakernis di Aula Herman Polda Jabar, Kamis (15/6/2023). Dengan mengusung tema profesionalisme penegakkan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung produktivitas masyarakat dan agenda pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Irwasda Polda Jabar Kombes Pol Kalingga Rendra Raharja S.E., M.H yang mewakili Wakapolda Jabar. Dalam sambutan Wakapolda Jabar yang dibacakan oleh Irwasda Polda Jabar disampaikan bahwa pembinaan fungsi ini sebagai sarana menganalisa dan mengevaluasi tugas SPKT agar dapat mengemplementasikan dalam tugas kepolisian serta dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap guna memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat. “Hal ini merupakan bagian dari implementasi kebijakan program prioritas Kapolri dalam peningkatan kualitas pelayanan polri, sehingga terwujud transformasi Polri yang presisi,” ucapnya. Selain itu pelaksanaan tugas fungsi SPKT merupakan gerbang utama salah satu unsur pelaksanaan pokok tugas Kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara terpadu yang meliputi penerimaan laporan, pengaduan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan teknologi informasi dengan cepat dan tepat serta mengedepankan humanis, empati transparan dan akuntabilitas serta melakukan TPTKP. Adapun penekanan yang disampaikan dalam sambutan Wakapolda Jabar adalah tingkatkan keimanan kepada Allah SWT Tuhan yang maha esa sebagai modal dasar pembinaan mental serta tingkatkan kemampuan dalam pengetahuan dan keterampilan guna memahami undang-undang serta hukum lainnya. “Semoga dengan diselenggrakannya pembinaan fungsi ini diharapkan SPKT mampu beradaptasi dengan segala fenomena perubahan dalam menghadapi berbagai fenomena kejahatan berdimensi baru,” tutupnya. (Red)
Bandung Besok Diprediksi Akan Macet Akibat Pelantikan “Papag Setra”, Aa Maung: Kami Mohon Maaf Atas Ketidaknyamanan
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Ketua Umum Papag Setra Indonesia, Asep B Kurnia atau Aa Maung meminta maaf jika acara pelantikan pada Sabtu 17 Juni 2023 besok menimbulkan kemacetan pelantikan Paguyuban Paguron Seni Penca tradisional (Papag Setra) Indonesia. Pasalnya, ratusan paguron yang berasal dari Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta akan berkumpul di Pendopo Wali Kota Bandung, Jl Dalem Kaum No 56 Bandung untuk menghadiri pelantikan Papag Setra Indonesia. Untuk itu, Ketua Umum Papag Setra Indonesia, Asep B Kurnia atau Aa Maung menyatakan permohonan maaf kepada warga Kota Bandung dan wisatawan yang akan berwisata di Kota Bandung. ”Kami mohon maaf apabila acara pelantikan Papag Setra di Pendopo Wali Kota Bandung menimbulkan kemacetan lalu lintas,”ungkap Aa Maung, Jumat 16 Juni 2023. Untuk diketahui, Papag Setra merupakan wadah untuk pelestarian budaya pencak silat dengan karakter yang khas. Saat ini, kata Aa Maung, telah bergabung ratusan paguron yang berasal dari puluhan kabupaten/kota di Jawa Barat, termasuk perwakilan Bandung dan DKI Jakarta ke Papag Setra. Ratusan paguron ini nantinya akan terhimpun dalam dewan pimpinan daerah (DPD) di masing-masing kabupaten/kota. Ditambahkan Aa Maung, kehadiran Papag Setra ini bertujuan untuk melestarikan budaya pencak silat di Indonesia. Lebih jauh, kata Asep, Papag Setra hadir untuk ikut membangun karakter bangsa, khususnya anak Indonesia melalui nilai-nilai lokal yang terkandung dalam pencak silat. ”Pencak Silat itu bukan untuk berkelahi, tapi untuk membangun karakter anak bangsa,”jelas dia. Sebagai sebuah organisasi yang baru, Papag Setra Indonesia ini akan dikukuhkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan pada Sabtu 17 Juni 2023 di Pendopo Wali Kota Bandung. Pemilihan pendopo Wali Kota Bandung ini, kata Aa Maung, didasarkan pada sisi historis puseur perkembangan budaya Bandung zaman baheula. ”Pendopo Wali Kota Bandung ini merupakan kantor pemerintahan Bupati Bandung dari zaman dulu. Termasuk di sini pula tempat pengembangan budaya pencak silat,” jelas dia. Rencananya, acara pelantikan Papag Setra Indonesia ini akan dilaksanakan sejak pukul 08.00 WIB dan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Selain dihadiri ratusan paguron dari berbagai kabupaten/kota Se Jawa Barat dan perwakilan Banten dan DKI Jakarta, puluhan tokoh pencak silat, tokoh Sunda hingga pejabat publik tingkat nasional juga dipastikan akan hadir dalam acara pelantikan ini. (MS)
Sinergitas Menjelang Pemilu 2024, Dit Narkoba Polda Jabar Lakukan Diskusi Panel Bersama Bawaslu, Kejaksaan dan BMN Dalam Kegiatan Rakernis Tahun 2023
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Dit Narkoba Polda Jabar Gelar kegiatan rakernis dengan mengundang Bawaslu, kejaksaan dan BNN untuk berdiskusi dalam menghadapi pemilu tahun 2024 di Aula Dit Lantas Polda Jabar, Rabu (14/6/2023). Dengan mengusung tema profesionalisme penegakkan hukum penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dalam mendukung produktivitas masyarakat dan agenda pemilu tahun 2024. Kegiatan ini dibuka oleh Karo Rena Kombes Pol I Bagus Rai Elryanto, S.H., S.I.K., M.H., yang mewakili Kapolda Jabar. Dalam sambutan Kapolda Jabar yang dibacakan oleh Karo Rena Polda Jabar menyampaikan bahwa kegiatan rakernis ini merupakan langkah strategis dikaitkan dengan dinamika Kepolisian khusunya dibidang hukum guna melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan tugas operasional khususnya di bidang penyidikkan yang nantinya dapat menjadi acuan program kegiatan berikutnya dalam mengantisipasi setiap tantangan dan dinamika tugas kepolisian dalam menegakkan hukum yang semakin kompleks. “Dengan perkembangan hukum dan perundang-undangan tentunya juga akan mempengaruhi tugas kepolisian sehingga perlu menguasai ilmu dan teknologi dalam penegakkan hukum, yang menjadi konsekuensi dalam tugas polri khusunya bagi para penyidik,” ucapnya. Selain itu Polda Jabar dan jajaranya juga dituntut untuk berupaya melakukan reformasi birokrasi polri dan merevolusi mental guna memenuhi tuntutan dan harapan dari masyarakat melalui keberanian untuk membiasakan melakukan yang benar bukan yang biasanya dibenarkan. Adapun penekanan yang disampaikan dalam sambutan Kapolda Jabar adalah terus lakukan upaya sosialisasi dan internalisasi terhadap hal-hal baru yang merupakan suatu langkah progresif dan responsif menuju penyidik polri yang profesional berpihak pada fakta hukum dan keadilan responsif yang langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pencari keadilan. “Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada seluruh penyidik yang telah melaksanakan tugas dengan berpedoman sop, dengan dedikasi dan loyalitas yang tinggi srhingga dapat mewujudkan situasi kamtobmas yang aman dan kondusif diwilayah hukum Polda Jabar,” tutupnya. (Red)
Sistem Zonasi Harus di Evaluasi, Sepertinya Belum Mampu Menghilangkan Sekolah Pavorit
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Pemerhati pendidikan Jawa Barat mengusulkan agar sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA, SMK dan SLB di Jabar dihapuskan mulai tahun depan. Penghapuskan tersebut dinilai perlu dilakukan karena saat ini pemerintah belum siap dalam melaksanakan proses PPDB dengan sistem zonasi. “Dari tahun 2014 sampai dengan sekarang, pemerintah belum mampu untuk menyetarakan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah di Jabar. Mungkin nanti juga berkaitan dengan pembiayaan, pendanaan dan lainnya,” tutur Ketua Lembaga Bantuan Pemantau Pendidikan (LBP2) Jabar, Asep B Kurnia. Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Aa Maung saat menjadi nara sumber pada acara Diskusi Galang Aspirasi Politik (Gaspol) yang digelar PWI Pokja Gedung Sate bertajuk ‘PPDB Jabar Objektif dan Transparan, Peserta Didik Bahagia Lanjutkan Pendidikan’, Kamis, 15 Juni 2023. Aa Maung menyarankan agar proses PPDB di tahun depan lebih banyak membuka jalur untuk prestasi akademik ketimbang zonasi. Menurutnya, dengan mengacu pada prestasi akademik, maka proses PPDB akan semakin fair. Ia mengungkapkan, sistem zonasi tidak ujug-ujug diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan tersebut bermula dari sistem PPDB yang digunakan oleh Kota Bandung pada 2014. “Seingat saya, zonasi itu adalah awalnya rayonisasi Kota Bandung tahun 2014 dan dianggap berhasil. Padahal fakta di lapangan, belum waktunya atau belum berhasil, tapi diadopsi pemerintah pusat jadi zonasi,” jelasnya. Aa Maung menilai, hal itu merupakan gambaran apabila pendidikan di Indonesia dicampuri urusan politis. Rayonisasi digemborkan seolah berhasil diterapkan di Kota Bandung dan pantas diadopsi di lingkup yang lebih luas. “Dengan harapan (sistem zonasi) hilangnya sekolah favorit. Saya melihat adanya zonasi itu tidak bisa menghilangkan asumsi masyarakat sekolah favorit,” ujarnya. Dikatakan Aa Maung, pola pikir masyarakat saat ini menganggap sekolah favorit masih ada. Pasalnya, mereka melihat sekolah tersebut lebih bagus pelayanan, sarana prasarana dan infrastrukturnya. Aa Maung pun menyimpulkan, sejak awal sistem zonasi diterapkan selalu saja ada masalah. Bagaimana pun sistem PPDB diutak-atik akan muncul banyak masalah. “Termasuk paradigma anggapan orangtua pasti selama ini tidak transparan,” tandasnya. Menyulitkan Lebih lanjut, ia pun menyampaikan, sejumlah pegiat pendidikan berencana mengajukan judicial review Permendikbud No 1 Tahun 2021 ke Mahkamah Agung (MA) terkait dengan aturan zonasi PPDB. Aa Maung pribadi akan mendukung langkah tersebut. “Saya tentunya mendukung judicial review ini. Semoga saja bisa membuahkan hasil dan sistem zonasi PPDB akan dihapuskan,” tandasnya. Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya menyambut baik rencana judicial review aturan zonasi PPDB. “Bicara soal judicial review kebijakan zonasi, secara moral kami dukung,” katanya. Pria yang akrab disapa Gus Ahad ini menyatakan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim. Menurut politisi dari PKS ini, sistem zonasi sebenarnya hanya tepat diterapkan di DKI Jakarta. “Sistem zonasi ini memang nyusahin. Saya kira cuma DKI Jakarta saja yang bisa lakukan zonasi karena ada kecukupan fasilitas SMA dan SMK,” ujarnya. Bicara Bandung Raya saja, lanjut Gus Ahad, sistem zonasi tak bisa dilakukan sama sekali. Bahkan saat ini yang sedang berjalan pun selalu memunculkan permasalahan. “Jadi saya kira Jabar ini tidak bisa zonasi-zonasian. Bandung saja misalnya, lihat saja radius dari sekolah, berapa yang diterima. Petakan maka akan banyak blank spot-nya. Makanya kami akan mendukung judicial review aturan zonasi PPDB,” pungkas Gus Ahad. (Red)
Di Audiensi Bersama Komisi A DPRD Kota Bandung, Forum RT & RW Minta Insentif di Naikan
INFOPOLISI.NET | BANDUNG Forum RT dan RW Kota Bandung yang di pimpin oleh H. Lily Maulana Audiensi bersama Komisi A terkait peningkatan insentif kesejahteraan RT dan RW se- Kota Bandung, bertempat di Ruang Rapat Komisi A DPRD Kota Bandung. Selasa (13/06/23). Audiensi diterima langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Rizal Khairul, S.I.P.,M.Si dampingi H. Agus Andi Setyawan, S.Pd.I, Drs. H Edi Haryadi, M.Si, Asep Sudrajat selaku anggota Komisi A dan Kabag Tapem Setda Kota Bandung Firman Nugraha. Dalam audiensinya Ketua Forum RW H. Lily Maulana mengatakan agar pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan insentif sesuai dengan anggaran dan regulasi. “Karena hal tersebut berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Kota Bandung dalam hal janji politik Walikota sebelumnya terkait Perwal anggaran PPIPK,” ucapnya. Dilanjutkannya, jika tadinya insentif RT Rp. 300 rb dan RW Rp. 500 rb, serta ada informasi kenaikan pun hanya sebesar Rp. 50 rb, usulan yang kami inginkan kenaikannya untuk RT Rp. 600 RW Rp. 1 JT. “Jika kenaikan hanya Rp. 50 rb, hal tersebut adanya kenaikan dasarnya dari mana?, walaupun benar kenaikan hanya Rp. 50 rb kami Forum RW menolak, lebih baik kami minta untuk di potong saja untuk menambah kesejahteraan Sekda dan Dinas serta Ketua Komisi A beserta jajarannya”, tegas Lily. Pihaknya berharap, jika jika usulan kami di terima maka ijinkan juga kami Forum RW yang jumlahnya sekitar 5000 orang untuk dapat di terima hadir masuk ke Kantor DPRD. Dilokasi yang sama, sebelumnya H. Rizal Khairul, S.I.P.,M.Si Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung menyampaikan apresiasi kepada Forum RT dan RW yang selama ini sudah bekerja secara maksimal. “Harapan dan aspirasi sering kami terima saat Reses dan kami juga terima baik secara tertulis. Tentunya kami akan melihat kemampuan anggaran dan secara akademis perlu kajian dan yang perlu kami tempuh adalah usulan,” ujarnya. Rizal juga mengatakan, kami dari DPRD Kota Bandung tentunya akan mengusulkan kembali, kerena pada dasarnya yang mengeksekusi terkait hal tersebut ada di Tata Pemerintah (Tapem) Kota Bandung, terkait adanya kenaikan Rp. 50 rb itu tidak benar, karena belum ada penganggaran ke arah sana. Sementara Asep Sudrajat memberikan tanggapan, berharap keinginan yang diminta oleh Forum RT dan RW dapat di realisasikan bahkan jika kami menginginkan insentifnya besar RT Rp. 1 JT RW Rp. 2 jt. Ditambahkannya H. Agus Andi Setyawan, mengatakan, komisi A senada dengan kewilayah tentunya baik Forum RT dan RW termasuk kedalamnya. Semoga kita bisa fokus serta konsentrasi kepada keputusan tersebut. Yang terpenting bagaimana pemberdayaan bisa berjalan baik di kewilayahan. Tentu kami akan berjuang dan mengawal pentingnya anggaran di Kewilayahan. “Anggaran Kewilayahan jangan sampai terdistorsi oleh para RW, dan berharap semoga insentif bisa benar-benar naik murni tanpa ada potongan,” tandas Agus. (Red)