INFOPOLISI.NET | KAB.GARUT

Ketua LP3I Hasanudin merasa di tantang oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut, terkait Audiensi , Permintaan salinan Dokomen rancangan Anggaran Biaya dan surat somasi yang telah di layangkan dan tidak mendapat tanggapan dari Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut.

Indikasi diduga kecurangan – kecurangan yang telah di lakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut karena sudah beberapa kali di layangkan surat oleh Ketua Umum LP3I Hasanudin,
Nomor Surat : 09/DPN/LP3I/2023.
Nomor Surat : 10/DPN/LP3I/2023.
Nomor Surat : 019/DPN/LP3I/2023.
tidak mendapatkan tanggapan sama sekali yaitu terkait Proyek Rekontruksi di jalan Cihurip – Ciparay Kabupaten Garut dan proyek tersebut diduga ada indikasi gratifikasi dan nefotisme dan itu sudah masuk ke ranah tindak pidana korupsi.

Dengan tidak adanya tanggapan dari Dinas PUPR Kabupaten Garut saya langsung membuat laporan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terkait tindakan diduga adanya korupsi dan penyelewengan anggaran proyek rekontruksi tersebut,” ujar Ketua Umum LP3I.

Hari Kamis 07 September 2023 Ketua Umum LP3I Hasanudin sudah membuat pelaporan ke Kejari Jabar dengan Nomor : 10/DPN/LP3I/XI/2023 yang di terima langsung oleh PTSP Kejati Jabar.

Proyek Rekontruksi PUPR Kabupaten Garut :

– Pengguna : Dinas Pekerjaan Umum dan Pendataan Ruang

– Satker / SKPD : Bidang Bina Marga

– Nama PPK : PPK Rekontruksi ruas jala Ciparay – Cihurip – Kecamatan Cihurip

– Nama Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kita

– Nama Pekerjaan : Rekontruksi Ruas Jalan Ciparay – Cihurip – Kecamatan Ciparay

– ID RUP : 43119544

– Pemenang Lelang : CV. Sarana Sejahtera

– NPWP : 02.521.519.5.443.000

– Harga Kontrak : 6.707.251.700,00

– Nilai PDN : 6.707.251.700,00

– Nilai UMK : 6.707.251.700,00

– Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 ( Seratus Delapan Puluh ) hari kalender sejak SPMK.

– Jangka Waktu Pemeliharaan : 360 ( Tiga Ratus Enam Puluh ) hari kalender sejak serah terima pertama pekerjaan.

Ketua Umum LP3I ( Lembaga Perlindungan Pendidikan & Pencemaran Industri ) Hasanudin setelah membuat pelaporan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk di usut lebih lanjut terkait proyek rekontruksi yang diduga ada penyelewengan anggaran dan terindikasi korupsi oleh Dinas PUPR Kabupaten Garut. (Tim Korwil Jabar)