INFO POLISI.NET | BANDUNG

Unjuk rasa mahasiswa menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden juga terjadi di puluhan titik di Jawa Barat.

Namun, tak satu pun yang berujung kericuhan. Di Kota dan Kabuapen Bandung, mahasiswa bahkan langsung berbondong-bondong mengikuti vaksinasi massal yang digelar kepolisian seusai menyampaikan aspirasinya.

“Di beberapa kabupaten, acaranya dimulai sebelum pukul 12.00, namun ada juga yang jam 12.00 sudah selesai,” tutur Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo, kepada Tribun Jabar, Senin (11/4).

Dalam unjuk rasa mahasiswa di Jabar, kemarin, kata Ibrahim, gesekan kecil seperti dorong-dorongan dan bakar ban memang terjadi.

“Tapi itu masih dalam situasi yang terkendali dan masih berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Di Kota Bandung, unjuk rasa ribuan mahasiswa berlangsung di sekitar Gedung Sate. Sebagian berunjuk rasa persis di depan Gedung Sate, sebagian lagi di depan gedung DPRD Jabar.Meski demikian, mereka menyuarakan aspirasi yang sama,

Selain penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, mereka juga menyuarakan penundaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan tuntutan agar meperintah segera menurunkan harga bahan kebutuhan pokok, termasuk BBM.

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengaku sangat mengapresiasi para mahasiswa yang telah menunjukkan kedewasaan dan kematangannya dengan berunjuk rasa dengan tertib di Jabar.

“Terima kasih untuk para mahasiswa yang unjuk rasa dengan tertib dan kondusif, khususnya di Bandung. Hatur Nuhun,” ucap Ridwan Kamil, kemarin.

Baik langsung maupun tidak langsung, kata Emil, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh kuasa rakyat.

Rakyat menitipkan aspirasi dan keinginannya melalui sistem perwakilan baik perwakilan eksekutif maupun legislatif. “Jika satu-satu warga harus ditanya untuk setiap keputusan publik itu namanya populisme referendum. Pertama dipraktekkan di Athena, Yunani Kuno, demokrasi memberi ruang partisipasi publik dalam setiap dimensi kehidupan,” tuturnya.

Emil juga mengatakan demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah buah kesepakatan bangsa. Tujuan kesepakatan ini adalah agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan secepat-cepatnya melalui pilihan sistem politik ini.

“Amerika Serikat dan Indonesia memilih demokrasi. Tiongkok tidak memilih demokrasi. Saudi Arabia tidak memilih demokrasi. Itu semua karena kesepakatan historis mereka masing-masing,” ujarnya.

Emil mengatakan, demokrasi kesepakatan ini banyak variasinya di Indonesia. Hanya di Aceh disepakati ada partai lokal. Hanya di Yogyakarta disepakati Gubernur adalah Sultan HB untuk selamanya.

Di DKI Jakarta disepakati wali kotanya ditunjuk gubernur bukan dipilih rakyat. Di Papua disepakati suara coblosan bisa dititipkan kepada kehendak kepala suku.”Sehingga jika ada narasi atau wacana di negeri ini yang berbeda dengan kesepakatan, tentulah harus diekspresikan dan dimusyawarahkan secara baik-baik. Apapun wacananya, termasuk wacana yang sempat menghangat sebelum demo hari ini, terkait perpanjangan jabatan presiden jadi 3 periode, yang tentunya berbeda dengan kesepakatan hanya 2 periode seperti tertulis di UUD 45,” ungkapnya.

Ia pun meminta yang setuju dengan ide ini silakan bergumenkan dengan baik, sementara yang tidak setuju juga diminta berargumen dengan baik. Setelah dimusyawarahkan dan bermufakat, berubah tidaknya, itulah kesepakatan yang harus dihormati.

Kemarin, selain di Bandung Raya, unjuk rasa juga terjadi di Kabupaten Ciamis, Garut, dan Cianjur, juga di Majalengka, Cirebon, dan sejumlah daerah lainnya.
(Red/tribunjabar.id)